BENARKAH DANA DESA DIPOTONG UNTUK KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KPMP)?

Isu pemotongan Dana Desa (DD) TA 2026 demi program KDMP ramai diperbincangkan. Kebijakan ini memicu polemik tajam. Pihak yang kontra menilai hal ini berpotensi melanggar prinsip otonomi desa (UU No. 6/2014) dan memangkas ruang fiskal untuk pembangunan serta layanan publik desa. Namun, pemerintah memandangnya sebagai langkah koreksi tata kelola yang esensial.

Presiden Prabowo menyoroti bahwa selama lebih dari 10 tahun terakhir, manfaat triliunan dana desa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat akar rumput.

📊 BAGAIMANA FAKTA DATANYA?
Berdasarkan PMK No. 7/2026, total DD mengalami penurunan menjadi Rp 60,6 Triliun (Rp 69 T pada 2025). Alokasinya dipecah menjadi:
💰 DD Reguler: Rp 25 Triliun (turun drastis, rata-rata desa kini mengelola Rp 300 juta).
🏢 DD Dukungan KDMP: Rp 34,6 Triliun (58% dari total anggaran dicadangkan).
🌟 DD Insentif: Rp 1 Triliun (untuk desa berkinerja baik).

🏗️ ALUR PEMBIAYAAN & PEMBANGUNAN
Sesuai Inpres No. 9 & 17 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas fisik gerai dan gudang KDMP dengan pagu Rp 3 Miliar per lokasi. Pembangunan dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan talangan pembiayaan awal dari Bank Himbara.

Di sinilah letak perannya: DD sebesar 58% tadi BUKAN diserahkan dalam bentuk uang tunai ke koperasi, melainkan dicadangkan untuk membayar cicilan ke Bank Himbara selama 6 tahun, setelah fisik bangunan selesai 100% dan diserahterimakan.

💡 BUKAN DIPOTONG, TAPI DIKONVERSI JADI ASET
Narasi "pemotongan" dinilai kurang tepat oleh pemerintah. Terdapat dua
keuntungan jangka panjang dalam skema ini:
1️⃣ Aset Menjadi Milik Desa BUKAN aset KDMP. Artinya, DD kembali ke desa dalam wujud infrastruktur ekonomi.
2️⃣ Suntikan Pendapatan (PADes): Sebagai kompensasi, KDMP wajib menyetorkan 20% Sisa Hasil Usaha langsung kepada desa.

Ekosistem bisnis KDMP ini dirancang untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, melawan dominasi tengkulak, menjaga stabilitas harga panen petani, dan pada akhirnya menciptakan kemandirian fiskal agar desa tidak terus-menerus bergantung pada suntikan DD reguler.
Bagaimana pendapatmu tentang skema baru ini? ...

Kehadiran Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Jumat (6/3/2026) kembali menjadi sorotan publik. Namun pihak kuasa hukum menegaskan bahwa agenda tersebut bukan panggilan kedua, melainkan lanjutan dari proses pemeriksaan sebelumnya.

Kuasa hukum Bupati Sitaro, Reza Sofian, menjelaskan bahwa pemeriksaan hari ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang telah dilakukan pada 27 Februari 2026 lalu.

“Jadi agar tidak menjadi bola liar di masyarakat, kami tegaskan bahwa tidak ada panggilan kedua terhadap ibu Bupati,” ujar Reza saat ditemui di kantor Kejati Sulut.

Ia mengatakan, banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh jaksa maupun penyidik membuat proses pemeriksaan perlu dilakukan dalam dua tahapan.

“Karena pertanyaan dari jaksa atau penyidik cukup banyak, maka kami meminta agar proses pemeriksaan dilakukan dalam dua kali tahapan,” jelasnya.

#sitaro ...

Amerika Serikat kini meminta bantuan Ukraina untuk menghadapi drone Shahed buatan Iran. dikutip dari The Guardian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, mengungkapkan bahwa Washington meminta “dukungan khusus” karena pengalaman Ukraina menghadapi serangan drone tersebut selama perang dengan Rusia.

Selama empat tahun terakhir, Ukraina terus menghadapi serangan drone Shahed yang digunakan Rusia. Pada tahun lalu saja, lebih dari 50.000 drone diluncurkan ke wilayah Ukraina, dan sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan mereka.

Zelenskyy mengatakan Ukraina siap membantu, selama dukungan itu tidak melemahkan pertahanan negaranya sendiri. Ia juga telah berdiskusi dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah, termasuk dari Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Yordania, dan Kuwait, mengenai kemungkinan kerja sama dalam menghadapi ancaman drone Iran.

Situasi ini menyoroti ironi geopolitik: setelah setahun hubungan yang tidak stabil terkait bantuan militer, Amerika Serikat kini justru meminta keahlian Ukraina dalam menghadapi ancaman yang sama.

#Ukraina #AmerikaSerikat #Iran #DroneShahed #Geopolitik ...

Sejak awal saya termasuk yang bersikap kritis terhadap perhatian pemerintah yang begitu besar pada sektor pertambangan. Bukan karena anti-pembangunan, tetapi karena tambang tanpa tata kelola yang disiplin adalah ancaman nyata bagi lingkungan. Hutan bisa hilang, sungai bisa rusak, tanah bisa tercemar. Ketika alam rusak, yang menanggung bukan pejabat, melainkan rakyat dan generasi berikutnya.

Namun hari ini, realitas sudah berjalan. Sebanyak 63 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah disahkan di Sulawesi Utara. Keputusan telah dibuat. Kotak sudah dibuka.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi setuju atau tidak. Pertanyaannya, apakah pemerintah siap dengan konsekuensinya?

WPR hanyalah penetapan wilayah. Ia belum memberi hak menambang. Hak itu lahir dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Tanpa IPR, aktivitas tambang tetap berada dalam posisi tanpa izin menurut hukum.

Di sinilah kotak pandora mulai memperlihatkan isinya.

Selengkapnya baca di: https://zonautara.com/2026/03/05/kotak-pandora-tambang-rakyat-emas-disita-dan-emas-digadaikan/

#tambang
#wprsulut ...