Yulius Selvanus meninjau langsung kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung pada Kamis (30/4/2026) guna memastikan kesiapan infrastruktur sekaligus mendorong percepatan realisasi investasi di kawasan strategis tersebut.

Dalam kunjungan lapangan itu, Gubernur menegaskan bahwa KEK Bitung memiliki posisi penting sebagai penggerak utama hilirisasi industri di Sulawesi Utara, khususnya pada sektor perikanan, kelautan, dan logistik yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan KEK Bitung sangat bergantung pada keterpaduan infrastruktur penunjang, terutama konektivitas dengan Pelabuhan Internasional Bitung serta akses melalui Jalan Tol Manado–Bitung.

“Konektivitas merupakan kunci utama. Dengan integrasi infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat ditekan secara signifikan, sehingga daya saing produk-produk unggulan Sulawesi Utara akan semakin kuat di pasar global,” ujar Gubernur Yulius.

Ia optimistis pengembangan KEK Bitung tidak hanya akan meningkatkan arus investasi, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal serta memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah sekitar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal setiap investasi yang masuk agar proses pembangunan di KEK Bitung berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sulut, di antaranya Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, dan Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paat.

Laporan: @davidsumilat_

#kekbitung
#pemprovsulut ...

Bolaang Mongondow bukan baru kemarin disebut lumbung beras. Identitas itu sudah melekat puluhan tahun dan tertera dalam dokumen perencanaan daerah, disebutkan dalam pidato pejabat, dan dicetak dalam lambang kabupaten: dua bulir padi yang melambangkan bahwa "daerah Bolaang Mongondow adalah penghasil beras terutama di Sulawesi Utara." Begitu tertulis dalam penjelasan resmi arti lambang daerah.

Namun, di atas tanah sesungguhnya, yang terjadi adalah transformasi diam-diam yang telah berlangsung setidaknya satu dekade. Petani meninggalkan sawah bukan karena malas, melainkan karena kalkulasi yang sangat rasional: biaya produksi padi terus naik, pupuk bersubsidi sulit didapat dan dijual di atas harga resmi, irigasi peninggalan Orde Baru menurun kualitasnya tanpa perawatan yang memadai. Sementara itu, nilam, tanaman penghasil minyak atsiri yang menguasai 90 persen pasar dunia, menawarkan pendapatan yang jauh lebih besar dengan risiko lebih kecil. Dan jagung, kini pabriknya dibangun di tengah sawah.

Data dari citra satelit MapBiomas Auriga yang kami analisis, merekam apa yang tidak tertangkap laporan Pemkab Bolmong, bahwa selama 21 tahun, dari 2004 hingga 2024, kategori "pertanian lainnya", proxy untuk lahan kering seperti ladang jagung dan kebun nilam naik 163 persen di Bolaang Mongondow. Dari 1.554 hektar menjadi 4.090 hektar. Sawah tidak hilang sekaligus. Ia menyusut perlahan, petak demi petak, di kecamatan demi kecamatan.

Masihkah Bolaang Mongondow menjadi lumbung beras bagi Sulawesi Utara? Bincang Redaksi Zonautara.com kali ini akan membahas seputar topik ini, mendiskusikan hasil liputan Tim Redaksi yang berkeliling di berbagai wilayah Bolaang Mongondow.

Mari bergabung dalam Live Instagram @zonautaradotcom pada Sabtu 2 Mei 2026 Pukul 15.00 WITA

#terasid
#bincangredaksizu
#obrolanterastempo
#tanampadibeliberas ...

Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik PT PLN (Persero) tetap untuk periode Triwulan II 2026, yaitu dari April hingga Juni. Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan kebijakan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

Selengkapnya baca di: https://zonautara.com/2026/05/01/tarif-listrik-pln-triwulan-ii-2026-tidak-mengalami-kenaikan/

#listrik
#pln ...

Tahun ini Indonesia diprediksi bakal menghadapi musim kemarau yang tidak biasa. Bukan hanya sekadar panas, musim kemarau juga diperkirakan akan datang lebih cepat, lebih kering, dan masanya lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7% zona musim (Z0M) di Indonesia sudah memasuki musim kemarau.

Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Selengkapnya baca disini: https://zonautara.com/2026/04/30/skenario-terburuk-el-nino-2026-puncak-neraka-panas-yang-mengancam/

#musimkemarau
#elnino ...

Petani-petani Bolaang Mongondow mulai beralih dari padi bukan karena malas, mereka berhitung. Di balik pergeseran masif ke jagung dan nilam, ada krisis irigasi, kebijakan yang tidak sinkron, dan pengakuan diam-diam pemerintah bahwa gelar "lumbung beras" sudah tak lagi bisa dipertahankan.

Bagaimana sebenarnya kondisi petani padi di Bolaang Mongondow, daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras bagi Sulawesi Utara?

Selengkapnya baca di: https://s.id/sawahbolmong

#terasid
#tanampadibeliberas ...

