Connect with us

PENDIDIKAN

Hingga Triwulan Tiga, Gaji Guru Honorer Di Minut Belum Dibayar

Published

on

MINUT, ZONAUTARA.com – Pembayaran gaji guru honorer di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) hingga triwulan ketiga belum juga terealisasi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minut Berty Kapojos mengatakan, ada anggaran yang tertata di APBD 2017 untuk pembayaran gaji guru non PNS Rp8 miliar.

“Hak guru honor menjadi prioritas saat pembahasan tingkat komisi saat itu. Karena tugas dan tanggung jawab mereka lebih besar dibanding tenaga harian lepas (THL),” ucap Kapojos belum lama ini.

Hl yang sama diungkapkan Denny Sompie, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Minut. Menurut dia, dana guru non PNS Kabupaten Minut senilai Rp8 miliar ada dalam pembahasan APBD 2017.

“Hal itu ada pada saat pembahasan APBD 2017. Waktu itu, DPRD menyetujui karena bupati telah merestui untuk menganggarkan gaji tambahan bagi guru THL,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Minut Lilly Lengkong membenarkan ada dana Rp8 miliar untuk guru non PNS. Namun menurut dia, pihaknya tidak mengetahui keberadaan dana tersebut.

“Saya tidak tahu dana itu ada di mana. Silahkan tanyakan ke dewan saja karena yang membahas dan menentukan ini adalah DPRD,” tukas Lengkong.(K15)

 

 

Editor: Eva Aruperes

 

 

 

Bagikan !
Beri Donasi
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PENDIDIKAN

UN 2020 SD, SMP dan SMA sepakat ditiadakan

Disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com -Ujian Nasional untuk jenjang UN 2020 SD, SMP dan SMA sepakat ditiadakan. Hal tersebut disepakati dalam rapat bersama melalui video conference antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI, Senin (23/3/2020) malam.

Rapat tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan di ujung masa akhir tahun pelajaran di tengah ancaman pandemi Corona (Covid-19). Hasil kesepakatan rapat video conference ini adalah Kemendikbud dan Komisi X DPR di antaranya meniadakan UN 2020, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kemudian mengungkapkan hal ini melalui akun Twitter-nya @SyaifulHooda.

zonautara.com
Kicauan Syaiful Huda di akun Tweter-nya.(Image: screen captured)

Dalam siaran pers, Syaiful mengatakan bahwa saat ini tengah dikaji berbagai opsi ujian bagi siswa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai raport.

“Dari rapat konsultasi via daring (dalam jaringan atau online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport,” kata Syaiful.

Ketua Komisi X DPR RI memang mendesak pemerintah untuk menghapus pelaksanaan UN di tahun 2020 ini. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik akibat penyebaran Virus Corona yang kian masif.

“Kami mendesak agar pemerintah menghapus pelaksanaan UN tahun ini karena wabah Corona yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika kita memaksakan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan,” kata Ketua Komisi X DPR RI.

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com