Indonesia hingga saat ini mengoleksi belasan ribu pengungsi dan pencari suaka. UNHCR, badan yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangasa untuk mengurusi pengungsi mencatat, ada sebanyak 14.425 imigran ilegal yang masuk ke Indonesia per 31 Januari 2017. Angka itu terdiri dari 8.039 pengungsi dan 6.386 pencari suaka.

Para imigran ini tidak menjadikan Indonesia menjadi tujuannya saat keluar dari negara mereka, melainkan sekedar persinggahan sebelum menuju ke negara ketiga. Sebanyak 2.177 orang dari 14.425 itu tersebar di rumah detensi imigrasi (rudenim), termasuk di Manado, 2.030 orang di kantor imigras, dan 4.225 orang di community house, dan sebanyak 5.993 merupakan imigran mandiri.

Banyak cerita pilu yang mengemuka dari para imigran. Mereka terusir dari negaranya karena gejolak politik, perang dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Dengan pelarian, mereka berharap mendapat tanah air baru lewat permohonan suaka kepada negara ketiga. Australia dan Amerika Serika menjadi tujuan utama.

Beberapa imigran yang ditemui di Rudenim Manado menceritakan bagaimana masa depan mereka yang tidak jelas. Ada satu keluarga yang mengaku telah berada di Indonesia selama 17 tahun. Bahkan dalam persinggahannya di Indonesia itu, anggota keluarga mereka bertambah. Saking risau dengan nasib mereka, anak mereka bahkan dinamai Tahanan PBB.

Kebanyakan para imigran ini berasal dari negara-negara Aftrika yang kondisi negaranya terlibat konflik sesama etnis dan ras. Beberapa imigran dari Afrika terutama Ethiopia mencari suaka karena kemiskinan parah yang melanda negara mereka.

Timur Tengah juga menjadi penyumbang imigran seperti dari Lebanan dan Pakistan. Pergolakan Al Qaedah di Pakistan serta Taliban di Afganistan memaksa sebagian dari warga mereka melarikan diri dan mencari penghidupan yang lebih baik.

Impian mereka untuk mendapatkan status baru di negara yang dituju tak semulus yang diharapkan. Australia telah memperketat masuknya para imigran sejak 2014. Dan Amerika sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden dengan tegas menolak imigran muslim masuk ke negaranya.

Alhasil, belasan ribu imigran yang singgah di Indonesia ini tak tahu kedepannya akan seperti apa. Di Rudenim yang semestinya menjadi rumah tahanan bagi pelanggar imigrasi, terpaksa menjadi rumah mereka karena terbatasnya fasilitas negara Indonesia dalam menangani pengungsi.

Beberapa minggu lalu, para imigran di Rudenim Manado melakukan aksi mogok makan. Beberapa diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Tuntutan mereka adalah dipindahkan ke community house yang lebih manusiawi. Masalahnya pemerintah Indonesia tak mudah memenuhi apa yang dimaui oleh para imigran ini.

Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri hanya mengatur bagaimana prosedur jika ada pengungsi di darat dan di laut, serta bagaimana melakukan penyelamatan dan bagaimana menempatkan  pengungsi di penampungan. Perpres itu tidak mengatur soal penanganan pengungsi dalam jangka panjang.

Beruntunglah selain UNHCR ada organisasi semacam International Organization Migration yang mau melakukan pendampingan kepada para imigran. Merekalah yang konsisten memberi supporting kepada imigran termasuk berusaha mencarikan solusi penanganan nasib mereka kedepan.

Walau memang para pencari suaka ini berasal dari negara lain, dan terkesan menjadi beban bagi negara, tetapi mereka juga adalah  sesama manusia yang mempunyai hak hidup. Kemanusiaan yang merupakan nilai universal harus dikedepankan, saat melihat sesama manusia ini memperjuangkan nasib dan masa depan mereka.

Kita memang dalam posisi yang dilematis, memenuhi tuntutan mereka mendapatkan community house yang layak, sementara sebagian besar penduduk kita juga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan banyak diantara sesama warga negara kita yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Namun kemanusiaan tetaplah kemanusiaan. Mendengarkan cerita para pengungsi dan bersimpati terhadap apa yang  mereka alami sudah merupakan langkah besar yang bisa kita lakukan bersama saat ini.