Connect with us

HUKUM & KRIMINAL

Ini Kata Juru Bicara Unsrat Soal Pemeriksaan KPK

Published

on

zonautara.com
Juru bicara Unsrat Hesky Kolibu saat memberikan keterangan ke sejumlah awak media, perihal kedatangan Tim KPK.(Foto: zonautara.com/Lukman Polimengo)

MANADO, ZONAUTARA.com – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak melakukan pemeriksaan di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Selasa (13/2/2018). Sekitar pukul 16.00 Wita, Komisi anti rasuah ini keluar meninggalkan kantor Rektorat Unsrat setelah sekitar delapan jam lamanya melakukan pemeriksaan dokumen.

Salah seorang anggota Tim KPK tersebut keluar dengan menenteng sebuah tas dan map berwarna merah. Tak diketahui apa isi map merah tersebut. Sesaat kemudian, tim KPK yang terdiri dari empat orang terlihat bergegas meninggalkan Rektorat dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam berpelat nomor DB 1714 FB.

Hesky Kolibu selaku Juru Bicara Unsrat, ketika dimintai konfirmasi, membenarkan adanya pemeriksaan oleh KPK tersebut.

“KPK tadi ke sini untuk mengklarifikasi juga menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kelebihan bayar, hasil audit BPK tahun anggaran 2015,” jelas Hesky seraya menambahkan bahwa di Unsrat ada 1.989 dosen dan 600 pegawai yang terkena Tuntutan Ganti Rugi.

Sebelunya juga Rektor Unsrat Ellen Kumaat ketika dikonfirmasi saat hendak beranjak meninggalkan Rektorat Unsrat mengatakan, kedatangan KPK tersebut guna menindaklanjuti hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

 

Editor: Rahadih Gedoan

Comments

comments

Click to comment

Komentar

HUKUM & KRIMINAL

Terdakwa Hans Sakit, Sidang Dugaan Pemalsuan KK Ditunda Pekan Depan

Published

on

zonautara.com
PN Manado. (Foto : zonautara.com/Tonny Rarung)

MANADO, ZONAUTARA.com Persidangan kasus dugaan pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dengan terdakwa oknum Kepala Inspektorat Manado HT alias Hans, ditunda hingga pekan depan. Alasannya, terdakwa Hans tidak bisa menghadiri sidang karena dalam kondisi sakit.

Ketua Majelis Hakim Denny Tulangow melalui Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Manado ikut membenarkan hal tersebut.

“Benar, terdakwa dalam kondisi sakit. Surat keterangan dokter telah diberikan kepada Majelis Hakim,” ujar Banar, Rabu (25/4/2018).

Seperti diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edwin Tumundo saat dikonfirmasi pada Selasa (24/4/2018) telah merencanakan akan menghadirkan dua saksi ahli pidana dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado

Terdakwa Hans pun didakwa dengan kasus pemalsuan dokumen KK atas korban Magdalena Katuuk.

Di mana, JPU melalui dakwaannya menduga kuat, kalau terdakwa telah sengaja membiarkan proses pembuatan KK terjadi tanpa mengoreksi data yang tidak valid.

Bahkan, data yang tercantum dalam KK hanya menyebutkan nama dua anak terdakwa dari isteri pertamanya. Sedangkan, anak dari isteri keduanya tidak dimasukan.

Akibat perbuatan tersebut, terdakwa Hans dijerat melanggar Pasal 93 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 263 ayat (1), serta Pasal 263 ayat (2) KUHP.

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading

HUKUM & KRIMINAL

Hukum Tua Dan Sekdes Talaud Akui Setor Uang Prona Kepada Dua Terdakwa

Published

on

Para saksi saat memberikan keterangan di persidangan. (Foto : zonautara.com/Rhendy Umar)

MANADO, ZONAUTARA.com Sidang korupsi pelaksanaan proyek operasi nasional agraria (Prona) di Kabupaten Talaud tahun 2014-2016, dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud HBW alias Harlen, dan mantan Kepala Sub Seksi Tematik DS alias Deki, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Rabu (25/4/2018).

Pada persidangan kali ini, enam saksi selaku Hukum Tua (Kumtua) dan Sekretaris Desa (Sekdes) hadir untuk memberikan keterangan. Mereka adalah Atri Bawole, Matheos Tucunan, Jusup Pasuma, Dikson Pogo, Abram Duitan, Agustinus Mangaro.

Dalam rangkuman keterangan fakta persidangan yang ada, para saksi mengakui dibebankan untuk membayar uang konsumsi dan biaya lain yang disebut sebagai uang “terima kasih” kepada para terdakwa yang bertugas mengukur dan melaksanakan prona.

Menurut saksi, kesepakatan tersebut muncul saat pertemuan sosialisasi bersama peserta penerima Prona.

“Di situ timbul penyampaian bahwa dalam proses adminstrasi sertifikat Prona gratis. Tapi ada biaya konsumsi dan biaya lain yang harus dibayarkan kepada petugas BPN selaku pengukur dan pelaksana prona,” ujar saksi Jusuf.

Namun, dari kelima saksi ini, hanya saksi Agustinus yang tidak menjalankan permintaan BPN itu.

Para saksi lainnya mengakui jumlah uang yang mereka kumpulkan dari masyarakat bervariasi. Ada yang Rp1,5 juta, Rp1,7 juta, Rp2 juta yang diserahkan di rumah terdakwa. Bahkan, dua saksi mengakui menambah keuangan kepada terdakwa dengan jumlah Rp3 Juta dan Rp. 5.125 Juta. Uang tersebut diserahkan di Kantor BPN.

Terpisah, kuasa hukum terdakwa Hanafi Saleh saat diwawancarai usai persidangan menilai, bahwa sebenarnya para hukum tua dan sekdes tersebut, harus dijadikan tersangka, karena telah melakukan penagihan kepada masyarakat dalam sertifikat Prona ini.

“Selain menagih, mereka juga telah menikmati uang tagihan masyarakat. Jadi sebetulnya dalam kasus ini mereka harus ditetapkan sebagai tersangka, karena terlibat secara bersama-sama,” kata Hanafi

Sekadar diketahui, kasus ini berawal saat kantor BPN Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun anggaran 2014 hingga 2016 melakukan kegiatan penerbitan sertifikat Prona. Saat itu, terdakwa HBW melakukan pengumpulan data yuridis untuk melengkapi berkas-berkas peserta Prona, meneliti kelengkapan berkas, serta melakukan survey tanah bersama dengan tim pengukuran.

Sementara terdakwa DS bertugas melakukan pengukuran lahan untuk penerbitan sertifikat Prona dengan cara menuju ke desa yang akan dilakukan pengukuran, kemudian meminta daftar peserta kepada kepala desa (Kades), lalu mencocokkan permohonan yang masuk di Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu dilakukan pengukuran berdasarkan kesiapan peserta Prona.

Sayangnya dalam menjalankan tugas, HBW dan DS justru memanfaatkan masyarakat penerima sertifikat PRONA dengan cara meminta pungutan biaya dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu untuk setiap bidang tanah. Masyarakat dari 25 desa penerima Prona menyerahkan uang yang diminta. Total uang yang terkumpul atas aksi mereka mencapai Rp251.375.000.

Padahal, kedua terdakwa tahu bahwa Prona adalah program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dalam bidang agraria, dan diperuntukkan bagi warga yang berekonomi lemah. Pembiayaan Prona sepenuhnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPN RI. Yang artinya, penerima Prona tidak dibebankan biaya.

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: