Connect with us

ZONA DAERAH

Mantan Kadis Pendidikan Minahasa dijeblos ke jeruji besi

Published

on

MINAHASA, ZONAUTARA.comKejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa mengeksekusi satu terpidana kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Minahasa tahun 2012, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Papakelan Tondano, Selasa (15/1/2019).

Lelaki HDR alias Denni (50), yang merupakan mantan Kepala Dinas (Kadis) Minahasa dijeblos ke jeruji besi oleh Tim Jaksa Eksekutor Kejari Minahasa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 374 K/PID.SUS/2018.

Kepala Kejari Minahasa Rakhmat Taufik melalui Kasi Intelejen Noprianto Sihombing mengatakan, dalam putusan tersebut, Denni dihukum bersama terpidana lainnya lelaki JHT alias Jhon (51).

Di mana, kata dia, Denni divonis dengan hukuman penjara selama lima tahun. Sementara lelaki Jhon divonis empat tahun penjara.

Keduanya juga divonis membayar denda masing-masing Rp200 juta, subsider enam bulan penjara. Selain itu, keduanya pun divonis membayar uang pengganti sebesar Rp447.726.000 dengan pembayaran paling lambat 1 bulan.

“Jika tidak dibayar, harta benda para terpidana akan disita sebagai pengganti. Namun jika tak ada atau tidak mencukupi, keduanya harus menjalani kurungan penjara selama 2 tahun,” ujarnya.

Menurut dia, terpidana Denni dieksekusi dengan cara baik, karena bersikap kooperatif. Pihaknya pun mengharapkan sikap yang sama dari terpidana Jhon.

“Kalau tidak kooperatif pastinya akan kami jemput,” tegas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Parsaoran Simorangkir.

Dia menambahkan, putusan Kasasi kedua terpidana berbeda dengan putusan banding yang hanya memvonis
keduanya dengan kurungan penjara selama satu tahun dan dua bulan untuk Denni dan Jhon selama satu tahun dengan denda Rp50 juta.

Diketahui, kasus yang merugikan negara sekitar Rp800 juta tersebut dilakukan saat terdakwa Denni masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Minahasa dan terpidana Jhon menjabat sebagai kepala di salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Minahasa. (K-03)

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZONA DAERAH

Kejari Tomohon ‘sumbang’ Rp700 juta ke kas negara

Published

on

Kasi Pidsus Kejari Tomohon Arthur Piri saat mengeksekusi uang denda dari salah satu terpidana korupsi. (Foto: Kejari Tomohon)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana korupsi gencar dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon. Tak sedikit kasus rasuah tersebut yang kini telah selesai diusut oleh korps Adyhaksa ini dan memiliki kekuatan tetap.

Bahkan, selang Januari hingga Juli 2019, korps yang dipimpin Edy Winarko ini pun telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang denda dari para terpidana yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap alias incracht.

Totalnya pun tak tanggung-tanggung. Ada sebanyak Rp700 juta yang telah dieksekusi dari para terpidana. Uang denda tersebut telah disetor ke kas negara.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

“Kejaksaan Negeri Tomohon selama Januari sampai dengan Juli 2019 telah melaksanakan eksekusi uang denda terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan total sebesar Rp700 juta, yang diterima dari keluarga terpidana,” ujar Piri, Senin (8/7/2019).

Menurut dia, para terpidana yang telah membayar uang denda tersebut pun telah terbebas dari hukuman tambahan sebagaimana putusan akhir dari Majelis Hakim.

Pihaknya pun mengapresiasi para terpidana yang telah menaati putusan pengadilan dengan membayar denda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

“Kami berharap, para terpidana korupsi lainnya juga bisa menaati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

Diketahui, eksekusi uang denda ini pun menjadii prestasi bagi Kejari Tomohon. Pasalnya, Kejari Tomohon telah menjadi penyumbang bagi keuangan negara, karena uang denda tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berikuti daftar eksekusi uang denda oleh Kejari Tomohon :

  1. Kamis, 10 Januari 2019, dari terpidana Ricky Pontoh, Rp50.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 114 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014.
  2. Kamis, 10 Januari 2019, dari terpidana Sumardikun, Rp50.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 288 K/Pid.Sus/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
  3. Rabu, 29 Mei 2019, dari terpidana Piet Hein Wongkar, Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.
  4. Rabu, 26 Juni 2019, dari terpidana Ferry Welly Muaja, jumlah Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.
  5. Senin, 1 Juli 2019, dari terpidana Altje Lumi, jumlah Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com