Kritik Pemerintah, Pemimpin Oposisi Kamboja Didakwa Hasut Kekacauan

PHNOM PENH, Kamboja (Associated Press) — 

Pemimpin partai oposisi Kamboja yang baru dibentuk telah didakwa dengan tuduhan menghasut kekacauan sosial. Hal itu diungkapkan oleh pengacaranya pada Sabtu (11/5). Dakwaan terhadap Sun Chanthy menjadi tindakan hukum besar ketiga bulan ini yang menargetkan para pengkritik pemerintahan Perdana Menteri Hun Manet.

Menurut Choung Chou Ngy, Sun Chanthy dari Partai Kekuatan Bangsa, yang didirikan akhir tahun lalu, secara resmi didakwa pada Jumat (10/5) oleh Pengadilan Kota Phnom Penh dan menjalani penahanan pra-persidangan di provinsi barat laut Pursat.

Dia mengatakan kliennya bisa dijatuhi hukuman enam bulan hingga dua tahun penjara jika terbukti bersalah. Pada Senin (13/5). dia akan meminta pembebasan dengan jaminan bagi Sun Chanthy.

Pemerintah Kamboja telah lama dituduh menggunakan sistem peradilan untuk mempersekusi kritikus dan lawan politik. Pemerintah Kamboja bersikeras bahwa pihaknya mendukung supremasi hukum di bawah demokrasi elektoral. Namun partai-partai politik yang dianggap memberikan tantangan besar terhadap Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa telah dibubarkan oleh pengadilan atau pemimpin mereka dipenjara atau diusik.

Sun Chanthy, 41, ditangkap pada Kamis (9/5) di Bandara Internasional Phnom Penh setelah kembali dari lawatan ke Jepang di mana dia bertemu dengan ratusan pekerja luar negeri asal Kamboja. Di Jepang, dia berbicara tentang keinginan agar pemerintah memberikan lebih banyak kebebasan bagi partai oposisi.

Dalam pernyataan yang diunggah di laman akun Facebook-nya, Sun Chanthy juga mengkritik pemerintahan Hun Manet atas kebijakan yang menjerumuskan masyarakat ke dalam utang ke bank, sekaligus menambah utang negara ke luar negeri.

Sun Chanthy juga dilaporkan mengkritik sistem pemerintah yang mengeluarkan kartu khusus kepada keluarga miskin yang memungkinkan mereka menerima bantuan kesejahteraan sosial.

Kementerian Kehakiman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Sun Chanthy didakwa karena pernyataannya tentang kartu-kartu itu dianggap telah “memutarbalikkan informasi”. Menurut Kementerian, pernyataannya secara tidak jujur menyatakan bahwa kartu-kartu tersebut hanya akan dibagikan kepada mereka yang bergabung dengan Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa.

Partai Kekuatan Bangsa yang dipimpin Sun Chanthy mengatakan penangkapannya merupakan tindakan intimidasi yang sangat mempengaruhi proses demokrasi di negara tersebut. Mereka menyerukan pembebasannya tanpa syarat.

Kamboja di bawah mantan Perdana Menteri Hun Sen, yang berkuasa selama hampir empat dekade, banyak dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia termasuk penindasan terhadap kebebasan berbicara dan berserikat. Tahun lalu dia digantikan oleh putranya, Hun Manet, tetapi sejauh ini minim tanda-tanda akan ada liberalisasi politik.

Penahanan Sun Chanthy terjadi hanya beberapa hari setelah pemimpin serikat buruh Morm Rithy dijatuhi hukuman 18 bulan penjara oleh pengadilan yang sama. Morm Rithy dihukum terkait dengan komentarnya saat siaran langsung di Facebook dua tahun lalu yang mengkritik penangkapan seorang pekerja kasino.

Pada 3 Mei, pengadilan tinggi Kamboja menguatkan hukuman dua tahun penjara terhadap seorang pemimpin serikat pekerja perempuan terkemuka, Chhim Sithar. Chhim Sithar, presiden Persatuan Karyawan Khmer yang Didukung Hak-Hak Buruh di NagaWorld, awalnya dihukum pada Mei 2023 karena hasutan untuk melakukan kejahatan selama pemogokan pekerja yang berkepanjangan di sebuah resor kasino di Phnom Penh. [ft]