Connect with us

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Pengurus MPTT-I Bantah Adanya Penyebaran Ajaran Radikalisme

Published

on

zonautara.com
Pengurus MPTT-I saat bertemu dengan Anggota DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang. (Foto: zonautara.com/K-02)

MANADO, ZONAUTARA.com Pengurus Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mendatangi DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/2/2018). Mereka memertanyakan pernyataan anggota DPRD Netty Agnes Pantouw, soal adanya aduan masyarakat tentang aktivitas penyebaran ajaran radikalisme di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur dan Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat pada rapat paripurna, Senin (12/2/2018) lalu.

Pembina MPTT-I Minut Sarjan Maramis meminta, agar Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum untuk melakukan hearing terkait pernyataan Pantouw tersebut.

“Setahu kami, di desa kami tidak ada ajaran yang disampaikan seperti yang disampaikan ibu Netty Pantouw. Baik di Desa Maen maupun Desa Munte. Kami berharap, Komisi I menjadwalkan pertemuan dengan ibu Netty Pantouw agar masalah ini jelas dan terklarifikasi,“ terang Maramis.

Sedangkan kepada wartawan, Maramis yang juga merupakan Kepala Desa Maen ini menyatakan penyesalannya atas sikap Pantouw yang terlalu cepat menyampaikan aduan masyarakat tersebut di rapat paripurna, tanpa melakukan klarifikasi dengan pemerintah desa.

“Ibu Netty Pantouw tidak tahu persoalan awal di sana. Ini sebenarnya masalah pribadi, yang seharusnya tidak dikonsumsi publik,” jelasnya.

Maramis mengakui, bahwa di desanya ada ‘persaingan’ antara dua oknum yang mencalonkan diri sebagai imam mesjid.

“Dua orang ini sama-sama sekolah di Aceh. Orang yang pertama pulang kemudian menjadi Imam. Setelah beberapa waktu, orang yang pertama pulang setelah melanjutkan kuliah di Mesir. Orang ini kemudian mencalonkan diri jadi iman dan menang. Jadi ini interest pribadi,” paparnya.

Soal beberapa warga yang mengadu pada Pantouw sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Minahasa Utara, yang diketahui bernama Hizbulah dan Bayik, diakui Maramis adalah warga setempat.

“Tapi harus ditanyakan, mereka ini apa dan siapa di desa. Tokoh masyarakatkah atau warga biasa? Jadi, jangan sembarang langsung disampaikan di rapat paripurna,” tandas Maramis.

Meski ada masalah ini, Maramis menyatakan, bahwa di desanya tidak ada konflik, hingga nyaris rusuh sebagaimana yang diadukan Hizbulah Cs kepada Netty Pantouw.

“Saya mengimbau kepada masyarakat di desa kami, untuk tetap menjaga kerukunan yang selama ini terjaga. Masalah ini jangan sampai membuat kita berkonflik, tapi harus tetap rukun,” tandasnya.

Menanggapi ini, Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang menyatakan, siap mempertemukan MPPTT-I Minut dengan Netty Pantouw dalam agenda resmi.

“Silahkan membuat surat resmi ditujukan kepada Ketua DPRD Sulut dan nanti akan diagendakan secara resmi pula,” ungkap Mewengkang. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Click to comment

Komentar

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Produsen Mie yang Kedapatan Menggunakan Boraks Harus Diproses Hukum

Published

on

zonautara.com
Mie yang sudah jadi siap dijual.(Foto: Zonautara.com/Tonny Rarung)

MANADO, ZONAUTARA.com – Kasus boraks pada mie dan bakso di pasar tradisional yang menyeruak belum lama ini terus menjadi perhatian DPRD Sulawesi Utara (Sulut).

Hearing lintas komisi, yakni Komisi II Bidang Perekonomian dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat digelar membahas kasus ini, Senin (19/2/2018).

Dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, para wakil rakyat meminta agar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) meningkat pengawasan terhadap produk-produk makanan yang beredar di Sulut.

“Harusnya pengawasan semakin ditingkatkan. Jangan sampai timbul tanda tanya mengapa baru sekarang. Padahal pengawasan harusnya selalu ada dari BBPOM,” ucap anggota Komisi II Edwin Lontoh.

Selain itu, para anggota dewan menyayangkan lambannya informasi dan tindaklanjut dari BBPOM kepada pemerintah.

“Kasus seperti ini rasanya sudah berulang-ulang. Produsen yang sudah berulang kali kedapatan menggunakan boraks harusnya diproses hukum. Jangan terkesan seperti ada pembiaran,” kata anggota dewan Herry Tombeng.

Legislator Partai Gerindra itu menjelaskan, harus ada sanksi hukum karena masalah boraks berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat dari produk makanan yang dijual.

Sedangkan anggota dewan Meiva Lintang mengingatkan, kasus boraks ini jangan sampai ada main mata antara BBPOM dan produsen.

“Ini harus diwaspadai,” tegas mantan Ketua DPRD Sulut periode 2009-2014 itu.

Menjawab hal ini, Kepala BBPOM Rustyaati mengakui dalam hal pengawasan masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini, katanya, karena belum ada payung hukum yang jelas.

“Karena terkait dengan produk mie bukan dari BBPOM yang mengeluarkan izin, melainkan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota yang menggeluarkan izin,” terang dia.

Dalam hearing lintas komisi tersebut turut hadir pimpinan Komisi IV James Karinda, Inggrid Sondakh dan Fanny Legoh serta Wakil ketua dan Sekretaris Komisi II Noldy Lamalo dan Rocky Wowor, Kadisperindag serta Kadis Kesehatan Provinsi Sulut. (K-02)

 

Editor: Eva Aruperes

Comments

comments

Continue Reading

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

MUI Segera Turun Ke Desa Maen

Published

on

zonautara.com
Anggota DPRD Sulut Amir Liputo. (Foto: Koleksi Amir Liputo)

MANADO, ZONAUTARA.com Masyarakat Desa Maen, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) diminta untuk menahan diri atas laporan adanya penyebaran ajaran berbau radikalisme yang masuk ke DPRD Sulawesi Utara, Senin (12/2/2018) lalu.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Amir Liputo kepada wartawan, Kamis (15/2/2018). Menurut dia, kisruh yang dianggapnya berpotensi memecah belah kerukunan umat Muslim di daerah tersebut harus diredam.

“Tetap tenang, tahan diri dan perkuat tali silahturahmi,” ajak Liputo.

Legislator yang merupakan perwakilan umat Muslim di Gedung Cengkih itu mengatakan, bahwa pada Jumat (16/2/2018), MUI (Majelis Ulama Indonesia), DMI dan pihak dari Kementerian Agama akan turun ke Desa Maen.

“Mohon kepada semua pihak untuk menahan diri, ciptakan suasana kondusif, utamakan silaturahim dan jangan mudah terpancing, serta tahan statemen atau pernyataan-pernyataan yang membuat situasi jadi tidak kondusif,” tegas Liputo.

“Kita semua ini bersaudara. Harus dikembalikan sesuai dengan syariat yang ada, yakni ke Kitabullah Qur’an dan Sunnah Rasul,” tambah Liputo yang juga akan menjadi mediator.

Sebelumnya, legislator daerah pemilihan Minut Netty Agnes Pantouw, menerima laporan dari warga, bahwa di Desa Maen ada penyebaran ajaran yang dirasa janggal karena berbau radikalisme.

Oleh Pantouw, aduan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna agar ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat, untuk mencegah hal-hal perpecahan yang tidak diingini bersama. Gubernur pun menanggapi laporan Pantouw, dengan meminta MUI turun ke Desa Maen.

Namun, Pengurus Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Kabupaten Minut yang mendatangi DPRD Sulut mempertanyakan pernyataan Pantouw dan membantah aduan warga soal penyebaran ajaran berbau radikalisme. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: