ZONAUTARA.com – Yusuf Biki duduk bersila di lantai kayu dermaga Pelabuhan Perikanan Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Di bawah terik matahari Teluk Tomini, jemari lelaki berusia 59 tahun itu bergerak merajut kembali soma yang robek.
Soma merupakan jaring pukat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Jaring di hadapan Yusuf tampak lusuh setelah berulang kali digunakan di laut. Di sekeliling dermaga, kapal penangkap ikan bersandar tanpa banyak aktivitas.
Yusuf yang akrab disapa Opa Pulu sudah hampir sebulan lebih banyak berada di darat. Angin selatan bertiup kencang dan ombak tinggi membuat perjalanan melaut terlalu berisiko.
“Sudah hampir satu bulan penuh kapal penangkap ikan tempat saya bekerja tidak jalan,” kata Opa Pulu saat ditemui pada Selasa, 18 Agustus 2026.
“Angin selatan ini bertiup kencang sekali, ombaknya di luar sana besar. Kalau kami nekat berangkat, taruhannya adalah nyawa kami sendiri karena perahu bisa terbalik dihantam badai,” katanya.
Ketika kapal tidak berangkat, pendapatan dari laut ikut berhenti. Opa Pulu kemudian membantu menjahit jaring milik nelayan lain untuk mendapatkan penghasilan harian. Pada saat yang sama, kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Harga beras premium yang ditemukan di wilayah pesisir saat liputan mencapai sekitar Rp1.050.000 per karung ukuran 50 kilogram. Pertalite eceran dijual sekitar Rp15.000 per liter.
Opa Pulu mempunyai tiga anak. Anak bungsunya sedang menempuh pendidikan keperawatan di Kotamobagu dan memasuki semester tiga. Bagi keluarga seperti Opa Pulu, cuaca buruk bukan hanya perkara perahu yang tidak berangkat. Setiap hari di darat berarti hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan.
“Biayanya besar sekali. Anak yang satunya lagi belum menikah dan sering melaut. Karena bertani atau melaut itu ibarat mencari uang cepat. Kalau pandai menyimpan uang kita bisa bertahan hidup, tetapi kalau cuaca buruk dan beras mahal seperti ini, tidak ada jalan lain selain mengutang kepada pengumpul ikan,” kata Opa Pulu.
Di pesisir Teluk Tomini, hari tanpa melaut tidak tercatat seperti ikan yang didaratkan di pelabuhan. Tidak ada palka yang ditimbang, tidak ada hasil yang dijual, tetapi biaya hidup keluarga tetap harus dibayar.
Hari hari seperti itulah yang perlahan mengikis ketahanan ekonomi nelayan.
Ketika laut terasa semakin jauh
Di Desa Ilomata, Kecamatan Pinolosian, Faisal Pongoliu merasakan perubahan lain. Nelayan berusia 47 tahun itu telah melaut selama sekitar tiga dekade. Menurut pengalamannya, pola angin dan lokasi tangkapan kini semakin sulit dipastikan.
“Angin kencang ini membuat kami melaut dengan rasa cemas dan risiko yang sangat besar,” kata Faisal.
Perubahan yang paling terasa bagi Faisal adalah jarak menuju lokasi penangkapan ikan.
“Selama puluhan tahun saya menjadi nelayan, baru sekarang ikan terasa sangat jauh. Dulu, kami cukup menebar jaring di kedalaman sekitar dua puluh mil laut dari garis pantai dan perahu sudah penuh terisi. Sekarang, daerah tangkapan kami sudah bergeser hingga tujuh puluh mil laut,” katanya.
Kesaksian Faisal menunjukkan perubahan yang dirasakan nelayan di laut. Semakin jauh kapal berlayar, semakin besar kebutuhan bahan bakar, es, umpan, dan perbekalan. Faisal mengatakan sekali perjalanan untuk menangkap ikan pelagis kecil seperti malalugis dapat membutuhkan jaring sepanjang sekitar 500 meter dan tali dalam jumlah besar.
“Sekali melaut, ongkos operasional yang harus dikeluarkan mencapai tiga puluh hingga empat puluh juta rupiah, sedangkan pendapatan yang kami bawa pulang sering kali jauh di bawah angka modal tersebut,” katanya.
Menurut Faisal, ketika hasil tangkapan memungkinkan, pendapatan bersih yang diterima pekerja dapat berada di kisaran Rp200.000 sampai Rp300.000 per hari.
Angka itu harus dibaca bersama risiko perjalanan. Ketika ombak terlalu besar dan kapal tidak berangkat, pendapatan harian tersebut tidak ada. Ketika kapal berangkat lebih jauh, kebutuhan modal meningkat sebelum hasil tangkapan dapat dipastikan.
Bagi nelayan kecil, laut yang semakin jauh berarti jarak antara modal dan penghasilan juga semakin lebar.
Kesaksian serupa datang dari generasi yang lebih tua. Opa Japar, nelayan berusia 83 tahun di Ilomata, mengingat masa ketika ikan dapat diperoleh lebih dekat dari pantai.
“Waktu saya masih muda dan kuat melaut, ikan tuna masih sangat dekat dengan pantai, bahkan rumah kami di darat masih terlihat jelas dari atas perahu,” katanya.
Menurut Opa Japar, nelayan pada masa lalu dapat menggunakan perahu tanpa mesin dan tetap memperoleh ikan untuk kebutuhan keluarga. Sekarang, menurut pengamatannya, perahu bermotor menjadi kebutuhan karena lokasi penangkapan semakin jauh.
Opa Japar juga melihat perubahan di daratan pesisir. Dahulu, nelayan dapat memperoleh kayu dari perbukitan sekitar kampung untuk membuat perahu tradisional. Kini bahan tersebut semakin sulit ditemukan dan nelayan lebih banyak menggunakan material lain.
Kesaksian tiga generasi nelayan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran perubahan ekosistem Teluk Tomini. Namun pengalaman mereka memperlihatkan satu pola yang konsisten: biaya untuk mempertahankan pekerjaan sebagai nelayan terasa semakin besar.
Bertahan di antara laut dan darat
Tekanan tersebut semakin terasa bagi keluarga yang tidak mempunyai satu sumber penghidupan saja. Romi Pidu, 41 tahun, bekerja sebagai nelayan sekaligus menggarap sawah sekitar setengah hektare di Ilomata.
Ketika cuaca laut tidak memungkinkan, Romi kehilangan pendapatan dari perahu. Ketika sawah kekurangan air, sumber penghasilan dari pertanian juga terganggu.
“Di sini kami seperti dikepung bencana dari segala arah. Kalau musim hujan datang, desa kami diterjang banjir bandang dari luapan Sungai Nunuk. Kalau musim kemarau datang, sawah kami kering karena saluran irigasi tidak mampu mengalirkan air. Dan ketika angin selatan bertiup, ombak laut terlalu tinggi untuk perahu kami melaut,” kata Romi.
Dalam keadaan tersebut, Romi beralih menjadi buruh bangunan dengan upah sekitar Rp150.000 per hari. Bagi Romi, pekerjaan pengganti itu bukan pilihan untuk memperbaiki pendapatan, melainkan cara mempertahankan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak.
Romi mengatakan keluarganya belum menerima Program Keluarga Harapan. Menurut penuturannya, kondisi fisik yang masih dianggap mampu bekerja menjadi salah satu alasan keluarganya tidak masuk daftar penerima.
Pengalaman Romi menunjukkan bentuk kerentanan yang sering luput ketika pekerjaan warga hanya dilihat dari satu kategori. Seorang nelayan dapat sekaligus menjadi petani, buruh bangunan, atau pekerja serabutan, tergantung musim dan peluang yang tersedia.
Ketika satu sumber pendapatan terganggu, keluarga berpindah ke sumber lain. Masalah menjadi lebih berat ketika beberapa sumber penghidupan terpukul dalam waktu yang berdekatan.
Modal besar di laut yang tidak pasti
Di Dudepo, Fadli Doe menghadapi persoalan serupa dari kapal dengan skala lebih besar. Fadli merupakan kapten kapal penangkap ikan yang telah melaut sejak putus sekolah dasar. Menurut pengalamannya, lokasi pemasangan rompon kini berada jauh dari garis pantai.
“Saat ini tangkapan ikan di dekat pantai sudah sangat sedikit dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang kami keluarkan. Kami terpaksa melepas rakit atau rompon penarik ikan hingga sejauh sembilan puluh mil laut dari garis pantai, hampir mendekati daratan Maluku Utara,” katanya pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Fadli memperkirakan satu perjalanan kapal besar membutuhkan biaya lebih dari Rp10 juta untuk kebutuhan seperti es dan solar.
Modal tersebut dikeluarkan sebelum ada kepastian kapal kembali dengan tangkapan yang cukup.
Menurut Fadli, ketika kapal pulang dengan hasil minim atau tanpa hasil, biaya bahan bakar dan perbekalan dapat tercatat sebagai utang yang kemudian dibebankan dalam hubungan antara pekerja, pemilik kapal, dan pengumpul ikan.
Dengan sistem semacam itu, kegagalan satu perjalanan tidak selalu selesai ketika kapal bersandar. Beban ekonomi dapat dibawa ke perjalanan berikutnya. Fadli juga menjelaskan praktik penjagaan rompon di laut lepas. Pekerja dapat tinggal lama di rakit untuk mengawasi keberadaan ikan dan memberikan informasi kepada kapal di darat.
“Para penjaga rakit itu tinggal di tengah laut selama setahun penuh, hanya ditemani radio komunikasi untuk hiburan karena tidak ada teman mengobrol di tengah gulita samudra,” katanya.
Cerita Fadli memperlihatkan bahwa jarak tangkap bukan sekadar persoalan geografis. Jarak menentukan kebutuhan modal, lama kerja, risiko keselamatan, dan pola ketergantungan ekonomi.
Angka produksi dan hari yang tidak terlihat
Bolaang Mongondow Selatan merupakan wilayah yang kehidupan ekonominya sangat dekat dengan laut. Dari 81 desa di kabupaten tersebut, 66 merupakan desa pesisir. Proporsinya mencapai 81,48 persen.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digunakan dalam liputan ini menunjukkan produksi perikanan tangkap Bolsel turun dari 14.007 ton pada 2019 menjadi 7.707 ton pada 2020. Nilai produksi pada periode yang sama tercatat turun dari Rp391,68 miliar menjadi Rp253,31 miliar.
Angka tersebut menunjukkan penurunan besar dalam satu tahun. Meski angka ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa cuaca ekstrem menjadi satu satunya penyebab penurunan produksi tersebut. Namun angka produksi justru memperlihatkan keterbatasan lain.
Statistik dapat menghitung ikan yang berhasil didaratkan. Statistik tersebut tidak secara langsung menunjukkan berapa hari Opa Pulu tidak berangkat, berapa kali Faisal membatalkan perjalanan, atau berapa pendapatan yang hilang ketika kapal tetap terikat di dermaga. Di sinilah konsep hari melaut yang hilang menjadi penting.
Jika seorang nelayan biasanya memperoleh pendapatan bersih pada hari ketika kapal berangkat, setiap hari yang hilang akibat kondisi laut berbahaya mempunyai konsekuensi ekonomi. Besarnya berbeda bagi setiap nelayan karena jenis kapal, posisi dalam sistem bagi hasil, hasil tangkapan, dan biaya operasional juga berbeda.
Meski fakta ini tidak dapat digunakan sebagai rata rata kerugian seluruh nelayan Bolsel, namun tyang yang dapat dilihat adalah mekanismenya, dimana hari melaut berkurang, pendapatan berhenti, sementara pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan modal berikutnya tetap berjalan.
Kerentanan di wilayah dengan kemiskinan tinggi
Tekanan penghidupan itu terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Data Susenas yang diperoleh Zonautara.com mencatat persentase penduduk miskin Bolsel pada 2025 sebesar 10,52 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding Kota Bitung sebesar 5,81 persen dan Kota Kotamobagu sebesar 5,14 persen.
Rata rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Bolsel pada Maret 2025 tercatat Rp974.591. Sebanyak 55,20 persen atau sekitar Rp538.007 digunakan untuk kebutuhan makanan.
Walaupun data ini tidak membuktikan bahwa kemiskinan Bolsel disebabkan oleh cuaca ekstrem. Namun statistik tersebut menunjukkan ruang ekonomi rumah tangga yang terbatas ketika pendapatan harian terganggu.
Keluarga dengan sebagian besar pengeluaran diarahkan untuk kebutuhan makanan mempunyai pilihan yang lebih sempit ketika pendapatan turun. Biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lain tetap harus dipenuhi.
Cerita Opa Pulu memberi gambaran konkret tentang tekanan tersebut. Di satu sisi, kapal tidak berangkat. Di sisi lain, biaya kuliah anak, beras, bahan bakar, dan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan.
Ekonomi daerah juga menunjukkan ketergantungan besar pada sektor berbasis sumber daya alam. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 38,02 persen terhadap PDRB Bolsel. Pertumbuhan ekonomi riil daerah tercatat 5,33 persen pada 2023 dan 4,92 persen pada 2025.
