AS Ancam Blokir TikTok Jika Pemilik Tolak Jual Saham

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuntut para investor China pemilik aplikasi video TikTok untuk menjual sahamnya atau menghadapi ancaman pemblokiran. Hal itu diungkapkan oleh TikTok kepada Reuters.

Sejauh ini, ancaman pemblokiran itu adalah langkah paling dramatis oleh para pejabat dan legislator AS yang khawatir data pengguna TikTok di AS bisa diserahkan kepada Pemerintah China. TikTok yang dimiliki oleh perusahaan teknologi China, ByteDance, memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS.

Ini juga pertama kalinya pemerintahan Presiden Joe Biden mengancam akan memblokir TikTok. Pendahulu Biden, Presiden Donald Trump, pernah mencoba memblokir TikTok pada 2020. Namun upaya Trump tersandung di pengadilan AS.

Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya baru-baru ini mendengar bahwa Komite Investasi Asing di AS (Committee on Foreign Investment in the United States/CFIUS) meminta agar para investor China yang memiliki TikTok untuk menjual kepemilikan mereka. Jika tidak, mereka akan menghadapi ancaman pemblokiran terhadap aplikasi itu terancam akan diblokir.

CFIUS dipimpin oleh Departemen Keuangan AS.

Koran the Wall Street Journal yang pertama melaporkan rencana itu. ByteDance mengkonfirmasi bahwa 60% dari sahamnya dimiliki oleh investor global, 20% dimiliki oleh karyawan dan sisanya 20% dimiliki oleh para pendiri.

Pada 2020, CFIUS, badan keamanan nasional yang kuat, merekomendasikan ByteDance untuk mendivestasi TikTok. Di bawah tekanan dari Presiden Trump pada saat itu, ByteDance gagal mencapai kesepakatan dengan Walmart dan Oracle Corp. pada akhir 2020 untuk mengalihkan asset-aset TikTok di AS ke entitas yang baru.

“Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak akan memecahkan masalah: perubahan kepemilikan tidak akan menerapkan pembatasan baru terhadap aliran data atau akses,” kata Oberwetter dalam pernyataannya.

Gedung Putih menolak untuk memberi komentar.

Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew akan hadir di Kongres AS pekan depan. Masih belum jelas apakah Pemerintah China akan menyetujui divestasi. Kedutaan Besar China di Washington tidak segera merespons permintaan untuk komentar. [ft]