Mereka Yang Terjerat
Korupsi di Sulawesi Utara

Jimmy Rimba Rogi, Walikota Manado 2005–2008. Foto: Dokumentasi.

Latar Belakang

Jimmy Rimba Rogi menjabat Walikota Manado periode 2005–2008. Sebelumnya, ia adalah Ketua DPRD Kota Manado. Namanya menjadi kelam setelah KPK menangkapnya pada November 2008.

Modus Korupsi

Selama 2006–2007, Jimmy memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Wenny Rolos untuk mencairkan kas daerah melalui 57 lembar cek, tanpa dokumen pertanggungjawaban yang sah. Total yang dicairkan: Rp 48,4 miliar hanya sepanjang 2006. Uang digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai Persatuan Sepakbola Manado (Persma) di mana Jimmy menjabat Ketua Umum. Ketika ditanya di persidangan untuk apa uang itu, Jimmy menjawab: “Sebagai walikota, butuh uang banyak dan tidak perlu tahu tentang itu.”

Ironi Setelah Bebas

Setelah vonis inkrah 7 tahun (kasasi MA, 2010), Jimmy sempat mencalonkan diri kembali sebagai Walikota Manado di Pilkada 2015, meski masih berstatus bebas bersyarat di bawah pengawasan Bapas Manado hingga Desember 2017. Setelah polemik dan laporan ICW, KPUD akhirnya mencoret pencalonannya pada 13 November 2015.

Jefferson S.M. Rumajar, Walikota Tomohon 2005–2010. Foto: Dokumentasi.

Rekor Nasional yang Memalukan

Jefferson Rumajar menyandang gelar yang tak seorang pun inginkan: kepala daerah dengan total hukuman penjara terlama di Indonesia. Dua perkara korupsi berbeda yang ditangani KPK menjatuhkan total 23 tahun penjara atas dirinya.

Perkara I — Pembobolan APBD 2006–2008 (9 tahun)

Jefferson menguras kas daerah Tomohon tanpa pertanggungjawaban. Uang lebih dari Rp 33 miliar dibobol sepanjang 2006–2008. KPK menangkapnya September 2010, divonis 9 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Mei 2011.

Perkara II — Suap Pemeriksa BPK (2011)

Belum kering tinta vonis pertama, KPK menetapkan Jefferson tersangka kembali, karena menyuap dua pejabat BPK Sulawesi Utara agar laporan keuangan Kota Tomohon mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meski kenyataannya penuh penyimpangan.

Perkara III — Kasasi Artidjo (14 tahun)

Ada lagi perkara korupsi APBD 2009–2010 senilai Rp 70 miliar. Pengadilan Tipikor Manado awalnya hanya memvonis 4,5 tahun. KPK banding, naik 7 tahun. Jaksa kasasi ke MA. Majelis kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar menjatuhkan 14 tahun penjara. Ditambah perkara pertama: total 23 tahun.

Elly Engelbert Lasut, Bupati Kepulauan Talaud. Foto: Dokumentasi.

SPPD Fiktif dan Vonis 7 Tahun

Elly Engelbert Lasut menjabat Bupati Kepulauan Talaud untuk pertama kalinya pada 2004–2009. Pada masa jabatan itu, ia tersandung korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif selama 2006–2008. Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan 7 tahun penjara, dikuatkan kasasi MA (Nomor 1122 K/pid.Sus/2011). Elly bebas dari penjara pada 2014.

Bebas, Terpilih Lagi, Terjerat Lagi?

Setelah bebas, Elly kembali terjun ke politik. Pada Pilkada Talaud 2018, ia menang dan kembali terpilih sebagai bupati, meski rekam jejak korupsinya sudah diketahui publik. Ia bahkan sempat maju sebagai kandidat Gubernur Sulawesi Utara di Pilkada 2024.

Putusan MA yang Belum Dieksekusi

Ada satu detail krusial yang kerap luput: MA juga mengeluarkan putusan inkrah atas perkara GD-OTA (dana Gerakan Daerah Orang Tua Asuh Rp 10,8 miliar) dengan vonis 2,5 tahun penjara. Per 2024, putusan itu belum dieksekusi menjadi preseden buruk bagi otoritas pengadilan.

Sri Wahyumi Maria Manalip, Bupati Kepulauan Talaud 2014–2019. Foto: Dokumentasi.

OTT di Manado, 30 April 2019

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Manado. Sri Wahyumi Maria Manalip, Bupati Kepulauan Talaud, diamankan. Dari penangkapan itu, penyidik menyita tas mewah Rp 100 juta, jam tangan Rp 200 juta, dan perhiasan. Semuanya suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo untuk proyek revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Talaud.