Sawah di Bakan dan Tanoyan berubah fungsi akibat aktivitas tambang. Banjir lumpur dan sedimentasi merusak irigasi, memaksa petani beralih ke jagung dan nilam. Konflik lahan membayangi seiring perubahan ekonomi dan ekologi.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Bolaang Mongondow terus meningkat, dari 8,16 persen pada 2019 menjadi 10,01 persen pada 2023, bahkan sempat menyentuh 11,30 persen pada 2021. Data yang diolah dari analisis citra satelit MapBiomas juga mencatat ekspansi aktivitas tambang. Luas lubang tambang meningkat drastis dari 2004 hingga 2024, dengan lonjakan tajam sejak 2015.

RPJMD Bolmong 2025-2029 sendiri mengakui alih fungsi lahan akibat pertambangan sebagai salah satu penyebab deforestasi. Sebaliknya, sektor pertanian menunjukkan tren penurunan baik dari segi luasan lahan maupun total produksinya.

Data historis dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) merekam bahwa luas panen padi di daerah yang selama ini diklaim sebagai lumbung beras Sulawesi Utara ini telah menyusut secara drastis, yakni dari titik tertingginya seluas 72.120 hektar pada tahun 2016 menjadi hanya tersisa 30.219 hektar pada tahun 2023.

Bagaimana kondisi sebenarnya? Baca selengkapnya di: https://s.id/sawahbolmong08

#terasid
#tanampadibeliberas ...

Tekanan ekonomi dan perubahan lingkungan membuat kelompok rentan seperti petani perempuan terus mencari cara untuk bertahan. Mereka membangun jaringan informal dan saling berbagi informasi.

“Kalau ada informasi di mana lokasi pengupasan jagung, kalau ada waktu pasti langsung ikut,” kata Jasmi Kobandaha, seorang petani berusia 50 tahun yang diwawancarai Zonautara.com.

Namun upaya itu sering berjalan tanpa dukungan yang memadai dari kebijakan pemerintah. Di atas kertas, tidak ada dianggap sebagai krisis. Tai di lapangan, justru membesar di dapur-dapur rumah tangga. Pada dokumen perencanaan situasinya tampak lebih sederhana, sementara petani dan perempuan di desa-desa masih bergulat dengan hasil panen yang tak menentu dan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi setiap hari. Dalam situasi seperti itu, harapan terhadap bantuan menjadi satu-satunya ruang yang tersisa bagi banyak petani kecil.

Visi-misi kepala daerah terpilih menekankan peningkatan produktivitas melalui penyuluhan, penyediaan sarana, akses permodalan, hingga pembukaan pasar bagi hasil tani. Di lapangan, air tersendat mengalir. Biaya produksi terus naik. Hasil panen tak cukup. Namun dapur harus tetap mengepul.

Selengkapnya baca di: https://s.id/sawahbolmong07

#terasid
#tanampadibeliberas ...

Beberapa sumber data pemerintah memberi jawaban yang berbeda atas satu pertanyaan mendasar kami: seberapa luas sebenarnya sawah di Bolaang Mongondow, dan berapa yang masih tersisa?

Dalam serial liputan “Tanam Padi Beli Beras”, kami di Zonautara menetapkan hierarki sumber data sebagai berikut, untuk tren jangka panjang, data Kementerian Pertanian menjadi rujukan utama karena relatif konsisten dengan versi BPS. Untuk konfirmasi independen tutupan lahan, kami menggunaan data analisi citra satelit dari MapBiomas, karena tidak bergantung pada birokrasi manapun. Dan, untuk data terkini serta harga beras, kami gunakan data dari BPS dan PIPH Nasional. Sementara itu, untuk klaim pemerintah daerah, data Dinas Pertanian kami sertakan sebagai posisi resmi yang perlu dikonfrontasikan, bukan sebagai fakta yang berdiri sendiri.

Cara menggunakan data ini punya implikasi serius. Jika menggunakan angka Dinas Pertanian, produksi padi Bolmong tampak jauh lebih besar dan trennya tampak lebih baik dari realitas. Jika menggunakan BPS/Kementan, gambaran yang muncul adalah kabupaten yang kehilangan hampir separuh area panen dalam dua dekade, dengan produksi yang belum kembali ke level sebelum El Nino 2023.

Bolmong memang masih lumbung beras. Tapi lumbung itu sedang dihitung dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan, di bawah perdebatan angka itu, petani sudah membuat keputusan, dengan mengalihkan komoditas, mengurangi lahan tanam, atau sekadar "Sabar, sampai di sabar saja," seperti kata salah satu petani.

Selengkapnya baca di: https://s.id/sawahbolmong06

Anda juga dapat membaca insight dari seluruh liputan ini di sini: https://zonautara.com/serial-lipsus-tanam-padi-beli-beras/

#terasid
#tanampadibeliberas
#alihfungsilahan ...