Aktivitas pertambangan kini telah menyebar hampir di seluruh kawasan perbukitan Tanoyan Selatan, Bolaang Mongondow. Dari sekitar 700 kepala keluarga di desa itu, sebagian besar warga hidup berdampingan dengan aktivitas tambang. Kepala Desa Tanoyan Selatan, Urip Detu, bercerita bahwa banyak warga tidak sepenuhnya bergantung pada satu pekerjaan. Sebagian bekerja di kebun pada pagi hari, lalu naik ke lokasi tambang pada sore atau malam hari.

Menurut Urip, dampak tambang mulai terasa terutama ketika hujan turun. Air bercampur lumpur dari kawasan tambang kerap mengalir ke Sungai Kinali, juga sungai kecil di tengah kampung. “Warnanya berubah jadi keruh,” katanya. Kekhawatiran itu membuat sebagian warga tidak lagi mengonsumsi air sumur untuk kebutuhan minum sehari-hari. Warga kini lebih banyak membeli air depot, sementara air sumur hanya digunakan untuk mandi dan mencuci.

Yang belum benar-benar diketahui adalah ke mana seluruh sisa merkuri itu akhirnya pergi: apakah mengendap di tanah, masuk ke aliran sungai, atau perlahan terakumulasi dalam tubuh manusia. Kekhawatiran mengenai pencemaran itu sebenarnya bukan tanpa dasar.

Selengkapnya baca di: https://s.id/menambangkisah10

#terasid
#tambangtradisional
#tambangtanoyan ...

Tambang emas ilegal di Tanoyan Selatan, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, memutar uang lebih dari Rp 1 Miliar per hari. Sebuah nilai fantastis untuk ukuran desa.

Uang besar ini menjadi motor penggerak ekonomi kampung dan menghidupi ribuan orang, mulai dari pemodal, pekerja, hingga penjual nasi kuning. Namun, kekayaan ini adalah "ilusi ekonomi" yang tidak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dihasilkan dari ribuan nyawa yang bertaruh di lubang tambang tanpa pengamanan diri dan lumpur bercampur merkuri dan sianida.

Siapa yang paling diuntungkan, dan mengapa perputaran miliaran ini gagal mengentaskan kemiskinan struktural?

Simak laporan mendalam kami di: https://s.id/menambangkisah09

#terasid
#tambangtanoyan
#tambangtradisional ...

Di bawah terpal biru yang memudar di kawasan perkebunan Lingkobungon, Tanoyan Selatan, sebuah lubang menganga selebar satu meter persegi. Di sanalah Elpan Mangkio, 25 tahun, menengadahkan tangan, merapal doa sebelum tubuhnya ditelan kegelapan perut bumi sejauh puluhan meter. Ia dan ribuan penambang lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, tak pernah meminta muluk-muluk dari negara. Mereka hanya ingin menggali di tanah yang diwariskan leluhur mereka, bertahan hidup dari urat-urat kuarsa yang menjanjikan serpihan emas.

Namun, di mata hukum formal, keberanian Elpan dan kawan-kawannya dilabeli dengan satu kata “ilegal” dan kadang diperlakukan sebagai “kriminal”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), aktivitas mereka dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Ancaman penjara tak main-main, hingga lima tahun, ditambah denda maksimal Rp 100 miliar.

Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan isinya dikuasai negara, membuat kepemilikan sertifikat tanah tidak serta-merta memberikan hak bagi warga untuk mengeruk mineral di dalamnya.
Di titik inilah ironi terbesar pertambangan tradisional seperti di Tanoyan bermula.

Sebuah ekosistem yang menopang ribuan nyawa berbenturan keras dengan tembok birokrasi, regulasi yang sentralistik, dan ketakutan institusional. Berbagai pihak, mulai dari aparat pemerintah daerah, wakil rakyat, aktivis lingkungan, hingga pakar ekonomi, memandang fenomena ini dari lensa yang saling bertolak belakang.

Selengkapnya baca di: https://s.id/menambangkisah08

#terasid
#tambangemas
#tambangtanoyan
#bolmong ...

Febrianto Tangahu, punya dua peran sekaligus ketika ia berbicara tentang tambang. Yang pertama adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Fraksi NasDem, terpilih dari Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Lolayan, wilayah di mana Tanoyan Selatan berada dan sebagian besar lubang-lubang tambang rakyat yang menjadi fokus serial liputan ini. Yang kedua, sebagaimana ia akui di awal percakapan, adalah seorang yang berlatar belakang penambang. Dua peran itu, dalam konteks Lolayan, sulit dipisahkan.

Tim Zonautara.com menghubungi dia pada Jumat, 15 Mei 2026, untuk meminta komentarnya mengenai kebijakan yang sedang berjalan di tingkat nasional dan provinsi: rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pada awal 2026, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, mengusulkan sebanyak 232 titik WPR kepada pemerintah pusat. Setelah proses verifikasi dan evaluasi bersama Komisi XII DPR RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui 63 blok WPR komoditas emas untuk Sulut, dari total 313 blok yang ditetapkan secara nasiona. Sulawesi Utara menjadi salah satu dari tiga provinsi pertama yang usulan WPR-nya disetujui dalam paket nasional ini.

Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri mendapat bagian blok WPR tersebut. Salah satunya adalah blok di Tanoyan Bersatu, Kecamatan Lolayan, tepat di tanah konstituen Febrianto. Tetapi, sebagaimana akan terlihat dalam percakapan ini, jumlah blok dan luasan saja tidak cukup. Persoalannya jauh lebih rumit, dan menyangkut sebuah pertanyaan yang mendasar: setelah negara akhirnya membuka pintu legalitas, apakah pintu itu sungguh-sungguh terbuka untuk para penambang tradisional yang selama empat dekade telah menggali tanah ini dengan tangan mereka sendiri? Atau pintu itu sebetulnya hanya merapikan jalan bagi pemodal besar yang sudah lama memegang lahan di kawasan tambang?

Petikan lengkap wawancara kami dapat dibaca di https://s.id/menambangkisah07

#terasid
#tambangtradisional
#tambanglolayan ...