Apa jadinya jika mereka punah?

Satwa liar bukan hanya bagian dari hutan. Mereka adalah penjaga keseimbangan alam. Saat satu spesies hilang, ekosistem ikut terganggu.
Hutan melemah, keanekaragaman hayati menurun, dan dampaknya perlahan kembali ke manusia.

Konservasi bukan sekadar menyelamatkan satwa. Ini adalah upaya menjaga kehidupan: alam, manusia, dan masa depan bersama.

Di Hari Satwa Liar Sedunia ini,
mari berhenti menjadi ancaman
dan mulai menjadi pelindung.
Hentikan perdagangan satwa liar,
jaga habitat alami, dan dukung upaya konservasi.

#DoMore Lakukan lebih banyak untuk Satwa Liar,
#SeeMore agar kita bisa melihat lebih banyak kehidupan tumbuh dan bertahan.

Karena bumi tanpa satwa liar bukanlah bumi yang seimbang.

#satwliar
#konservasi ...

Dalam sektor pertambangan Indonesia, kepemilikan izin resmi seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan syarat mutlak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara. Tanpa izin tersebut, aktivitas pertambangan dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat.

Sanksi hukum terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa IUP atau IUPK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba.

Pasal 158 UU Minerba: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 161 UU Minerba: “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa IUP atau IUPK tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko menghadapi berbagai konsekuensi serius, antara lain sanksi pidana, penyitaan aset, kerusakan reputasi dan tuntutan lingkungan.

#minerba
#tambangemas ...

Penambang emas rakyat tanpa izin (PETI) kesulitan jual hasil tambang karena penindakan polisi atas dugaan TPPU emas ilegal Rp25,8 T (2019-2025). Penegak hukum geledah toko emas, bikin pengepul dan toko takut terjerat hukum. Banyak yang stop membeli emas dari penambang, banyak yang tutup sementara atau tiarap.

Situasi ini membuat penambang bingung, emas menumpuk tidak laku, harga tidak stabil, penambang menjerit apalagi jelang Lebaran/Ramadhan.

Kondisi ini juga terjadi di Sulawesi Utara, khususnya Bolmong dan Boltim. Penambang tradisional mengaku terhimpit. Ada hasil emas, tapi tidak ada pembeli. Pengepul menghentikan transaksi karena khawatir jerat hukum TPPU. Situasi ini membuat effek domino, karena kesulitan ekonomi, penambang terpaksa jual murah ke jalur gelap atau stok numpuk.

Sementarah Pemerintah mendorong legalisasi via WPR/IPR, tapi hal ini akan memakan proses yang panjang dan tidak mudah. ...