ZONAUTARA.com — Sehari menjelang pembukaannya, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menegaskan Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) yang akan berlangsung pada 26-28 Agustus 2025 di Jakarta akan menjadi tonggak penting perjuangan keadilan iklim di Indonesia.
Forum temu rakyat ini beragenda utama mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim yang diinisiasi masyarakat sipil. Acara yang akan dibuka dengan pernyataan langsung dari delapan subjek rentan ini menyuarakan bahwa krisis iklim bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan politik mendalam yang menuntut tanggung jawab negara.
Keresahan atas kegagalan negara dalam menangani krisis iklim menjadi latar belakang mendesaknya ICJS, yang akan menghadirkan 500-1000 peserta dari berbagai kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, hingga penyandang disabilitas.
ARUKI secara khusus mengundang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk berdiskusi, mengingatkan kewajiban mereka sebagai ‘wakil rakyat’ untuk mengakomodasi aspirasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan, terutama terkait perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Torry Kuswardono dari Yayasan PIKUL menegaskan esensi perjuangan ini, menyatakan, “Krisis iklim hari ini bukan sekadar soal cuaca atau banjir. Persoalan ini adalah soal politik, sejauh mana negara hadir menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk memastikan bumi dan rakyatnya keluar dari masalah.”
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa krisis iklim adalah masalah struktural yang membutuhkan solusi politik.
Raynaldo Sembiring dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menambahkan urgensi payung hukum yang jelas.
“RUU Keadilan Iklim adalah kebutuhan mendesak. Tanpa payung hukum yang jelas, masyarakat dan sumber daya alam Indonesia akan terus menjadi korban. RUU ini hadir sebagai satu-satunya harapan untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” jelasnya, saat konferensi pers, Senin (25/8/2025).
Suara perempuan, yang sering terpinggirkan, juga akan mendapatkan panggung penting. Armayanti Susanti dari Solidaritas Perempuan menyoroti, “ICJS menjadi ruang penting bagi suara perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan. Krisis iklim telah memperberat beban mereka, dari hilangnya akses air bersih hingga meningkatnya risiko kekerasan. Karena itu, kebijakan ke depan harus memastikan perlindungan dan partisipasi penuh perempuan.”
Senada, Erwin Suryana dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menuturkan dampak langsung krisis iklim pada nelayan.
“Krisis iklim membuat nelayan kehilangan hasil tangkap dan terancam keselamatannya di laut. Lebih berat lagi, proyek-proyek pembangunan di pesisir justru menggusur ruang hidup kami. Jika suara nelayan terus diabaikan, maka kami akan selalu jadi korban, baik di laut maupun di darat,” ungkapnya, menggambarkan penderitaan ganda yang dihadapi komunitas pesisir.
ARUKI mencatat data mengerikan: lebih dari 28.000 bencana iklim terjadi dalam satu dekade terakhir, berdampak pada lebih dari 38 juta jiwa, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp544 triliun hanya dalam periode 2020-2024.
Fakta ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya wacana global, melainkan realitas pahit yang dihadapi rakyat Indonesia setiap hari.
Dengan tema “Gerakan Rakyat, Solusi Rakyat: Mengukuhkan Keadilan Iklim dari Lokal ke Global”, ICJS tidak hanya akan menyajikan pleno dan lokakarya tematik, tetapi juga panggung ekspresi rakyat dan pawai. Ini menunjukkan bahwa perjuangan keadilan iklim tidak hanya terbatas pada meja diskusi, tetapi juga akan menggema di ruang publik, menegaskan posisi masyarakat sipil menuju Konferensi Iklim COP30 di Brasil.
ARUKI, sebagai blok politik nasional yang melibatkan lebih dari 36 organisasi masyarakat sipil di Indonesia sejak November 2023, mengundang jurnalis untuk meliput ICJS.
Tujuannya adalah menyuarakan aspirasi kelompok rentan dan memperluas perhatian publik terhadap urgensi RUU Keadilan Iklim.
Risma Umar dari Aksi! For gender and ecological justice menekankan peran krusial media: “Media adalah jembatan agar suara rakyat di akar rumput terdengar luas. Jika pemerintah menutup telinga, biarlah dunia tahu bahwa rakyat Indonesia menolak eksploitasi, menuntut tanggung jawab, dan menegaskan bahwa alam, lingkungan, dan sumber daya kami bukan komoditas.”
