Connect with us

Sorotan

Forum Swara Manguni Sulut Lahir Untuk Wujudkan Peradilan Bersih dan Anti Korupsi

Setelah mendapatkan materi peningkatan kapasitas dari KPK, KY dan Tim TEMPO, peserta forum berinisiatif membentuk koalisi masyarakat sipil.

Bagikan !

Published

on

MANADO,ZONAUTARA.com – Sekitar 20 jejaring dari berbagai komunitas dan elemen se-Sulut mengikuti Pelatihan Jejaring untuk Peradilan Bersih yang difasilitasi Komisi Yudisial (KY) Penghubung Sulut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Lion Manado

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari itu, 18-20 Juli 2017 diikuti perwakilan dari elemen masyarakat baik organisasi buruh, lembaga bantuan hukum, perempuan dan anak, aktivis lingkungan, jurnalis, advokat, akademisi, dan mahasiswa.

“Mewujudkan peradilan bersih dan anti korupsi di Indonesia membutuhkan kerjasama semua pihak dan tak bisa bergerak sendiri,” ujar Pelaksana Tugas Koordinator Penghubung KY Sulut, Mercy Umboh SH, Kamis (20/7/2017).

Setelah mendapatkan materi peningkatan kapasitas dari KPK, KY dan Tim TEMPO, peserta forum berinisiatif membentuk koalisi masyarakat sipil. Dan akhirnya melalui diskusi yang alot lahirlah forum bernama ‘Swara Manguni Sulut’ dengan tagline Solidaritas untuk Sulut Bersih.

Komposisi presidium terdiri dari lima orang dengan Koordinator Maximus Watung (Advokat/Peradi Manado). Sedangkan empat personil lainnya adalah, Nedine Helena Sulu (AMAN Sulut), Jack Andalangi (KSBSI Sulut), Yoseph E Ikanubun (AJI Manado), Primus Aryesam (Akademisi/Unika De La Salle Manado)

Menurut Maximus, terbentuknya koalisi masyarakat sipil bertujuan untuk melakukan melakukan edukasi, advokasi dan kampanye tentang upaya mewujudkan peradilan bersih dan anti korupsi.

“Ini koalisi masyarakat sipil yang bergerak untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang bersih, termasuk mencakup peradilan bersih dan anti korupsi,” ujar Maximus.

Dalam forum ini ikut berkoalisi yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut, Federasi SBSI Niekuba Bitung, Sahabat PKY, YLBHI LBH Manado, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Manado, KSBSI Sulut.

Selain itu ada juga BEM UNPI, KMPA Tunas Hijau, LAM Fakultas Hukum Unsrat, Akademisi Fakultas Hukum Unsrat, Federasi Konstruksi Umum dan Informal SBSI Manado, Fakultas Hukum Unsrat, GMKI Manado, PMKRI Manado, Swara Parangpuan Sulut, Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI) Sulut, Harian Posko Manado, Media Online ZonaUtara.com.

Ikut pula bergabung Akademisi Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, Akademisi Fisip Universitas Sam Ratulangi, Yayasan Pelita Kasih Abadi, Peradi Manado, KAI Sulut, BEM Fak Hukum Unika De La Salle Manado, Garda Tipikor Indonesia Manado, LMND Sulut, dan Tindakan Awal Mencegah Korupsi (TAMAKO).

Pemateri dalam kegiatan ini diantaranya, Kepala Biro Waskim KY Ri KMS Ronni, Kabag Hubla Titiek Aryati Winahyu, Kasubag Verifikasi Elza Faiz, Koordinator Penghubung KY Ardhian Sumadhija, dan KPK Nanang Farid.

 

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Sorotan

Hoaks sengaja disebar untuk picu kerusuhan di Wamena

Semuanya diminta untuk menahan diri.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seusai rapat internal dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/09/2019) siang, langsung merespons peristiwa kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Moeldoko mengatakan bahwa peristiwa di Wamena harus disikapi dengan cara-cara proporsional dan profesional.

“Jangan sampai penyelesaian itu membangun dengan emosi yang pada akhirnya aparat itu melakukan tindakan-tindakan yang uncontrol. Itu yang tidak kita inginkan,” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan ini mengakui jika dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena terdapat korban, termasuk di pihak aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri.

Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi bagi aparat untuk melakukan tindakan represif dalam menangani kerusuhan di Wamena itu. Semuanya diminta untuk menahan diri karena ini sangat berkaitan dengan perkembangan isu di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus. Jadi semuanya harus terkontrol dengan baik aparat keamanan, tidak ada langkah-langkah yang eksesif, tetapi juga keamanan menjadi kebutuhan bersama,” tegas Moeldoko.

Kabar hoaks yang memicu kerusuhan di Wamena, menurut Moeldoko, akibat adanya isu yang disebarkan bahwa ada seorang guru yang melakukan rasis. Padahal hal itu tidak terjadi. Kapolri juga mengatakan tidak ada hal itu.

“Sudah dicek ke sekolahan  itu tidak yang terjadi seperti itu. Tapi begini, ya, karena situasi ini, sekali lagi, situasi ini adalah situasi yang diprovokasi dalam rangka menciptakan situasi untuk konsumsi,” ujarnya.

Moeldoko menghimbau agar harus menyikapi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ikut terbawa emosi, terpancing dan seterusnya. Hal tersebut juga sudah menyampaikan hal itu kepada aparat keamanan di wilayah Papua.

Ia menduga adanya provokasi yang sengaja diciptakan untuk memicu terjadinya kerusuhan di Wamena. Saat aparat terpancing melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat bisa dijadikan celah tuntutan di PBB.

“Kami sudah tahu agendanya ke mana,” ujarnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com