Connect with us

Sorotan

Forum Swara Manguni Sulut Lahir Untuk Wujudkan Peradilan Bersih dan Anti Korupsi

Setelah mendapatkan materi peningkatan kapasitas dari KPK, KY dan Tim TEMPO, peserta forum berinisiatif membentuk koalisi masyarakat sipil.

Bagikan !

Published

on

MANADO,ZONAUTARA.com – Sekitar 20 jejaring dari berbagai komunitas dan elemen se-Sulut mengikuti Pelatihan Jejaring untuk Peradilan Bersih yang difasilitasi Komisi Yudisial (KY) Penghubung Sulut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Lion Manado

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari itu, 18-20 Juli 2017 diikuti perwakilan dari elemen masyarakat baik organisasi buruh, lembaga bantuan hukum, perempuan dan anak, aktivis lingkungan, jurnalis, advokat, akademisi, dan mahasiswa.

“Mewujudkan peradilan bersih dan anti korupsi di Indonesia membutuhkan kerjasama semua pihak dan tak bisa bergerak sendiri,” ujar Pelaksana Tugas Koordinator Penghubung KY Sulut, Mercy Umboh SH, Kamis (20/7/2017).

Setelah mendapatkan materi peningkatan kapasitas dari KPK, KY dan Tim TEMPO, peserta forum berinisiatif membentuk koalisi masyarakat sipil. Dan akhirnya melalui diskusi yang alot lahirlah forum bernama ‘Swara Manguni Sulut’ dengan tagline Solidaritas untuk Sulut Bersih.

Komposisi presidium terdiri dari lima orang dengan Koordinator Maximus Watung (Advokat/Peradi Manado). Sedangkan empat personil lainnya adalah, Nedine Helena Sulu (AMAN Sulut), Jack Andalangi (KSBSI Sulut), Yoseph E Ikanubun (AJI Manado), Primus Aryesam (Akademisi/Unika De La Salle Manado)

Menurut Maximus, terbentuknya koalisi masyarakat sipil bertujuan untuk melakukan melakukan edukasi, advokasi dan kampanye tentang upaya mewujudkan peradilan bersih dan anti korupsi.

“Ini koalisi masyarakat sipil yang bergerak untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang bersih, termasuk mencakup peradilan bersih dan anti korupsi,” ujar Maximus.

Dalam forum ini ikut berkoalisi yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut, Federasi SBSI Niekuba Bitung, Sahabat PKY, YLBHI LBH Manado, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Manado, KSBSI Sulut.

Selain itu ada juga BEM UNPI, KMPA Tunas Hijau, LAM Fakultas Hukum Unsrat, Akademisi Fakultas Hukum Unsrat, Federasi Konstruksi Umum dan Informal SBSI Manado, Fakultas Hukum Unsrat, GMKI Manado, PMKRI Manado, Swara Parangpuan Sulut, Yayasan Dian Rakyat Indonesia (YDRI) Sulut, Harian Posko Manado, Media Online ZonaUtara.com.

Ikut pula bergabung Akademisi Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, Akademisi Fisip Universitas Sam Ratulangi, Yayasan Pelita Kasih Abadi, Peradi Manado, KAI Sulut, BEM Fak Hukum Unika De La Salle Manado, Garda Tipikor Indonesia Manado, LMND Sulut, dan Tindakan Awal Mencegah Korupsi (TAMAKO).

Pemateri dalam kegiatan ini diantaranya, Kepala Biro Waskim KY Ri KMS Ronni, Kabag Hubla Titiek Aryati Winahyu, Kasubag Verifikasi Elza Faiz, Koordinator Penghubung KY Ardhian Sumadhija, dan KPK Nanang Farid.

 

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sorotan

Anggota ISIS asal Indonesia itu berstatus stateless

Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Warga Indonesia yang pernah menjadi anggota Islamic State Irak and Syria (ISIS), yang kini berada di Timur Tengah bukan lagi merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sebab, kewarganegaraan mereka otomatis hilang ketika bersedia berjuang untuk negara lain, dalam hal ini ISIS.

Demikian yang ditegaskan anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (09/02/2020). Menurutnya, pernyataan tersebut dilandaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 poin d dan e yang mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

zonautara.com
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya.(Suara.com/Yosea Arga Pramudita)

Willy mengatakan, dalam pasal itu disebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan warga negara Indonesia, jika masuk dalam dinas tentara asing, tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Selain itu, juga secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI.

“Mereka itu sudah eks-WNI. Kenapa? Karena undang-undang secara tegas menyatakan bahwa seorang kombatan perjuangkan negara lain maka gugur warga negaranya. Lalu mereka sudah lima tahun di luar di Indonesia, itu juga gugur,” kata Willy seperti yang dilansir Suara.com.

Karena tidak memiliki kewarganegaraan atau berstatus stateless, anggota Komisi I DPR RI ini lebih menyetujui jika pemerintah tak perlu membantu kepulangan sekitar 600 orang dari Timur Tengah. Willy lebih memilih agar mereka bisa berupaya sendiri dalam memperjuangkan kewarganegaraannya sebagai pencari suaka.

“Biarkan ketika mereka tidak bisa pulang, ketika mereka status kewarganegarannya sudah stateless biarkan mereka menjadi pencari suaka. Walaupun nanti keputusan politik menjadi hal berbeda. Tapi ketika itu terjadi mereka akan sadar, publik akan melihat, dunia internasional akan melihat bahwasannya ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main,” tegasnya.

zonautara.com
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.(Suara.com/Novian)

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa tidak bisanya kembali ke Indonesia bagi WNI eks-ISIS yang kini berada di Timur Tengah sudah merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi.

Suka atau tidak suka keputusan untuk meninggalkan Indonesia dan membela ISIS diambil oleh para WNI itu secara sadar dengan harapan mencari jalan jihad menuju surga.

“Siapa-siapa yang pergi dan mengatasnamakan dirinya untuk kesenangan dirinya, untuk memilih ideologinya, kemudian pergi dan keluar dari Indonesia, kemudian menempuh jalan surgawinya, tempuh lah jalan itu,” kata Ngabalin.

Ia menegaskan agar jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

“Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara tagut, negara kafir sambil membakar paspornya. Makan itu kau punya paspor,” ujarnya.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com