Connect with us

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Opa Robby Harap Generasi Muda Kini Warisi Semangat Pejuang

Oleh banyaknya getir yang dirasakannya di sejumlah peristiwa selama era perjuangan, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, opa Robby berharap, generasi muda sekarang bisa mewarisi semangat para pejuang seperti dirinya.

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com — September 2017 usianya genap 90 tahun. Tapi jangan salah melihat sosok yang kian renta dimakan waktu ini. Semangat dan suaranya masih lantang. Robby Lapian, namanya. Dia seorang pejuang yang sejak 1967 sudah tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Sebagai anggota LVRI, opa Robby, begitulah dia akrab disapa, menerima tunjangan dari pemerintah daerah sebesar Rp 3 juta dan uang kehormatan Rp 750.000.

“Kalau dulu, uang kehormatan Rp 250.000. Tapi sekarang sudah dinaikkan,” ujarnya saat ditemui wartawan Zona Utara di Kantor LVRI Provinsi Sulut, Jalan 17 Agustus, Teling, Senin (14/8/2017).

Setelah perang, opa Robby memutuskan untuk lanjut kuliah di Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) IKIP.

“Saya tetap menomorsatukan pendidikan. Usai berperang, saya melanjutkan sekolah dan meraih gelar BA (Bachelor of Arts, red). Pada 1997 saya pensiun sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 81 Manado,” tambahnya.

Secara lugas, opa Robby berkisah bahwa saat pergolakan perang Permesta lalu, dirinya bertugas sebagai tentara rahasia sehingga tidak terlihat seperti tentara yang biasanya berseragam.

“Waktu perang, saya tidak terlihat seperti tentara. Saya dulu tentara rahasia. Waktu itu banyak musuh dalam selimut,” ujarnya.

Oleh banyaknya getir yang dirasakannya di sejumlah peristiwa selama era perjuangan, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, opa Robby berharap, generasi muda sekarang bisa mewarisi semangat para pejuang seperti dirinya.

“Sebagai generasi muda kita harus tetap berjuang. Jangan kita jadi tamu di kampung sendiri. Untuk berjuang, sekarang tidak harus dengan mengangkat senjata. Kita giat belajar dan meningkatkan kapasitas, itu akan lebih baik. Dari pada kita hanya diam tanpa melakukan usaha apa-apa,” katanya.

 

Editor: Rahadih Gedoan

Comments

comments

Click to comment

Komentar

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Yan Mamengko: Saya Memilih Figure

Published

on

zonautara.com
Yan Mamengko pasang bendera Partai Golkar di depan rumahnya.(Foto: zonautara.com/Tesafilia Senduk)

MANDOLANG, ZONAUTARA.com – Masyarakat di Kecamatan Mandolang tak ketinggalan meramaikan ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa 2018 dengan ikut memasang atribut partai yang didukung. Ada dua partai besar yang tengah bersaing ketat, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Royke O Roring-Robby Dondokambey (ROR-RD) dan Partai Golkar dengan Paslon Ivan Sarundajang-Careig N Runtu (IvanSa-CNR).

Tokoh masyarakat Mandolang Yan Mamengko (68) memasang atribut Partai Golkar di depan rumahnya. Mantan Bendahara Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Mandolang yang dikenal sebagai sosok yang sudah sejak lama dominan menggunakan warna merah itu, kini justru memutuskan berbeda pilihan dalam ajang Pilkada Minahasa ini.

Om Yan, sapaan akrabnya, memang biasa terlihat selalu berpakaian yang berwarna merah; kendaraannya, baik sepeda motor maupun mobil, semua berwarna merah; sampai rumahnya dicat merah; dan pagar rumah yang dihiasi dengan gambar Banteng. Setiap orang yang lewat rumah Yan terkaget dengan bendera Golkar yang berkibar di depan rumahnya yang berarti tak mendukung Paslon ROR-RD yang diusung PDIP.

Saat diwawancarai wartawan Zona Utara di rumahnya yang berada di Desa Tateli Tiga, Kecamatan Mandolang, om Yan mengatakan dirinya saat ini berpihak di partai lain karena dia melihat figure.

“Saya 100 persen mendukung Ivansa-CNR karena saya melihat figure, mereka masih muda sudah saatnya yang muda untuk berperan,” ungkap Yan, Selasa (20/2/2018).

Meskipun bergitu, lanjut Yan, Banteng tetap dalam hatinya. Namun untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2018 dia mendukung partai Golkar.

“Ivansa juga merupakan kader PDIP. Pada waktu Ivansa mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati pada periode lalu saya menjadi tim sukses mereka,” jelas om Yan.

Dia mengaku, juga akan memberi diri sebagai tim sukses relawan untuk pasangan nomor satu Ivansa-CNR.

 

Editor: Rahadih Gedoan

Comments

comments

Continue Reading

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Produsen Mie yang Kedapatan Menggunakan Boraks Harus Diproses Hukum

Published

on

zonautara.com
Mie yang sudah jadi siap dijual.(Foto: Zonautara.com/Tonny Rarung)

MANADO, ZONAUTARA.com – Kasus boraks pada mie dan bakso di pasar tradisional yang menyeruak belum lama ini terus menjadi perhatian DPRD Sulawesi Utara (Sulut).

Hearing lintas komisi, yakni Komisi II Bidang Perekonomian dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat digelar membahas kasus ini, Senin (19/2/2018).

Dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, para wakil rakyat meminta agar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) meningkat pengawasan terhadap produk-produk makanan yang beredar di Sulut.

“Harusnya pengawasan semakin ditingkatkan. Jangan sampai timbul tanda tanya mengapa baru sekarang. Padahal pengawasan harusnya selalu ada dari BBPOM,” ucap anggota Komisi II Edwin Lontoh.

Selain itu, para anggota dewan menyayangkan lambannya informasi dan tindaklanjut dari BBPOM kepada pemerintah.

“Kasus seperti ini rasanya sudah berulang-ulang. Produsen yang sudah berulang kali kedapatan menggunakan boraks harusnya diproses hukum. Jangan terkesan seperti ada pembiaran,” kata anggota dewan Herry Tombeng.

Legislator Partai Gerindra itu menjelaskan, harus ada sanksi hukum karena masalah boraks berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat dari produk makanan yang dijual.

Sedangkan anggota dewan Meiva Lintang mengingatkan, kasus boraks ini jangan sampai ada main mata antara BBPOM dan produsen.

“Ini harus diwaspadai,” tegas mantan Ketua DPRD Sulut periode 2009-2014 itu.

Menjawab hal ini, Kepala BBPOM Rustyaati mengakui dalam hal pengawasan masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini, katanya, karena belum ada payung hukum yang jelas.

“Karena terkait dengan produk mie bukan dari BBPOM yang mengeluarkan izin, melainkan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota yang menggeluarkan izin,” terang dia.

Dalam hearing lintas komisi tersebut turut hadir pimpinan Komisi IV James Karinda, Inggrid Sondakh dan Fanny Legoh serta Wakil ketua dan Sekretaris Komisi II Noldy Lamalo dan Rocky Wowor, Kadisperindag serta Kadis Kesehatan Provinsi Sulut. (K-02)

 

Editor: Eva Aruperes

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: