ZONAUTARA.com – Potensi terbentuknya koalisi besar partai politik menjelang Pilpres 2024 meningkat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan lima ketua umum partai di Kantor DPP PAN, Jakarta, pada Minggu (2/4). Kelima ketua umum yang hadir adalah Airlangga Hartarto dari Golkar, Prabowo Subianto dari Gerindra, Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Mardiono dari PPP.
Koalisi besar ini akan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.
“Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, ” ujar Prabowo setelah pertemuan.
Ide koalisi besar ini pertama kali diungkapkan oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto setelah buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, pada Sabtu (25/3).
Airlangga menjadi pelopor dalam membangun koalisi dengan PAN dan PPP. Mereka membentuk KIB sejak pertengahan 2022. Namun, KIB belum mendeklarasikan capres dan cawapres.
Beberapa nama yang muncul dalam bursa capres KIB adalah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Mardiono, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.
Sementara itu, Prabowo dan Cak Imin menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Mereka resmi mendeklarasikan koalisi ini pada Agustus 2022. Koalisi ini juga belum mengusung capres dan cawapres secara resmi.
Presiden Jokowi yang hadir dalam pertemuan tersebut meresapi positif gagasan lima partai membentuk koalisi besar. Namun, ia menegaskan tidak ikut campur dalam rencana ini.
“Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, kebaikan bangsa, kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ungkapnya.
Peran besar Jokowi
Arifki Chaniago, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, berpendapat koalisi besar berpotensi terwujud di Pilpres 2024 karena adanya peran Jokowi.
Ia menilai Jokowi ingin menjadi ‘king maker’ yang bisa menentukan sosok capres dan cawapres yang dapat melanjutkan kepemimpinannya.
“Jokowi ingin menjadi king maker dalam pertemuan ini meskipun agenda diadakan oleh PAN. Ini menunjukkan kekuatan bagaimana Jokowi ingin menunjukkan siapa yang ingin diarahkannya di 2024,” kata Arifki kepada CNNIndonesia.com, pada Senin (3/4).
Arifki mengatakan bahwa pembentukan dua koalisi, KIB dan KKIR, sejak awal juga mendapat restu Jokowi.
Ini sesuai dengan pengakuan Jokowi di Kantor PAN kemarin bahwa dirinya merestui pembentukan koalisi KIB dan KKIR. Namun, Jokowi membantah memerintahkan parpol itu untuk membentuk koalisi.
Arifki berpendapat bahwa calon presiden yang diusung oleh koalisi besar ini nantinya sesuai dengan keinginan dan restu Jokowi. Menurutnya, siapapun capres dari koalisi ini pasti orang Jokowi.
“KIB dan KKIR dianggap narasi yang dimainkan oleh Jokowi sebagai ‘all president man’. Jokowi ingin mendorong capres-capres yang memang orang presiden,” kata dia.
Jokowi, menurut Arifki, ingin ada yang melanjutkan program dan kebijakan yang telah dibuatnya. Menurutnya, berbagai program yang telah dicanangkan Jokowi akan sulit diteruskan jika capres atau cawapres bukan dari barisan Jokowi.
“Dengan begitu, dia memberi ruang cukup besar pada figur-figur yang mampu melanjutkan dan mewariskan beberapa perjuangan dan program Jokowi pasca 2024,” kata Arifki.
Lebih lanjut, Arifki menilai kemungkinan Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai capres. Menurutnya, Prabowo merupakan representasi dari KKIR dan belakangan ini tampak semakin akrab dengan mengajaknya kunjungan kerja ke berbagai kota.
Sementara sosok cawapres yang diusung berasal dari kalangan KIB, antara Golkar, PAN, dan PKB.
“Jokowi sempat mendukung Ganjar dan Prabowo. Dengan kasus Ganjar yang menolak Israel di Piala Dunia U-20, ini akan mengarah kepada Prabowo sebagai Capresnya. Bisa saja wakilnya dari KIB, Airlangga atau siapapun,” kata dia.
“Bila skema ini yang diinginkan oleh Jokowi, kemungkinan koalisi ini mempersiapkan 2024, apakah melawan kubunya PDIP atau koalisi perubahan,” tambahnya.
Senada, Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berpendapat bahwa potensi terbentuknya koalisi besar kemungkinan terwujud setelah Jokowi hadir dalam pertemuan.
Ia melihat Jokowi memiliki kepentingan agar capres-cawapres yang direstuinya nanti bisa melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah dikerjakannya saat ini.
“Motifnya sepertinya lebih pada upaya melanjutkan legasi pemerintahan sekarang yang belum selesai itu bisa diperjuangkan di periode berikutnya,” kata Wasisto.
Kelebihan dan kekurangan Koalisi Besar
Di sisi lain, M. Jamiluddin Ritonga, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, menilai peluang terbentuknya koalisi besar semakin besar setelah pertemuan Jokowi dengan lima ketua umum partai politik.
“Peluang koalisi besar akan terwujud semakin besar. Terlihat mendapat respon baik dari Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP,” kata Jamiluddin, Minggu (2/4).
Jamiluddin menilai ada kelebihan dan kekurangan jika koalisi besar terbentuk. Kelebihannya adalah pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua, untuk menghemat anggaran negara. Ini kemungkinan terjadi jika PDIP bergabung dengan koalisi Golkar dkk untuk menghadapi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan.
“Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran dan bisa menghemat anggaran negara,” katanya.
Namun, kata Jamiluddin, rakyat tidak akan mendapat alternatif calon pemimpin sebagai capres. Menurutnya, demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, terutama mengingat masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.
Selain itu, jika koalisi besar menang pada Pilpres 2024, dominasi partai pendukung pemerintah nantinya juga sangat kuat.
“Konsekuensinya, ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Secara keseluruhan, munculnya gagasan koalisi besar ini menunjukkan peran penting Jokowi dalam arah politik menjelang Pilpres 2024. Dengan dukungan dari berbagai partai politik, koalisi besar ini berpotensi menghasilkan pasangan capres-cawapres yang mampu melanjutkan program dan kebijakan Jokowi. Namun, konsekuensi dari koalisi besar ini juga perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks demokrasi dan pengawasan oleh DPR.
Discussion about this post