Connect with us

MINAHASA

Ivansa-CNR Nomor Satu, ROR-RD Nomor Dua

Published

on

zonautara.com
Pencabutan nomor urut pasangan calon di Pilkada Minahasa. (Foto: zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno pencabutan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Selasa (13/2/2018).

Hasilnya, pasangan calon Ivan Sarundajang-Careig N Runtu (Ivansa-CNR) mendapat nomor urut satu. Sedangkan pasangan Royke O Roring-Robby Dondokambey (ROR-RD) nomor urut mendapat nomor urut dua.

Pencabutan nomor urut pun diawali dengan pengundian bagi siapa yang akan mencabut nomor urut pertama. Hasilnya, kesempatan pertama berhasil diperoleh pasangan Ivansa-CNR dan selanjutnya ROR-RD.

Ketua KPU Kabupaten Minahasa Meidy Tinangon mengatakan, nomor urut itu akan digunakan oleh pasangan calon dalam tahapan kampanye hingga pemilihan.

“Nomor urut ini adalah sah untuk digunakan dalam tiap tahapan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa tahun 2018,” jelas Tinangon.

Proses pencabutan nomor urut ikut disaksikan Ketua KPU Suluy Yessy Momongan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masing-masing tim kampanye pasangan calon. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Click to comment

Komentar

MINAHASA

JWS Pamit Kepada Jajaran Pemkab Minahasa

Published

on

K-03

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Meski masa jabatannya berakhir Maret mendatang, namun Bupati Minahasa Jantje W Sajow (JWS) telah pamitan kepada seluruh jajaran Pemkab.

“Atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan rasa hormat, ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jajaran Pemkab Minahasa,” ujar JWS ketika memimpin apel Korps Pengawai Negeri (Korpri) Minahasa, Senin (19/2/2018).

Apalagi menurutnya, selama ini telah bersama-sama mewujudkan Kabupaten Minahasa yang sejahtera dan bermartabat.

Pada kesempatan itu juga, dirinya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam kebersamaan selama lima tahun ini ada kelemahan-kelemahan bahkan kekuranga-kekurangan yang perlu dibenahi.

“Mari kita semua memaknai setiap waktu yang telah dilalui khususnya dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi masyarakat. Agar nantinya makin hari dapat dipercaya dan dihargai khususnya oleh masyarakat Minahasa,” kata JWS.

Dirinya juga meminta kepada jajaran untuk tetap memperhatikan berbagai program dan kegiatan terdekat ini. Seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hal lainnya.(K-03)

 

Editor: Eva Aruperes

 

Comments

comments

Continue Reading

MINAHASA

Legislator Wajib Kantongi Izin Cuti Kampanye Di Pilkada

Published

on

Kantor DPRD Minahasa
Kantor DPRD Minahasa. (Foto: Zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Setiap legislator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik tingkatan pusat hingga kabupaten jika berkampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), wajib untuk cuti sebagai wakil rakyat.

“Legislator dari tingkatan mana saja yang berkampanye dalam Pilkada harus mengantongi izin cuti kampanye,” tegas Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Donny Rumagit.

Hal tersebut dikatakan Rumagit berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terlebih dalam pasal 63 ayat 1. Surat ijin tersebut pun harus dimasukkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatan, paling lambat tiga hari sebelum kampanye dilaksanakan.

Selain itu, menurut Rumagit, hal tersebut diatur juga dalam Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Itu pun diperjelas dalam pasal 5 ayat 2 huruf a.

“Cuti dimaksud adalah diluar tanggungan negara,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menghimbau seluruh tim kampanye pasangan calon Pilkada di Kabupaten Minahasa untuk memperhatikan hal itu. Termasuk pejabat dalam Badan Usaha Milik Negara dan Daerah pun harus mengantongi izin juga.

Karena menurut Rumagit, dalam pantauan di lapangan oleh Panwaslu terlihat ada beberapa legislator dan pejabat daerah.

“Ini adalah upaya pencegahan sehingga tidak terjadi pelanggaran,” pungkas Rumagit.(K-03)

 

Editor: Eva Aruperes

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: