Connect with us

POLITIK & PEMERINTAHAN

ART Juara Tanda Tangani Kontrak Politik 100 Hari Dongkrak Harga Pala

Published

on

zonautara.com
ART Juara menandatangani kontrak politik. (Foto: Timses)

SITARO, ZONAUTARA.com — Komitmen memperbaiki nasib petani serta perekonomian masyarakat Sitaro diteguhkan Alfrets Ronald Takarendehang-Jutixel Rudolf Parera (ART Juara) lewat kontrak politik.

Pasangan calon pemimpin yang diusung Partai Golkar ini menjanjikan perbaikan harga komoditi pala dalam 100 hari kerja, bila ke depan dipercaya masyarakat sebagai bupati dan wakil bupati.

“Tak bisa memperbaiki harga pala dalam 100 hari pertama kerja, saya akan mundur dari jabatan, ini janji saya di hadapan masyarakat,” ujar Ronald Takarendehang pada 6000-an massa yang menguningkan Lapangan Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan (Sitimsel), dalam kampanye terbatas yang digelar Sabtu 14 April 2018.

Sejenak ribuan simpatisan dan kader terhenyak dan diam saat mendengar komitmen ART. Namun respon selanjutnya mereka riuh sembari bertepuk tangan dan mengelu-elukan nama gacoan mereka. Apalagi ini bukan sekadar komitmen biasa.

Ketua Tim Kampanye Molsus Karame dari atas panggung menyampaikan janji itu terealisasi lewat kontrak politik yang ditanda-tangani pasangan calon bersama perwakilan masyarakat.

Sejumlah warga dari kampung-kampung di Sitimsel pun didaulat ke atas panggung menandatangani dokumen kontrak politik tersebut, diikuti Ronald dan Rudolf.

“Ini menjadi bukti bahwa ART Juara bukan hanya menjual rumor harga pala dalam kampanye mereka, tapi kontrak ini menjadi bukti keseriusan untuk benar-benar memikirkan nasib masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro,” ujar Molsus.

Selain harga Pala, poin lain dalam kontrak itu adalah memperbaiki kesejahteraan nelayan. Ronald dan Rudolf berjanji mengawal penyaluran bantuan untuk nelayan di Sitaro, serta akan menindak tegas oknum-oknum yang dengan sengaja menyelewengkan bantuan tersebut.

Dalam orasi politiknya Ronald menjelaskan komoditas Pala terbukti merupakan poin terbesar yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat di negeri 47 pulau itu. Petani bahkan warga berharap supaya harga Pala bisa terdongkrak.

Ronald menyebut untuk menaikkan harga Pala tentu butuh kepedulian dan campur tangan pemerintah.

Dalam amatan Ronald, yang sekian lama berkecimpung sebagai pengusaha komoditi, Pala Sitaro memiliki kualitas terbaik salah satunya karena faktor alamiah. Aktivitas vulkanik Gunung Karangetang yang sering menjadi ancaman bencana justru bisa mempengaruhi kesuburan tanah serta kualitas tanaman. Tak heran kata dia sejatinya tanaman Pala Siau tidak membutuhkan pupuk buatan.

“Kita punya kualitas tapi harga saat ini masih belum mampu menyejahterakan petani, ini yang membutuhkan sentuhan dan perhatian pemerintah daerah,” katanya.

Menyangkut keberanian menandatangani kontrak politik terkait harga Pala, Ronald mengaku mengambil langkah itu karena memahami upaya untuk melakukannya. Apalagi visi berpolitiknya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat dan tidak membuat janji yang ujung-ujungnya tak bisa ditepati.

“Janji politik adalah hal yang bisa kami berdua lakukan, bagi saya bila ya katakan ya dan tidak katakan tidak dari pada berjanji malah tak bisa ditepati, masyarakat sudah bosan dengan janji-janji kosong,” tegas Ronald.

Diketahui kampanye di Sawang tersebut ikut dihadiri Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong, yang juga Sekretaris DPD II Partai Golkar Sangihe, Sekretaris DPD I Golkar Sulut Tony Lasut serta jajaran Partai Golkar Sangihe dan Sitaro.

Sementara ribuan peserta yang hadir dibatasi dari kampung-kampung di Kecamatan Sitimsel. (K-20)

Editor: Ronny A. Buol

Comments

comments

Click to comment

Komentar

POLITIK & PEMERINTAHAN

DPT Pilkada Minahasa Berjumlah 251.140 Pemilih

Published

on

zonautara.com
Malonda menyerahkan DPT kepada pimpinan Panwaslu Minahasa. (Foto: zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 ini. DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka ini berjumlah 251.140 pemilih.

“Total keseluruhan DPT Pilkada tahun 2018 ini, yakni 251.140 pemilih,” kata Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Minahasa Lord Malonda, usai pleno penetapan, Sabtu (21/4/2018).

Malonda merincikan, jumlah tersebut terbagi dalam pemilih perempuan sebanyak 124.426 dan pemilih lelaki dalam DPT, yakni sejumlah 126.714.

“Jumlah itu tersebar pada 270 desa/kelurahan, dalam 25 Kecamatan se-Kabupaten Minahasa,” ujar Malonda.

Selain itu, kata dia, hasil penetapan DPT tersebut berdasarkan data dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan. Sehingga, Malonda memastikan, jika DPT yang dihasilkan sudah melalui proses sesuai aturan.

Apalagi, lanjut dia, dalam penetapan disaksikan langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta perwakilan dari dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa.

“Kiranya tidak ada lagi persoalan, sehingga potensi DPT Tambahan sangat kecil,” ujarnya. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading

POLITIK & PEMERINTAHAN

Karinda: Dinas Pendidikan Harus Tegas Hadapi Pungli di Sekolah

Published

on

zonautara.com
Anggota DPRD Sulut James Karinda. (Foto: zonautara.com/K-03)

MANADO, ZONAUTARA.com Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) diminta tegas menghadapi pungutan liar yang kian marak di sekolah-sekolah pemerintah. Apalagi, masalah ini telah menjadi sorotan Ombudsman RI.

“Dinas Pendidikan jangan lombo (lunak) menghadapi pungli. Harus tegas kepada pihak-pihak sekolah yang melakukan pungli,” kata Karinda, Jumat (19/4/2018).

Menurut dia, tingkat pungli di Sulut sudah sangat parah dan memalukan.

“Ini yang dibeberkan oleh Ombudsman RI kepada DPRD beberapa waktu lalu. Sangat memalukan dan harus segera dihentikan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Ombudsman Adrianus Meliala kepada DPRD Sulut yang melakukan kunjungan kerja, pekan lalu.

“Ini adalah laporan masyarakat kepada perwakilan Ombudsman di Sulut dan diteruskan ke pusat. Pungli di dunia pendidikan sudah sangat parah,” ujar Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut yang memimpin kunjungan kerja empat komisi di kantor Ombudsman RI.

Dia meminta kepada pihak-pihak yang melakukan pungli, untuk segera menghentikan pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat.

“Ini bukan hanya memalukan, tapi sangat memiriskan juga. Bagaimana anak-anak kita mau pintar dan maju, mereka sudah diperhadapkan dengan pungutan-pungutan yang tak jelas dan sangat membebani. Stop pungli,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Terkait hal ini, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh membenarkan apa yang disampaikan oleh Ombudsman kepada DPRD Sulut.

“Laporan Ombudsman pusat itu betul. Paling banyak pungli di SMA dan SMK,” ungkap Tirajoh.

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, Komisi IV bidang Kesra juga banyak menerima aduan masyarakat soal pungli di sekolah-sekolah negeri ternama di Manado. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: