Connect with us

POLITIK & PEMERINTAHAN

Siap Benahi Struktur Partai, Lumentut Haramkan Mahar Politik

Published

on

Wenny Lumentut bersama Sekjen Partai Gerindra. (Foto: zonautara.com/K-02)

MANADO, ZONAUTARA.com Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut) Wenny Lumentut menegaskan, bahwa dalam seleksi calon legislatif (caleg), partainya mengharamkan mahar politik dalam perekrutan figur-figur yang akan diusung di 2019 nanti.

“Dalam penjaringan caleg ini tidak ada mahar,” tegas Lumentut di ruang kerjanya, Senin (16/4/2018).

Lumentut juga menepis kabar soal mahar politik yang harus disetor ke partai. Apalagi, isu adanya surat kesepakatan yang harus ditandatangani oleh bakal caleg.

“Mahar itu hanya isu-isu saja. Siapa yang mau mencalonkan legislatif terus harus bayar! Jangankan mereka, saya sendiri pasti akan mundur jika harus bayar mahar,” katanya.

Lumentut menambahkan, untuk penjaringan bakal caleg periode 2019-2024 dari partainya, sudah dibuka serentak di 15 DPC kabupaten/kota.

“Penjaringan tersebut akan mulai aktif di Sekretariat baru DPD Gerindra Sulut,” ujar Lumentut.

Sebelumnya, pada Sabtu (14/4/2018), DPD Partai Gerindra Sulut menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dihadiri seluruh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada rapat yang juga menghadirkan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani itu, dibahas terkait persiapan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dia mengatakan, bahwa Lumentut punya tugas besar. Di mana dalam waktu setahun, Wakil Ketua DPRD Sulut itu harus mampu meningkatkan perolehan kursi utusan partai, baik ke DPR RI, DPRD Provinsi, hingga ke 15 kabupaten/kota.

“Selain itu, tugas utama lainnya adalah memenangkan calon Presiden kita, Pak Prabowo Subianto,” katanya.

Lumentut sendiri menyatakan, bahwa apa yang menjadi hasil rapat dan amanat partai akan dilaksanakannya.

“Kami akan bekerja maksimal dengan melaksanakan tugas partai, sebagaimana petunjuk Pak Ketua Umum untuk menjadikan Gerindra di Sulawesi Utara pilihan utama rakyat Sulut,” ujarnya. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Click to comment

Komentar

POLITIK & PEMERINTAHAN

DPT Pilkada Minahasa Berjumlah 251.140 Pemilih

Published

on

zonautara.com
Malonda menyerahkan DPT kepada pimpinan Panwaslu Minahasa. (Foto: zonautara.com/K-03)

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 ini. DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka ini berjumlah 251.140 pemilih.

“Total keseluruhan DPT Pilkada tahun 2018 ini, yakni 251.140 pemilih,” kata Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Minahasa Lord Malonda, usai pleno penetapan, Sabtu (21/4/2018).

Malonda merincikan, jumlah tersebut terbagi dalam pemilih perempuan sebanyak 124.426 dan pemilih lelaki dalam DPT, yakni sejumlah 126.714.

“Jumlah itu tersebar pada 270 desa/kelurahan, dalam 25 Kecamatan se-Kabupaten Minahasa,” ujar Malonda.

Selain itu, kata dia, hasil penetapan DPT tersebut berdasarkan data dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan. Sehingga, Malonda memastikan, jika DPT yang dihasilkan sudah melalui proses sesuai aturan.

Apalagi, lanjut dia, dalam penetapan disaksikan langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta perwakilan dari dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa.

“Kiranya tidak ada lagi persoalan, sehingga potensi DPT Tambahan sangat kecil,” ujarnya. (K-03)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading

POLITIK & PEMERINTAHAN

Karinda: Dinas Pendidikan Harus Tegas Hadapi Pungli di Sekolah

Published

on

zonautara.com
Anggota DPRD Sulut James Karinda. (Foto: zonautara.com/K-03)

MANADO, ZONAUTARA.com Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) diminta tegas menghadapi pungutan liar yang kian marak di sekolah-sekolah pemerintah. Apalagi, masalah ini telah menjadi sorotan Ombudsman RI.

“Dinas Pendidikan jangan lombo (lunak) menghadapi pungli. Harus tegas kepada pihak-pihak sekolah yang melakukan pungli,” kata Karinda, Jumat (19/4/2018).

Menurut dia, tingkat pungli di Sulut sudah sangat parah dan memalukan.

“Ini yang dibeberkan oleh Ombudsman RI kepada DPRD beberapa waktu lalu. Sangat memalukan dan harus segera dihentikan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Ombudsman Adrianus Meliala kepada DPRD Sulut yang melakukan kunjungan kerja, pekan lalu.

“Ini adalah laporan masyarakat kepada perwakilan Ombudsman di Sulut dan diteruskan ke pusat. Pungli di dunia pendidikan sudah sangat parah,” ujar Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut yang memimpin kunjungan kerja empat komisi di kantor Ombudsman RI.

Dia meminta kepada pihak-pihak yang melakukan pungli, untuk segera menghentikan pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat.

“Ini bukan hanya memalukan, tapi sangat memiriskan juga. Bagaimana anak-anak kita mau pintar dan maju, mereka sudah diperhadapkan dengan pungutan-pungutan yang tak jelas dan sangat membebani. Stop pungli,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Terkait hal ini, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulut Helda Tirajoh membenarkan apa yang disampaikan oleh Ombudsman kepada DPRD Sulut.

“Laporan Ombudsman pusat itu betul. Paling banyak pungli di SMA dan SMK,” ungkap Tirajoh.

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, Komisi IV bidang Kesra juga banyak menerima aduan masyarakat soal pungli di sekolah-sekolah negeri ternama di Manado. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: