Editorial Zonautara.com harus memutuskan menggunakan data yang mana ketika ingin menguji apakah Bolaang Mongondow masih sebagai lumbung beras Sulawesi Utara. Alasannya, sumber-sumber data resmi yang kami baca tidak ada yang sama.

Kami kemudian menetapkan hierarki sumber sebagai berikut:
- Untuk tren jangka panjang (dua dekade), kami merujuk data Kementerian Pertanian RI, karena menyajikan deret waktu terpanjang dengan metodologi yang relatif konsisten dan juga konsisten dengan versi BPS.
- Untuk konfirmasi independen tutupan lahan kami mendownload citra satelit dari MapBiomas yang kami gunakan sebagai verifikator karena tidak bergantung pada birokrasi manapun.
- Untuk data terkini dan harga, kami menggunakan data BPS dan PIPH Nasional.
- Untuk klaim pemerintah daerah kami menggunakan data Dinas Pertanian Bolaang Mongondow yang kami capture dari RPJPD dan RPJMD Bolmong yang sudah menjadi produk hukum daerah.

Keputusan editorial ini punya implikasi serius, sebab jika menggunakan angka Dinas Pertanian, produksi padi Bolmong tampak jauh lebih besar dan trennya tampak lebih baik dari realitas. Jika menggunakan data BPS/Kementan, gambaran yang muncul adalah kabupaten yang kehilangan hampir separuh area panen dalam dua dekade, dengan produksi yang belum kembali ke level sebelum El Nino 2023.

Tapi langkah paling penting yang kami lakukan adalah turun ke lapangan, mendatangi para petani, tidak hanya di satu kecamatan tetapi menjangkau sebanyak mungkin wilayah yang bisa kami jangkau dengan tim yang kecil. Kami juga berbicara dengan penjual beras, pemilik gilingan, masyarakat, pengepul dan sekian banyak narasumber. Tentu berbagai stakeholder seperti Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, PU, BPN, BPDAS, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Bulog dan lainnya kami wawancarai, termasuk para akademisi.

Lantas apa jawabannya: apakah Bolaang Mongondow masih sebagai Lumbung Beras Sulawesi Utara?

Baca liputan kami dalam serial "Tanam Padi Beli Beras", tayang mulai 16 April 2026 di teras .id/zonautara-com

#terasid
#tanampadiberliberas ...

Ada ironi besar di Bolaang Mongondow yang selama ini dibanggakan sebagai lumbung beras Sulawesi Utara: petaninya justru beramai-ramai meninggalkan sawah. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa luas panen padi anjlok sangat drastis pada 2023 jika dibandingkan data dari 2004. Di saat bersamaan, lahan pertanian beralih rupa menjadi kebun kering secara masif, di mana luas panen jagung meroket dan menembus angka 116.024 hektar pada 2019.

Hasil Sensus Pertanian BPS 2023 memvalidasi realitas pahit ini. Saat ini terdapat 12 ribu keluarga yang menggantungkan penghasilan dari menanam jagung, berbanding terbalik dengan hanya 4 ribu keluarga yang masih sudi bergelut mempertahankan padi sawah. Namun, pergeseran ke ladang jagung bukanlah satu-satunya yang menggeser lumbung beras ini, karena ada yang lebih destruktif sedang menggerogoti dari hulu yakni ekspansi pertambangan.

Analisis citra satelit yang kami lakukan merekam jejak mengerikan di mana tutupan fisik lubang tambang yang pada tahun 2004 masih tak terlihat, kini telah membengkak secara eksponensial pada 2024. Sawah-sawah produktif di hilir kini harus hidup dalam bayang-bayang ancaman konsesi tambang emas seluas puluhan ribu hektar di wilayah hulu Lolayan. Aktivitas pengerukan masif ini secara perlahan mencemari kualitas daerah aliran sungai dan mencekik urat nadi irigasi yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup sawah di bawahnya.

Akibat dari sawah yang dikepung tambang di hulu dan ladang jagung di sekitarnya, status "Lumbung Beras" kini tak lebih dari ilusi di atas kertas. Masyarakat di kawasan lumbung padi ini terpaksa harus membeli beras dengan harga yang mencekik, bahkan berulang kali menyentuh Rp 18 ribu per kilogram, termahal di Indonesia.

Jika perampasan ruang ekologis oleh industri ekstraktif ini terus dibiarkan tanpa adanya ketegasan pemerintah untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, fondasi pangan daerah ini akan runtuh sepenuhnya.

Selengkapnya dalam Liputan Investigatif Zonautara.com: "Tanam Padi Beli Beras"
Mulai tayang pada 16 April 2026 di teras.id/zonautara-com

#terasid
#tanampadibeliberas ...

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya upaya lebih keras dalam menyelamatkan kekayaan negara yang menurutnya telah terlalu lama dirampok oleh sekelompok orang. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian, sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok, terlalu lama,” ujar Prabowo.

Di awal masa jabatannya, Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 yang mengatur penertiban kawasan hutan dan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). “Saya membentuk Satgas PKH, kalau ada yang mengancam Satgas dia mengancam Presiden RI,” tegasnya.

Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 untuk mencegah perampokan kekayaan negara. “Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum saudara-saudara tanpa pandang bulu tanpa melihat siapa,” lanjut Prabowo.

Selengkapnya baca di: https://zonautara.com/2026/04/10/prabowo-tegaskan-kekayaan-negara-sudah-terlalu-lama-dirampok/ ...

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menertibkan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jelas. Hal itu lantaran adanya laporan perihal pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung.

Dia meminta Bahlil untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang terindikasi melanggar aturan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk melakukan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan hukum demi mengamankan kepentingan nasional.

"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," ungkapnya dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Bahlil untuk menyelesaikan laporan evaluasi tersebut. Tidak lain, tujuannya untuk memastikan seluruh IUP yang bermasalah dicabut dan dikembalikan ke negara.

"Segera evaluasi ya kalau nggak jelas cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu, kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang ya," tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga memastikan tidak akan memberikan pengecualian atau membela kepentingan kelompok tertentu dalam proses penertiban izin tambang tersebut. ...

Tahukah anda sawah di Bolaang Mongondow luasnya persis sama selama 5 tahun dari 2020 hingga 2024. Tidak berubah satu hektar pun sampai dua angka di belakang koma. Dan ini adalah angka dalam dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang kami baca.

Sementara itu secara kasat mata hampir di seluruh wilayah pertanian Bolmong petani secara masif beralih dari padi ke jagung dan nilam. Dan data luas panen jagung Bolmong menurut Kementerian Pertanian naik sekitar 300 persen.

Bagaimana ini bisa kontradiksi ini bisa terjadi? Baca liputan investigasi berbasi data kami dalam serial "Tanam Padi Beli Beras", yang akan tayang mulai 16 April 2026 di teras.id/zonautara-com.

#terasid
#lumbungberas
#bolmongTahukah anda sawah di Bolaang Mongondow luasnya persis sama selama 5 tahun dari 2020 hingga 2024. Tidak berubah satu hektar pun sampai dua angka di belakang koma. Dan ini adalah angka dalam dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang kami baca.

Sementara itu secara kasat mata hampir di seluruh wilayah pertanian Bolmong petani secara masif beralih dari padi ke jagung dan nilam. Dan data luas panen jagung Bolmong menurut Kementerian Pertanian naik sekitar 300 persen.

Bagaimana kontradiksi ini terjadi?
Baca liputan investigasi berbasi data kami dalam serial "Tanam Padi Beli Beras", yang akan tayang mulai 16 April 2026 di teras.id/zonautara-com.

#terasid
#lumbungberas
#bolmong ...

Selamat memperingati Paskah bagi umat Kristiani. ...

Di pasar Kotamobagu sebagai barometer ekonomi Bolmong Raya, kita sudah kerap menjumpai warga membeli beras yang didatangkan dari luar Sulut. Di banyak lahan basah sawah di Bolaang Mongondow yang dulu subur, kini dijejali tanaman jagung dan nilam. Dari dokumen pemerintah yang kami baca, produksi padi terus anjlok, sementara klaim "lumbung beras" masih terus diulang. Ada yang tidak beres di kabupaten yang selama puluhan tahun menjadi penyangga pangan Sulawesi Utara.

Kami sedang mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tim Zonautara.com tengah menggarap #TanamPadiBeliBeras, serial liputan investigasi yang menelusuri alih fungsi lahan sawah di Bolaang Mongondow: dari data citra satelit, dokumen perencanaan resmi pemerintah, hingga kesaksian langsung petani, perempuan tani, dan para pengambil kebijakan.

Tayang di teras.id/zonautara-com, pekan ketiga April 2026.

#terasid
#zonautaracom ...

Selamat menperingati Jumat Agung bagi umat Kristiani. ...