Connect with us

POLITIK & PEMERINTAHAN

Denny Pumpente Sebut “Arah Angin” di Sitaro Sudah Berubah

Published

on

zonautara.com
Denny Pumpente. (Foto: Timses)

SITARO, ZONAUTARA.com – Orator-orator muda jadi singa panggung dalam guliran kampanye terbatas pasangan Alfrets Ronald Takarendehang-Jutixel Rudolf Parera (ART Juara) di Kampung Sawang, Siau Timur Selatan (Sitimsel) pada Sabtu 14 Maret 2018.

Denny Pumpente salah satunya, mengajak warga Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk menyadari fenomena perubahan eskalasi politik yang tengah terjadi.

“Ribuan masyarakat hadir dalam kampanye hari ini, itu artinya telah terjadi gerakan besar di Sitaro, arah angin sudah berubah dan ini kita sadari bersama,” ujar Denny saat berorasi.

“Kita harus membuka kepekaan bila ingin melakukan perubahan di Sitaro dan saya berdiri di sini meyakini yang bisa membawa kita pada perubahan hanya pasangan Ronald dan Rudolf,” ujarnya lagi.

Alegori yang diungkapkan Denny menyitir kondisi politik global yang terjadi di Pulau Siau, Tagulandang dan Biaro. Fakta-fakta lapangan menunjukkan fenomena dukungan masyarakat kian meruah pada ART Juara. Gerakan sipil itu terjadi dalam dua bulan terakhir, dibuktikan dengan data-data dukungan riil yang dikumpulkan tim pemenangan pasangan yang diusung Partai Golkar dan didukung Partai Demokrat ini.

Denny sendiri saat didaulat maju oleh pembawa acara untuk berorasi, masih diperkenalkan sebagai unsur pimpinan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Sitaro. Dia mengatakan mau bergabung dengan ART Juara, yang notabene lawan politik partainya, karena gerah dengan situasi yang terjadi 10 tahun terakhir.

Kondisi linear dibicarakan orator muda lainnya, Michael Jacobus. Beberapa tahun silam, Michael yang berprofesi pengacara mengaku sempat jadi bagian internal PDIP. Dia kagum karena partai ini punya ideologi yang memihak wong cilik.

“Kalau sekarang saya berubah arah ini karena saya menilai ada oknum-oknum elit partai yang sudah lari dari ideologi tersebut,” ujar Michael, prihatin.

Michael mengatakan sepatutnya elit partai tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, namun selalu bersikap atas kehendak rakyat. Ronald-Rudolf yang merupakan representasi masyarakat dalam suksesi Sitaro, disebutnya pasti bisa melaksanakan amanah luhur yang berujung pada kesejahteraan.

Sedangkan politisi muda Partai Golkar Evenson Liempepas dengan tajam mengeritik pemerintah yang dinilainya belum maksimal melaksanakan pembangunan di Sitaro.

“Secara sportif kami akui sudah banyak yang dilakukan pemerintah daerah,” ujar Evenson. “Tapi masih banyak lagi janji-janji yang belum bisa ditepati, harusnya mereka peka dengan nasib rakyat,” tambah dia.

Terkait situasi politik, Calon Wakil Bupati Rudolf Parera mengatakan seharusnya kalangan Aparatur Sipil Negara atau ASN di Sitaro tidak ditekan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. ASN harusnya dibiarkan netral agar bisa bekerja lebih maksimal.

“Kami berjanji bila dipercaya masyarakat menjadi pemimpin Sitaro tidak akan menggunakan kekuatan ASN untuk kepentingan politik dan pribadi, ASN harus bekerja lepas dan terus berkreasi agar bisa melakukan tugas pelayanan untuk kepentingan masyarakat,” katanya dalam orasi.

Ronald Takarendehang menyatakan dalam berpolitik dia memiliki prinsip bila ya katakan ya dan bila tidak katakan tidak. Karena itu dia enggan menjanjikan sesuatu yang ke depannya tidak bisa terealisasi.

Di kawasan pulau-pulau kecil misalnya, Ronald mengatakan bisa mengupayakan jaringan listrik dan instalasi air bersih, tapi tidak dengan jembatan penyambung antar-pulau.

“Begitu juga dengan menstabilkan harga komoditas Pala bisa kami upayakan bersama masyarakat, sehingga saya berani melakukan kontrak politik,” ujar kandidat nomor urut 1 ini.

Diketahui kampanye di Sawang tersebut ikut dihadiri Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong, yang juga Sekretaris DPD II Partai Golkar Sangihe, Sekretaris DPD I Golkar Sulut Tony Lasut serta jajaran Partai Golkar Sangihe dan Sitaro. Sementara ribuan peserta yang hadir dibatasi dari kampung-kampung di Kecamatan Sitimsel. (K-20)

 

 

Editor: Ronny A. Buol

Comments

comments

Click to comment

Komentar

POLITIK & PEMERINTAHAN

DPT Pilkada Minahasa Berjumlah 251.140 Pemilih

Published

on

zonautara.com
Malonda menyerahkan DPT kepada pimpinan Panwaslu Minahasa. (Foto: zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 ini. DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka ini berjumlah 251.140 pemilih.

“Total keseluruhan DPT Pilkada tahun 2018 ini, yakni 251.140 pemilih,” kata Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Minahasa Lord Malonda, usai pleno penetapan, Sabtu (21/4/2018).

Malonda merincikan, jumlah tersebut terbagi dalam pemilih perempuan sebanyak 124.426 dan pemilih lelaki dalam DPT, yakni sejumlah 126.714.

“Jumlah itu tersebar pada 270 desa/kelurahan, dalam 25 Kecamatan se-Kabupaten Minahasa,” ujar Malonda.

Selain itu, kata dia, hasil penetapan DPT tersebut berdasarkan data dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan. Sehingga, Malonda memastikan, jika DPT yang dihasilkan sudah melalui proses sesuai aturan.

Apalagi, lanjut dia, dalam penetapan disaksikan langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta perwakilan dari dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa.

“Kiranya tidak ada lagi persoalan, sehingga potensi DPT Tambahan sangat kecil,” ujarnya. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading

POLITIK & PEMERINTAHAN

Karinda: Dinas Pendidikan Harus Tegas Hadapi Pungli di Sekolah

Published

on

zonautara.com
Anggota DPRD Sulut James Karinda. (Foto: zonautara.com/K-03)

MANADO, ZONAUTARA.com Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) diminta tegas menghadapi pungutan liar yang kian marak di sekolah-sekolah pemerintah. Apalagi, masalah ini telah menjadi sorotan Ombudsman RI.

“Dinas Pendidikan jangan lombo (lunak) menghadapi pungli. Harus tegas kepada pihak-pihak sekolah yang melakukan pungli,” kata Karinda, Jumat (19/4/2018).

Menurut dia, tingkat pungli di Sulut sudah sangat parah dan memalukan.

“Ini yang dibeberkan oleh Ombudsman RI kepada DPRD beberapa waktu lalu. Sangat memalukan dan harus segera dihentikan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Ombudsman Adrianus Meliala kepada DPRD Sulut yang melakukan kunjungan kerja, pekan lalu.

“Ini adalah laporan masyarakat kepada perwakilan Ombudsman di Sulut dan diteruskan ke pusat. Pungli di dunia pendidikan sudah sangat parah,” ujar Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut yang memimpin kunjungan kerja empat komisi di kantor Ombudsman RI.

Dia meminta kepada pihak-pihak yang melakukan pungli, untuk segera menghentikan pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat.

“Ini bukan hanya memalukan, tapi sangat memiriskan juga. Bagaimana anak-anak kita mau pintar dan maju, mereka sudah diperhadapkan dengan pungutan-pungutan yang tak jelas dan sangat membebani. Stop pungli,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Terkait hal ini, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh membenarkan apa yang disampaikan oleh Ombudsman kepada DPRD Sulut.

“Laporan Ombudsman pusat itu betul. Paling banyak pungli di SMA dan SMK,” ungkap Tirajoh.

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, Komisi IV bidang Kesra juga banyak menerima aduan masyarakat soal pungli di sekolah-sekolah negeri ternama di Manado. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: