Siapa yang merusak, dan siapa yang harus menanggung dampaknya?

Bagi petani, nelayan, perempuan, dan kelompok rentan, krisis iklim terasa dalam ketidakpastian musim, berkurangnya air, hingga terganggunya penghidupan.

Pengalaman itu menjadi pembahasan dalam diskusi “Krisis Iklim dan Mereka yang Menanggung Dampaknya” bersama Gusdurian Kotamobagu, Tampa Baca, dan Zonautara.com di Kafe Bukaka, Kotamobagu, Minggu (27/9/2026).

Berangkat dari hasil liputan Zonautara.com di lima kabupaten di Sulawesi Utara, diskusi menyoroti pertanyaan penting: ketika data dan kajian tersedia, apakah sudah menjadi dasar kebijakan dan tindakan nyata?

Membicarakan krisis iklim berarti juga membicarakan keadilan, tanggung jawab, serta ruang aman bagi masyarakat dan jurnalis untuk menyuarakan persoalan lingkungan.

Baca cerita lengkapnya di: https://zonautara.com/2026/09/28/gandeng-zonautara-gusdurian-kotamobagu-dan-tampa-baca-gelar-diskusi-soal-dampak-krisis-iklim-di-sulut/

#KrisisIklim #KeadilanIklim #Kotamobagu #Gusdurian #TampaBaca ...

Sebagai komoditas andalan Sulawesi Utara, kelapa memegang peran penting dalam sejarah dan perekonomian daerah. Namun, di balik ambisi besar program hilirisasi nasional, bagaimana realitas di lapangan? Tim Zonautara menelusuri tantangan, data yang belum sinkron, hingga nasib petani di ujung rantai pasok.

Berikut 5 temuan kami:
1️⃣

Dari 14 tenant terdaftar di KEK Bitung dengan investasi kumulatif mencapai Rp2,874 triliun, hanya ada satu perusahaan pengolahan kelapa yakni Awalton Nyiur Internasional, yang kini telah berhenti beroperasi.

2️⃣
Bappeda Sulut menyatakan telah menyusun Roadmap Hilirisasi Produk Kelapa bersama Bappenas. Namun, Dinas Perkebunan Sulut menyatakan belum memiliki dokumen peta jalan khusus daerah tersebut, menyisakan tanda tanya besar terkait sinkronisasi target, jadwal, dan pelaksanaannya.

3️⃣
Terdapat inkonsistensi data antar instansi pemerintah, mulai dari target peningkatan produksi, luas lahan peremajaan (antara 20 ribu hingga 25 ribu hektar), hingga data tanaman rusak atau tidak menghasilkan. Tanpa data yang padu, efektivitas program sulit diukur secara akurat.

4️⃣
Perusahaan besar di Amurang mengekspor sebagian besar produk olahannya, namun transparansi terkait kapasitas pabrik dan pasokan bahan baku masih minim. Di sisi lain, persaingan ekspor kelapa biji turut memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri lokal.

5️⃣
Di balik angka-angka investasi triliunan rupiah, para pekerja harian dan petani penggarap, seperti Un Lapamudi di Bolaang Mongondow Selatan, tetap berada di posisi yang rentan. Kenaikan nilai investasi dan ekspor belum tentu otomatis memperkuat posisi tawar serta pendapatan bersih petani.

Hilirisasi kelapa bukan sekadar mengejar angka investasi atau volume ekspor, melainkan bagaimana memastikan seluruh rantai, dari pohon di kebun hingga kesejahteraan petani, berjalan beriringan secara transparan dan akuntabel.

Baca laporan mendalamnya secara lengkap di https://s.id/kelapasulut10

Mari dukung Zonautara.com untuk terus memproduksi liputan-liputan mendalam tentang Sulawesi Utara melalui https://s.id/dukungzu

#HilirisasiKelapa
#KelapaSulut
#TerasID ...

Hilirisasi kelapa di Sulawesi Utara menyimpan potensi ekonomi yang besar di atas kertas, mulai dari sabut, tempurung, hingga air kelapa. Namun, realitas di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks.

Di Bitung, PT Berkat Abadi Korindo, pabrik yang dulunya aktif mengolah dan mengekspor jaring sabut kelapa ke Korea Selatan, kini terpaksa menghentikan produksinya sejak 2022. Tingginya ongkos logistik, perubahan spesifikasi dari pembeli, serta rantai pasok yang belum sepenuhnya stabil menjadi hambatan utama yang membuat mesin-mesin di pabrik ini akhirnya berhenti berputar.

Kisah ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku melimpah dan mesin canggih saja belum cukup. Keberlanjutan industri hilir sangat bergantung pada kepastian pasar, efisiensi biaya pengiriman, serta ekosistem rantai pasok yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.

Baca laporan kesembilan Zonautara.com tetang Hirilisasi Kelapa Sulawesi Utara melalui link ini: https://s.id/kelapasulut09

#HilirisasiKelapa
#KelapSulut
#Terasid ...

Sulut Masih Kategori Kekeringan

Data dari Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis BMKG yang diakses pada Kamis pagi 24 September 2026, menyebut ada 12 daerah di Sulawesi Utara berstatus Awas Kekeringan Meteorologis di Dasarian III September 2026.

Daerah berstatus Awas tersebut adalah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dan Kota Bitung.

Sementara status Siaga berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bagi masyarakat yang wilayahnya mengalami musim kemarau dihimbau agar menghemat air dan menggunakannya dengan bijak, tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari jika memungkinkan, dan selalu pantau informasi cuaca dan iklim melalui situs resmi BMKG atau instagram InfoBMKG.

#bmkg
#kekeringan
#kemarau2026 ...

Di Desa Tolotoyon, Bolaang Mongondow Selatan, kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan besar, melainkan juga tumpuan hidup warga hingga ruang kecil bagi anak-anak untuk belajar berupaya.

Sepulang sekolah, anak-anak seperti Wahyu, Septian, dan Rahmat biasa memungut buah kelapa yang jatuh di kebun sekitar kampung. Terdapat aturan tidak tertulis yang dipahami bersama: buah yang jatuh boleh diambil, namun mereka dilarang memanjat pohon milik orang.

Dari beberapa butir kelapa jatuh yang dijual seharga Rp2.500 per butir, hasil yang dikumpulkan tidak hanya menjadi uang jajan, tetapi juga ditabung dan digunakan untuk membantu membeli beras kebutuhan rumah tangga.

Meski beraktivitas di bawah rindangnya pohon kelapa, anak-anak ini tetap merajut cita-cita di luar perkebunan, seperti menjadi tentara angkatan udara hingga polisi.

Di balik hitungan tonase, produktivitas, dan potensi ekspor industri kelapa Sulawesi Utara, ada alur ekonomi mikro yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Dari buruh pengumpul dan pengupas hingga anak-anak sekolah yang memungut kelapa jatuh, komoditas ini memberi manfaat nyata bagi warga setempat meski mereka tidak memiliki pohonnya sendiri.

Baca tulisan kedelapan kami tentang Hirilisasi Kelapa Sulawesi Utara melalui link ini: https://kelapasulut08

#kelapasulut
#hirilisasikelapa
#terasid ...

Di balik narasi besar hilirisasi kelapa dan angka investasi industri di Sulawesi Utara, ada realitas penting yang sering kali luput dari perhatian, yakni perjuangan para pemanjat kelapa.

Sebelum sebutir kelapa masuk pabrik dan diolah menjadi produk turunan berkategori ekspor, perjalanan bahan baku tersebut selalu dimulai dari seseorang yang berani mempertaruhkan keselamatan untuk memanjat pohon puluhan meter.

Para pemanjat kini menghadapi tantangan yang makin berat, mulai dari pohon yang kian tinggi dan tua, risiko kecelakaan kerja, hingga ongkos panen yang berfluktuasi.

Pada titik tertentu, tinggi pohon membuat sebagian pemilik kebun membiarkan buah jatuh sendiri karena terlalu berbahaya untuk dipanjat. Situasi ini kian kompleks dengan adanya isu kelangkaan pemanjat muda di beberapa wilayah serta ancaman hama tanaman kelapa.

Pemerintah memang telah menyusun peta jalan peremajaan kebun kelapa secara nasional. Namun selama masa transisi, keberlanjutan rantai pasok industri tetap ditentukan oleh keputusan dasar di bawah pohon: seberapa aman dan memungkinkannya sebuah pohon kelapa untuk dipanjat hari ini.

Baca laporan ketujuh kami dalam serial liputan mendalam tentang Hirilisasi Kelapa Sulawesi Utara melalui link ini: https://s.id/kelapasulut07

#kelapasulut
#hirilisasikelapa
#terasid ...

Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi setelah operasi tangkap tangan yang mengamankan 14 orang.

Menurut KPK, Sirajudin diduga mematok fee 10 persen dari nilai proyek serta menentukan calon pemenang sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Pengadaan kemudian diduga dikondisikan agar dimenangkan vendor yang telah dipilih.

Salah satu proyek yang diungkap adalah pembangunan Jalan Sangkub IV senilai sekitar Rp1,9 miliar. Fee yang diduga diminta untuk bupati mencapai Rp190 juta. KPK menyebut Rp130 juta telah diserahkan dan ditemukan di kamar hotel di Jakarta.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi sepanjang 2023–2026, termasuk ketika Sirajudin menjabat sebagai penjabat bupati. Ia ditahan untuk 20 hari pertama, mulai 22 September hingga 11 Oktober 2026.

Kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat. KPK menegaskan bahwa laporan dugaan korupsi di daerah tetap ditindaklanjuti sepanjang memenuhi kewenangannya.

Status tersangka bukan putusan bersalah. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Baca berita selengkapnya di Zonautara.com.

#Bolmut
#KPK
#OTTKPK ...