SULAWESI UTARA: MASIHKAH NYIUR MELAMBAI?

Sebagai produsen kelapa terbesar kedua di Indonesia, Sulawesi Utara kini menikmati angin segar dengan membaiknya harga kopra hingga Rp 15.700 per kg.

Namun, di balik geliat harga ini, kebun-kebun kelapa di tanah Minahasa hingga Bitung menyimpan paradoks yang mengkhawatirkan:
- Banyak pohon tua yang berisiko dan mulai dibiarkan buahnya gugur sendiri.
- Ongkos pemanjat dan angkut menggerus hasil yang diterima petani.
- Tingginya luas kebun dengan tanaman rusak/tidak produktif.

Pemerintah menaruh harapan besar pada Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 untuk mendorong nilai tambah produk kelapa.
Namun, pertanyaan terbesarnya: apakah hasil dari megaproyek hilirisasi ini akan benar-benar dinikmati oleh mereka yang menanam, memanjat, dan mengupas kelapa di lapangan?

Simak penelusuran mendalam Zonautara dalam serial liputan khusus.

"Menatap Masa Depan Bumi Nyiur Melambai: Jalan Panjang Hilirisasi Kelapa Sulawesi Utara”

Tulisan pertama sebagai teaser sudah bisa dibaca melalui link berikut: https://s.id/kelapasulut01

🔗 Atau klik melalui tautan di bio kami!

💬 Bagaimana pandanganmu mengenai masa depan petani kelapa kita di Sulawesi Utara? Tulis pendapatmu di kolom komentar!

#kelapasulut
#hirilisasikelapa
#kelapa
#terasid ...

601 operasi SAR kecelakaan kapal dalam delapan bulan bukan sekadar deretan angka.

Sepanjang Januari–Agustus 2026, kecelakaan kapal di Indonesia berdampak pada 3.607 orang. Sebanyak 3.165 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, tetapi 239 orang meninggal dunia dan 203 lainnya dinyatakan hilang.

Mengapa kecelakaan pelayaran terus berulang?

Persoalannya tidak hanya cuaca buruk atau kesalahan manusia. Sejumlah kajian menyoroti kompetensi dan sertifikasi awak kapal, desain armada yang tidak aman, peralatan keselamatan yang kurang, muatan berlebih, hingga pencatatan penumpang yang tidak tertib. Ketika manifes tidak sesuai kondisi di kapal, jumlah korban pun sulit dipastikan saat musibah terjadi.

Pada kapal roro, pintu kendaraan atau ramp door merupakan salah satu titik kritis. Kerusakan atau kebocoran dapat membuat air masuk ke geladak dan mengganggu stabilitas kapal. Karena itu, pemeriksaan tidak boleh berhenti hanya pada kelengkapan dokumen. Sertifikat berlayar harus benar-benar mencerminkan kondisi kapal di lapangan.

Masalah pengawasan juga terlihat dalam rekomendasi KNKT. Sepanjang 2003–2026, sebanyak 77,8 persen rekomendasi kecelakaan pelayaran mengarah pada perbaikan pengawasan.

Ada pula dilema biaya. Tiket murah dibutuhkan masyarakat kepulauan, tetapi operator tetap harus memiliki cukup biaya untuk perawatan, perlengkapan keselamatan, dan awak yang kompeten. Jika keselamatan dianggap sekadar beban biaya, risikonya dibayar oleh penumpang.

Yang dibutuhkan bukan hanya aturan baru, melainkan audit yang tegas, inspeksi teknis yang sungguh-sungguh, manifes yang akurat, penegakan batas muatan, serta insentif bagi operator yang patuh.

Di negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut adalah kebutuhan dasar. Keselamatan tidak boleh baru dibicarakan setelah kapal tenggelam dan korban berjatuhan.

Data diolah dari: Basarnas, Kementerian Perhubungan, KNKT, dan laporan keselamatan feri internasional.

#KecelakaanKapal
#TransportasiLaut ...

Harga kelapa membaik. Buah kembali diburu, petani punya lebih banyak pilihan, dan industri membutuhkan pasokan.

Namun di balik geliat itu, kebun-kebun kelapa Sulawesi Utara menghadapi persoalan lama: pohon menua, ongkos panen membesar, peremajaan tertinggal, dan perebutan bahan baku makin ketat.

Dalam serial liputan mendalam “Menatap Masa Depan Bumi Nyiur Melambai: Jalan Panjang Hilirisasi Kelapa Sulawesi Utara”, Tim Zonautara menelusuri perjalanan kelapa dari kebun rakyat hingga industri, dari Bolaang Mongondow hingga Minahasa Selatan dan Bitung.

Siapa yang menikmati kenaikan nilai? Bagaimana nasib petani jika hilirisasi dipercepat? Dan mampukah nyiur tetap menjadi masa depan Sulawesi Utara?

Ikuti serial liputan mendalam kami di https://teras.id/zonautara-com.

SEGERA

#nyiurmelambai
#kelapasulut
#hirilisasikelapa ...

Dua kali ganti Menteri Keuangan dalam kurang dari 2 tahun. Ada apa dengan keuangan negara di bawah Presiden Prabowo?

Sejak pemerintahan Prabowo Subianto dimulai, kursi menkeu sudah ditempati 3 nama: Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, dan kini Suahasil Nazara. Purbaya dilantik menggantikan Sri Mulyani pada 8 sept 2025, lalu Suahasil menggantikan Purbaya pada 14 Sept 2026.

Pergantian Menkeu bukan perkara kecil. Kementerian Keuangan memegang instrumen paling penting dalam pengelolaan fiskal negara: APBN, penerimaan pajak dan bea cukai, kas negara, utang dan pembiayaan, hingga pengelolaan risiko keuangan negara. Dengan kata lain, Menkeu bukan sekadar “bendahara”, tetapi salah satu penjaga utama kredibilitas ekonomi pemerintah.

Posisi ini juga berbeda dengan Menko Perekonomian. Menko bertugas menyinkronkan dan mengoordinasikan kebijakan ekonomi lintas kementerian, sementara Menkeu memiliki instrumen fiskal secara langsung.

Lalu, apakah dua kali pergantian Menkeu berarti keuangan negara sedang bermasalah?

Belum tentu. Pergantian pejabat saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya krisis. Namun frekuensi pergantian ini layak dibaca sebagai tanda bahwa pemerintah sedang melakukan penyesuaian arah dan mencari titik keseimbangan antara kebutuhan membiayai program-program besar dengan tuntutan menjaga APBN tetap sehat, utang terkendali, serta kepercayaan pasar tetap terjaga.

Menariknya, setelah dilantik, Suahasil menyebut arahan khusus Presiden adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sekaligus memastikan APBN tetap mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Karena itu, pertanyaan terpenting ke depan bukan hanya siapa Menteri Keuangannya, melainkan: apakah defisit tetap terkendali? Bagaimana penerimaan pajak? Seberapa besar kebutuhan utang dan penerbitan SBN? Bagaimana program prioritas dibiayai? Dan bagaimana pasar serta rupiah merespons arah fiskal baru?

Dua kali ganti Menkeu belum membuktikan adanya krisis. Tetapi jelas ada sesuatu yang sedang disesuaikan dalam pengelolaan fiskal pemerintahan Prabowo.

#MenteriKeuangan #APBN #KeuanganNegara ...

Ada 11 Daerah di Sulawesi Utara Berstatus Awas Kekeringan Meteorologis di Dasarian II September 2026

BMKG memutakhirkan kondisi iklim Dasarian I September 2026. Hasil monitoring menunjukkan El Niño berada pada intensitas sangat kuat, dengan indeks ENSO periode Juli, Agustus, September sebesar 2,6. Curah hujan Dasarian I September juga didominasi kategori rendah sebesar 92,62 persen, sementara sifat hujan bawah normal mencapai 92,86 persen.

Secara nasional, 80,7 persen wilayah atau 564 Zona Musim masih mengalami musim kemarau. Untuk Dasarian II September 2026, BMKG menerbitkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah provinsi, termasuk Sulawesi Utara.

Khusus Sulawesi Utara, status Siaga berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kota Bitung.

Sementara status Awas berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

BMKG memprediksi pada periode September hingga awal Oktober 2026, curah hujan di banyak wilayah Indonesia umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah. Pada Oktober 2026, sebagian besar Sulawesi Utara juga berpeluang tinggi mengalami curah hujan kurang dari 50 milimeter per bulan.

#bmkg
#kekeringan
#kemarau2026 ...

Petani Sulut sedang menghadapi situasi yang agak paradoks.

Belanja rumah tangga memang sedikit lebih ringan. Tapi hasil jual pertanian turun lebih dalam.

Bayangkan begini: bulan Juli hasil kebun masih terasa cukup untuk belanja dapur, isi bensin, dan kebutuhan usaha tani. Masuk Agustus, beberapa pengeluaran memang turun, tapi nilai yang diterima dari hasil pertanian turun lebih cepat.

Akibatnya?
Daya tukar petani ikut melemah.

Data BPS Sulawesi Utara mencatat:
🔻 NTP Agustus 2026: 126,79
turun 2,14% dari Juli
🔻 NTUP: 131,34
turun 3,09%
🔻 Harga yang diterima petani turun 3,05%
🔻 Harga yang dibayar petani turun hanya 0,93%

Jadi persoalannya bukan sekadar “harga kebutuhan naik atau turun”.

Persoalannya adalah ini: hasil jual petani kehilangan daya lebih cepat daripada beban pengeluarannya berkurang.

Dan tekanan terberat datang dari hortikultura.

📉 NTP hortikultura turun 17,47%
dari 245,42 menjadi 202,55

Sementara subsektor lain justru masih naik:
📈 Tanaman pangan +2,88%
📈 Perkebunan rakyat +1,54%
📈 Peternakan +0,44%
📈 Perikanan +1,76%

Artinya, cerita petani Sulut bulan Agustus ini bukan cerita yang seragam. Ada subsektor yang masih menguat, tapi tekanan besar dari hortikultura menyeret gambaran umum ke bawah.

Satu fakta lain yang cukup mencolok: Sulawesi Utara menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang NTP-nya turun pada Agustus 2026.

Jadi kalau angka 126,79 terasa abstrak, sederhananya begini: hasil panen masih bisa dibelanjakan, tapi ruang napasnya mulai menyempit.

Catatan penting: data ini menggambarkan kondisi Agustus 2026 dalam rilis BPS, bukan harga harian pasar saat ini.

Diolah oleh Tim Data Zonautara.com dari Berita Resmi Statistik BPS Sulawesi Utara, tanggal 1 September 2026.

#SulawesiUtara #PetaniSulut #NTP #EkonomiSulut ...

Api di Gunung Awu bukan hanya membakar hutan. Di bawah lereng yang terbakar, ada kebun pala, kelapa, dan cengkeh yang menjadi sumber hidup warga, serta habitat satwa endemik Sangihe yang tidak mudah tergantikan.

Hingga pembaruan terakhir, luas kawasan terdampak kebakaran Gunung Awu dilaporkan mencapai sekitar 913 hektare. Upaya pemadaman masih terus dilakukan untuk mencegah mendekati kawasan perkebunan warga. Proses pemadaman menghadapi medan terjal, vegetasi kering, akses terbatas, dan minimnya sumber air.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyebut titik api terdekat berada di lereng menuju Kampung Bahu, sekitar 2 kilometer dari perkebunan masyarakat. Pemerintah bersama TNI-Polri, aparat kecamatan dan kampung, relawan, serta warga berupaya membentuk perimeter penanganan agar api tidak menjalar lebih jauh.

Ancaman kebakaran juga menyentuh sisi ekologis. Gunung Awu merupakan kawasan penting bagi keanekaragaman hayati Sangihe dan menjadi habitat sejumlah satwa dengan sebaran terbatas, termasuk burung-madu sangihe, serindit sangihe, celepuk sangihe, tarsius sangihe, viper sangihe, dan cicak terbang sangihe.

Karena itu, kebakaran Gunung Awu bukan hanya persoalan luas hutan yang terbakar. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan warga, sumber penghidupan masyarakat, dan keberlangsungan ekosistem penting Pulau Sangihe.

Diolah dari berbagai sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Burung Indonesia, serta laporan warga dan media lokal.

#GunungAwu #Sangihe #KebakaranHutan #Karhutla #SulawesiUtara #KeanekaragamanHayati #Konservasi ...