Sekali lagi, perubahan angka pertumbuhan tidak dapat langsung dibaca sebagai akibat cuaca atau penurunan hasil perikanan saja. Namun besarnya kontribusi sektor tersebut menunjukkan bahwa gangguan berkepanjangan pada penghidupan petani dan nelayan mempunyai arti penting bagi ketahanan ekonomi daerah.
Data yang masih terpisah
Persoalan lain muncul ketika dampak di tingkat warga harus diterjemahkan menjadi kebijakan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolaang Mongondow Selatan, Supriadi Maniku, mengatakan lembaganya belum mengakses data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim atau SIDIK yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup.
Padahal data tersebut menempatkan Desa Pilalahunga, Kecamatan Posigadan, pada kelas kerentanan tertinggi.
“Kami secara rinci belum mendapatkan data dari kementerian tersebut, sehingga belum ada program intervensi spesifik yang kami lakukan berbasis data kerentanan tersebut,” kata Supriadi saat ditemui di Panango pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Supriadi juga mengatakan BPBD belum memiliki data dampak bencana yang terpilah secara lengkap berdasarkan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas termasuk petani dan nelayan. Keterbatasan personel menjadi salah satu kendala dalam pendataan lapangan.
Menurut Supriadi, sejumlah permukiman pesisir Bolsel juga menghadapi risiko banjir, abrasi, dan gelombang pasang. Beberapa rumah di Pintadia dan Tabilaa, menurut keterangannya, berada sangat dekat dengan garis pantai dan pada posisi yang membuat kawasan tersebut mudah tergenang ketika air pasang datang.
“Secara keilmuan, wilayah pesisir yang rawan abrasi itu seharusnya hanya digunakan untuk tempat aktivitas ekonomi nelayan saja, sedangkan untuk bermukim warga harus direlokasi ke perbukitan yang lebih aman seperti di Desa Pakuku Jaya,” katanya.
Namun relokasi mempunyai persoalan sendiri.
“Proses relokasi ini sangat sulit karena keterbatasan anggaran daerah dan resistensi sosial masyarakat yang enggan berpindah jauh dari laut tempat mereka mencari nafkah harian,” kata Supriadi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dilema adaptasi di wilayah pesisir. Memindahkan rumah dari kawasan rawan dapat mengurangi risiko keselamatan. Namun bagi nelayan, menjauh dari pantai juga berarti menjauh dari tempat kerja.
Ketika perlindungan belum mengikuti risiko
Persoalan data berlanjut ke perlindungan sosial dan perencanaan daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan pemerintah provinsi sedang merancang sistem Satu Data untuk menyatukan informasi nelayan, produksi, armada, budidaya, dan hasil ekspor yang selama ini tersebar di berbagai instansi.
“Sedang saya rancang untuk menyatukan seluruh data nelayan kecil, budidaya, hasil ekspor, dan armada kapal yang selama ini masih terfragmentasi di berbagai instansi,” katanya.
Menurut Salman, tanpa data yang terintegrasi, pemerintah kesulitan menyalurkan bantuan sosial atau merancang perlindungan ekonomi alternatif bagi keluarga nelayan ketika cuaca buruk membuat mereka tidak berlayar.
Pemerintah daerah juga mempunyai program pelatihan alternatif seperti perbengkelan, penanaman mangrove, dan pembentukan koperasi perikanan. Namun Salman mengakui jadwal program tersebut belum selalu selaras dengan kondisi musim. Pelatihan dapat berlangsung ketika cuaca laut sedang baik dan nelayan justru membutuhkan waktu untuk melaut.
Masalah tersebut menunjukkan bahwa program alternatif tidak cukup hanya tersedia. Waktu pelaksanaan menentukan apakah program dapat digunakan oleh nelayan ketika penghasilan dari laut benar benar terhenti.
Di sisi kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bolsel, I Nyoman Sukawanayasa, mengatakan daerah belum memiliki dokumen rencana kontinjensi khusus krisis kesehatan pesisir akibat perubahan iklim.
“Secara konsep tertulis atau dokumen administrasi rencana kontinjensi krisis kesehatan iklim memang belum kami miliki di puskesmas,” katanya.
Nyoman mengatakan layanan kesehatan tetap dijalankan melalui puskesmas di wilayah terdampak untuk menghadapi penyakit lingkungan seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut, dan penyakit kulit setelah banjir atau pencemaran sumber air.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Elvira Mercy Katuuk, mengatakan ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan telah masuk dalam RPJMD Sulawesi Utara periode 2025 sampai 2029 dan RPJPD periode 2025 sampai 2045.
Menurut Elvira, pemerintah berupaya menyeimbangkan belanja tanggap darurat dengan investasi adaptasi jangka panjang, termasuk perlindungan pantai dan perluasan kawasan mangrove.
Di tingkat akademik, Guru Besar dari Universitas Sam Ratulangi, Rino Rogi menilai pemulihan kawasan tangkapan air di hulu perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur di hilir.
“Pemerintah daerah tidak boleh baru berpikir setelah bencana datang merendam pemukiman warga pesisir. Ketika kondisi alam sudah normal, kawasan resapan air di hulu sungai harus segera dipulihkan melalui penanaman kembali pohon pohon penyerap air,” katanya.
Menurut Rino, pembangunan tanggul di hilir tidak akan cukup jika kawasan tangkapan air di bagian atas terus mengalami tekanan.
Relokasi yang menyelamatkan dan menjauhkan
Dilema antara keselamatan dan penghidupan terlihat jelas di Pakuku Jaya, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini. Puluhan rumah dibangun pemerintah di kawasan perbukitan untuk merelokasi sekitar 60 kepala keluarga setelah banjir bandang dari Sungai Milangodaa merusak tempat tinggal mereka beberapa tahun sebelumnya.
Pemindahan tersebut memberikan jarak dari ancaman banjir yang berulang. Namun bagi keluarga nelayan, jarak yang lebih aman dari sungai dan pantai juga menciptakan jarak baru menuju sumber penghasilan.
Nelayan yang tinggal di perbukitan harus berjalan beberapa kilometer turun menuju pantai untuk menambatkan perahu, lalu kembali naik menuju tempat tinggal. Sebagian kepala keluarga kemudian beralih menjadi buruh tani atau pekerjaan serabutan.
Relokasi tersebut menunjukkan rumitnya adaptasi pesisir. Sebuah kebijakan dapat berhasil mengurangi satu risiko, tetapi sekaligus menciptakan biaya sosial dan ekonomi baru apabila hubungan warga dengan sumber penghidupannya tidak ikut diperhitungkan.
Bagi nelayan, laut bukan sekadar ruang kerja yang dapat dipisahkan dari tempat tinggal. Kedekatan dengan pantai menentukan waktu, biaya, akses ke perahu, dan kemampuan membaca keadaan laut.
Yang hilang bukan hanya ikan
Di dermaga Dudepo, Opa Pulu tetap mempunyai pekerjaan ketika kapal tidak berangkat. Dia menjahit jaring, mencari upah, dan menunggu angin berubah. Tetapi tidak semua kehilangan mempunyai pengganti.
Hari yang seharusnya digunakan untuk melaut tidak dapat disimpan untuk bulan berikutnya. Pendapatan yang tidak diperoleh pada hari itu tidak tercatat sebagai ikan yang gagal didaratkan. Biaya sekolah anak, makanan, bahan bakar, dan utang tetap menunggu.
Di Ilomata, Faisal harus menimbang apakah hasil tangkapan sebanding dengan perjalanan yang semakin jauh. Opa Japar menyimpan ingatan tentang masa ketika ikan masih dapat ditemukan lebih dekat. Romi bergerak antara laut, sawah, dan pekerjaan bangunan agar keluarganya tetap bertahan.
Cerita mereka memperlihatkan bahwa kerentanan nelayan tidak cukup diukur hanya dari tonase produksi.
Pertanyaan yang sama pentingnya adalah berapa banyak hari kerja yang hilang, berapa besar biaya tambahan untuk mencapai lokasi tangkapan, berapa lama keluarga dapat bertahan tanpa pendapatan, dan pekerjaan apa yang tersedia ketika laut tidak dapat didatangi.
Taruhan bagi pesisir Bolaang Mongondow Selatan bukan hanya berapa ton ikan yang mendarat di pelabuhan setiap tahun.
Taruhannya adalah apakah nelayan masih mempunyai cukup hari yang aman untuk bekerja, cukup pendapatan untuk membawa pulang hasil, dan cukup perlindungan untuk tetap hidup dari laut tanpa harus mempertaruhkan masa depan keluarganya.
Liputan ini didanai dari program Sustainability Journalism Fellowship 2026 yang digelar oleh CIMB Niaga bekerjasama dengan Indonesian Institute of Journalism, The Cooler Earth dan GRI.
Yusril Umbola dan Febri Kodongan, ikut berkontribusi dalam liputan ini.