ZONAUTARA.com – Sebanyak 96 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Desember 2021 mendatang.
Pasalnya, dari total 200 kepala desa (kades) yang tersebar di 15 Kecamatan se-Bolmong, 95 diantaranya akan berakhir masa jabatan pada 22 Januari 2022. Sementara satu desa lainnya, yakni desa Insil Baru yang berperkara di PTUN Manado, dan putusannya meminta Bupati Bolmong mencabut SK Kades terpilih, maka otomatis akan dilakukan pilkades kembali di desa tersebut.
“Sehingga total menjadi 96 desa yang akan menggelar pilkades. Dan rencananya akan digelar Desember (2021) agar prosesnya langsung berkesimbungan. Tidak ada lagi penunjukkan penjabat sementara ataupun pelaksana tugas Kades,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bolmong, Isnaidin Mamonto, Senin (24/5/2021).
Di sisi lain, terkait persiapan secara teknis sudah siap. Karena regulasi yang mengatur soal teknis secara umum masih menggunakan Perbup dan Perda sebelumnya.
Tetapi karena Pilkades kali ini digelar di masa pendemi Covid-19, maka harus ada juga regulasi dalam hal ini Perbup yang secara khusus mengatur soal penerapan protokol kesehatan.
“Itu harus diatur secara khusus. Termasuk soal kampanye yang tidak bisa digelar secara terbuka. Kurang lebih mirip seperti regulasi pada pemilihan gubernur beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Pelaksanaan Pilkades dengan menerapkan protokol kesehatan, tentu akan berkonsekuensi pada biaya. Isnaidin mencontohkan, Pilkades pada umumnya hanya menggunakan 1 TPS saja, berapapun jumlah pemilinya. Tapi, kali ini, untuk menekan potensi kerumunan yang berlebihan maka 1 TPS itu maksimal 500 pemilih. Sehingga bagi desa yang jumlah pemilihnya lebih dari 500 orang, maka otomatis TPS-nya lebih dari 1.
“Anggaran yang tersedia saat ini tanpa penerapan protokol kesehatan. Sementara kita dituntut untuk menggelar Pilkades dengan prokes. Dan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Tak hanya soal mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak saja, tapi juga sebisa mungkin menekan angka kerumunan pemilih,” sahutnya.
Untuk biaya TPS hingga logistik, butuh biaya besar. Apalagi, ada desa yang jumlah pemilihnya mencapai 3 ribuan. Sehingga menurut Isnaidin, kalkulasi sementara biaya Pilkades untuk 96 desa bakal menelan anggaran sekitar Rp 2 miliar lebih, yang bersumber dari APBD Bolmong.
“Anggaran itu yang masih sementara kita bahas. Kalau untuk biaya operasional panitia tingkat desa itu nantinya dibebankan pada desa masing-masing lewat ADD,” tandas Isnaidin.
Discussion about this post