Vonis Dipangkas MA membuat KPK Marah

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Sri Wahyumi 4,5 tahun penjara. Namun MA memangkas menjadi hanya 2 tahun melalui Peninjauan Kembali, jauh di bawah ancaman minimum UU Tipikor. KPK secara terbuka menyatakan kecewa. ICW ikut mengecam sebagai preseden buruk.

Ditangkap di Hari yang Sama Saat Bebas

29 April 2021: Sri Wahyumi menghirup udara bebas, dan di hari yang sama KPK langsung menjemputnya kembali. Perkara baru: penerimaan gratifikasi Rp 9,3 miliar dari proyek infrastruktur Talaud 2014–2017. Pengadilan Tipikor Manado menjatuhkan 4 tahun penjara. Putusan inkrah, Sri Wahyumi masuk Rutan Kelas IIA Manado.

Vonnie Anneke Panambunan, Bupati Minahasa Utara. Foto: Dokumentasi.

Empat Kali Terjerat, Tiga Kali Terpidana

Vonnie Anneke Panambunan adalah nama yang paling banyak muncul dalam catatan korupsi daerah Sulawesi Utara. Empat kali terjerat perkara korupsi berbeda, tiga kali menjadi terpidana inkrah. Dan setiap kali bebas, ia kembali aktif di panggung politik.

Perkara I (2008) — Bandara Kalimantan

Sebelum menjadi Bupati Minahasa Utara definitif, Vonnie selaku Direktur PT Mahakam Diastar Internasional tersandung korupsi proyek studi kelayakan Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, perkara ditangani KPK. Vonis Tipikor Jakarta: 1 tahun 6 bulan penjara (Mei 2008).

Perkara II (2021) — Pemecah Ombak Likupang

Proyek pemecah ombak Desa Likupang II TA 2016 pada BPBD Minahasa Utara. Volume batu dan pasir tidak sesuai spesifikasi, kerugian negara Rp 6,74–8,8 miliar. Vonnie sempat melarikan diri ke Jakarta, ditangkap Tim Tabur Kejaksaan April 2021. Vonis PN Manado: 4 tahun penjara (November 2021).

Perkara III — Dana Covid-19 Rp 61 Miliar

Kasus terbesar: korupsi dan pencucian uang (TPPU) dana penanganan pandemi Covid-19 Minahasa Utara TA 2020. Kerugian negara Rp 61,02 miliar. Dana digunakan untuk alat kampanye, bahan bangunan rumah pribadi, kendaraan untuk kepentingan Pilkada 2020. Bebas bersyarat April 2024, bebas murni Agustus 2025.

Perkara IV (Oktober 2025) — RSUD Rp 38 Miliar

Belum satu bulan bebas murni, Kejati Sulut menetapkan Vonnie sebagai tersangka baru: dugaan korupsi pengadaan tanah RSUD Walanda Maramis Minahasa Utara, kerugian diduga Rp 38 miliar. Ini adalah perkara keempat yang menjerat namanya.

Chyntia Ingrid Kalangit, Bupati Kepulauan Sitaro aktif. Foto: Dokumentasi.

Dana Bantuan Bencana yang Mengendap Setahun

Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro meletus pada 2024, mengusik kehidupan ribuan warga yang kehilangan rumah. BNPB mengalokasikan Rp 35,7 miliar untuk perbaikan rumah rusak. Menurut penyidik Kejati Sulut, dana itu mengendap hampir setahun sebelum disalurkan, dan diduga ada pengkondisian dalam pembagian barang bantuan.

Penetapan Tersangka, 6 Mei 2026

Kejati Sulut menetapkan Chyntia Ingrid Kalangit, Bupati Sitaro yang baru menjabat sekitar 14 bulan, sebagai tersangka kelima setelah empat tersangka sebelumnya termasuk mantan Pj Bupati Joy Oroh dan Sekda Denny Kondoj. Chyntia langsung ditahan di Rutan Malendeng, Manado.

“Pak Prabowo Tolong Saya”

Saat dibawa untuk pemeriksaan lanjutan, Chyntia berteriak kepada wartawan: “Tolong diawasi kasus ini. Pak Prabowo tolong saya, Komisi III tolong saya!” Pernyataan itu viral dan memancing perdebatan publik. Tim kuasa hukumnya mengajukan praperadilan, mempertanyakan hasil audit kerugian negara.