Connect with us

MINAHASA

Belum Masa Kampanye, Panwaslu Minahasa Warning APK Segera Diturunkan

Published

on

zonautara.com
APK di Tombariri Timur.(Foto: zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa mengeluarkan warning agar semua Alat Peraga Kampanye (APK) para kandidat Calon Bupati-Calon Wakil Bupati segera diturunkan. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Minahasa Rendy Umboh mengatakan, hal itu karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Untuk atribut partai yang ada simbol-simbol pasangan calon juga harus diturunkan. Tidak boleh ada APK dan bahan kampanye yang beredar sebelum masa kampanye,” tegasnya, Selasa (13/02/2018).

Saat kampanye pun, lanjutnya, APK dan Bahan Kampanye sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada ketentuan soal desainnya, penempatannya, dan juga ukurannya.

“Jadi selain yang ditentukan oleh KPU, maka APK itu ilegal,” pungkasnya.

Rendy mengatakan, APK yang masih terpasang jenis spanduk pasangan nomor urut 1 Ivan Sarundajang-Careig N Runtu (IvanSa-CNR) sebanyak 16 buah dan nomor urut 2 Royke O Roring-Robby Dondokambey (ROR-RD) ada 26 buah. Untuk Baliho nomor urut satu sebanyak 113 dan nomor dua 424.

“Bendera partai pengusung pasangan IvanSa-CNR sebanyak 4.344 dan ROR-RD 5.553,” tambahnya.(K-03)

 

Editor: Rahadih Gedoan

Comments

comments

Click to comment

Komentar

MINAHASA

Delapan THL Satpol PP Minahasa Diduga Diberhentikan Sepihak

Published

on

zonautara.com
Anggota DPRD Minahasa Oklen Waleleng.

MINAHASA, ZONAUTARA.com Delapan Tenaga Harian Lepas (THL) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Minahasa, diduga mendapat pemberhentian secara sepihak. Pasalnya, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba saja diberhentikan sebagai THL per Januari 2018. Beredar kabar, kedelapan THL itu diberhentikan karena ada kaitan dengan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa Oklen Waleleng pun mengaku, telah mendapat info soal itu.

“Kami telah mendengar masalah ini, padahal mereka sudah mengabdi sekian lama di Pemkab Minahasa dan sangat disayangka itu terjadi,” kata Waleleng.

Oleh karena itu, lanjut Walelelng, DPRD pun akan memanggil Kepala Satpol PP untuk di-hearing dalam waktu dekat ini. Apalagi, menurut Waleleng, masalah ini jelas akan menjadi perhatian karena menyangkut pengabdian dan pekerjaan seseorang.

“Tak hanya Satpol PP jadi perhatian Komisi I, tapi hal lain juga yang terjadi di Minahasa menyangkut bidang kami akan ditangani, mengingat fungsi kontrol untuk membantu warga masyarakat,” ujar Waleleng.

Kepala Satpol PP Minahasa Meidy Rengkuan ketika dikonfirmasi mengaku, tak tahu-menahu soal itu, karena dirinya hanya menerima daftar nama yang masuk.

“Saya hanya menerima nama-nama tenaga Satpol PP yang masuk. Kalau soal tak dikontrak lagi, saya tak tahu dan siap jika dipanggil DPRD,” pungkas Rengkuan. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading

MINAHASA

Pemkab Pastikan Desa Tikela Masuk Wilayah Minahasa

Published

on

zonautara.com
Asisten I Pemkab Minahasa Denny Mangala. (Foto: zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com Polemik yang sering terjadi di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu setiap ada pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nampaknya sudah terpecahkan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa telah memastikan, jika desa itu masuk dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Minahasa.

Hal tersebut ditegaskan Asisten I Pemkab Minahasa Denny Mangala, dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa.

“Sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), batas wilayah Minahasa dengan Kota Manado sudah ditegaskan Desa Tikela dan Sawangan adalah wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Minahasa,” tegas Mangala, Rabu (21/2/2018).

Bahkan kata Mangala, dengan adanya Permendagri ini, Pemkab Minahasa dan Pemkot Manado sudah sepakat, bahwa semua yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya wilayah kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di dua desa ini menjadi tanggung jawab Minahasa.

Sedangkan persoalan mengenai ada warga yang menolak dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dengan alasan masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Manado, disolusikan dengan memberikan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) dan KTP oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan melalui mobile service selama dua hari.

“Persoalan Tikela sudah tuntas dan tidak ada lagi masalah karena telah ditemukan solusinya,” pungkasnya.

Komisioner KPU Minahasa Decky Paseki mengatakan, jika solusinya seperti itu, maka sangat membantu pihaknya untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada tahun 2018 ini. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: