Connect with us

MINAHASA

Kampanye Di Luar Jadwal Bisa Dipenjara Dan Denda

Published

on

K-03
Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Donny Rumagit. (Foto: Zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa mengingatkan setiap orang untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Jika mengabaikan hal itu, maka orang tersebut bisa dikenakan hukuman penjara dan atau denda.

“Kampanye diluar jadwal, bisa dipenjara selama tiga bulan dan atau denda Rp 1 juta,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Donny Rumagit.

Dijelaskannya, hal itu berdasarkan pasal 187 ayat 1 dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Aturan itu mengatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari. Atau paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 100 ribu atau paling banyak Rp 1 juta,” jelasnya.

Rumagit menghimbau kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa untuk dapat memperhatikan hal tersebut. Termasuk tim kampanye, relawan, pendukung, simpatisan dan masyatakat Kabupaten Minahasa.

Selain itu, dia mengajak untuk tidak melakukan kampanye hitam berupa berbau Suku, Agama dan Ras (SARA). Melainkan melakukan kampanye yang santun dengan mengedepan visi dan misi masing-masing Paslon.

“Menghina seseorang, SARA, calon dan Parpol serta menghasut, memfitnah, mengadu domba parpol, perseorangan dan atau kelompok ada pula sanksinya,” tambah Rumagit.

Itupun berdasarkan pasal 187 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2015 ada sanksi denda maupun hukuman penjara.

“Berkampanyelah dengan santun untuk menghasilkan Pilkada dan pemimpin yang berkualitas,” ajaknya.(K-03)

 

Editor: Eva Aruperes

 

Comments

comments

Click to comment

Komentar

MINAHASA

Delapan THL Satpol PP Minahasa Diduga Diberhentikan Sepihak

Published

on

zonautara.com
Anggota DPRD Minahasa Oklen Waleleng.

MINAHASA, ZONAUTARA.com Delapan Tenaga Harian Lepas (THL) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Minahasa, diduga mendapat pemberhentian secara sepihak. Pasalnya, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba saja diberhentikan sebagai THL per Januari 2018. Beredar kabar, kedelapan THL itu diberhentikan karena ada kaitan dengan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa Oklen Waleleng pun mengaku, telah mendapat info soal itu.

“Kami telah mendengar masalah ini, padahal mereka sudah mengabdi sekian lama di Pemkab Minahasa dan sangat disayangka itu terjadi,” kata Waleleng.

Oleh karena itu, lanjut Walelelng, DPRD pun akan memanggil Kepala Satpol PP untuk di-hearing dalam waktu dekat ini. Apalagi, menurut Waleleng, masalah ini jelas akan menjadi perhatian karena menyangkut pengabdian dan pekerjaan seseorang.

“Tak hanya Satpol PP jadi perhatian Komisi I, tapi hal lain juga yang terjadi di Minahasa menyangkut bidang kami akan ditangani, mengingat fungsi kontrol untuk membantu warga masyarakat,” ujar Waleleng.

Kepala Satpol PP Minahasa Meidy Rengkuan ketika dikonfirmasi mengaku, tak tahu-menahu soal itu, karena dirinya hanya menerima daftar nama yang masuk.

“Saya hanya menerima nama-nama tenaga Satpol PP yang masuk. Kalau soal tak dikontrak lagi, saya tak tahu dan siap jika dipanggil DPRD,” pungkas Rengkuan. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading

MINAHASA

Pemkab Pastikan Desa Tikela Masuk Wilayah Minahasa

Published

on

zonautara.com
Asisten I Pemkab Minahasa Denny Mangala. (Foto: zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com Polemik yang sering terjadi di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu setiap ada pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nampaknya sudah terpecahkan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa telah memastikan, jika desa itu masuk dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Minahasa.

Hal tersebut ditegaskan Asisten I Pemkab Minahasa Denny Mangala, dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa.

“Sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), batas wilayah Minahasa dengan Kota Manado sudah ditegaskan Desa Tikela dan Sawangan adalah wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Minahasa,” tegas Mangala, Rabu (21/2/2018).

Bahkan kata Mangala, dengan adanya Permendagri ini, Pemkab Minahasa dan Pemkot Manado sudah sepakat, bahwa semua yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya wilayah kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di dua desa ini menjadi tanggung jawab Minahasa.

Sedangkan persoalan mengenai ada warga yang menolak dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dengan alasan masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Manado, disolusikan dengan memberikan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) dan KTP oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan melalui mobile service selama dua hari.

“Persoalan Tikela sudah tuntas dan tidak ada lagi masalah karena telah ditemukan solusinya,” pungkasnya.

Komisioner KPU Minahasa Decky Paseki mengatakan, jika solusinya seperti itu, maka sangat membantu pihaknya untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada tahun 2018 ini. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: