ZONAUTARA.com – Setiap 15 September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Momentum ini lahir dari inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong refleksi global tentang pentingnya demokrasi sebagai pondasi kehidupan bernegara.
Demokrasi tidak hanya dipahami sebatas pemilu, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
Di Indonesia, demokrasi masih menjadi tema hangat sekaligus problematis. Sejak era reformasi, negara ini dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan pemilu langsung dan partisipasi rakyat yang cukup tinggi.
Namun, dalam satu dekade terakhir, kualitas demokrasi Indonesia kerap dipertanyakan. Praktik oligarki politik, lemahnya penegakan hukum, serta ruang kebebasan sipil yang semakin menyempit menjadi catatan penting.
Berdasarkan laporan dari Freedom House 2024 tercatat Indonesia berada dalam kategori partly free dengan skor 59 dari 100. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan satu dekade sebelumnya, ketika skor demokrasi Indonesia berada di atas 65.
Faktor yang paling disorot adalah pembatasan kebebasan sipil, kriminalisasi aktivis, dan tekanan terhadap media independen.
Realitas ini terasa kontras dengan semangat demokrasi yang selalu digaungkan pada setiap peringatan Hari Demokrasi Internasional. Padahal, demokrasi di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan diperjuangkan dengan darah dan air mata sejak reformasi 1998.
Banyak kalangan menilai, saat ini demokrasi sedang menghadapi ujian terberatnya, yakni pelembagaan kekuasaan yang semakin terpusat di tangan segelintir elit.
Meski demikian, ruang partisipasi masyarakat belum sepenuhnya hilang. Pemilu 2024 lalu, misalnya, menunjukkan adanya dinamika publik yang aktif dalam menyuarakan pilihan politik mereka, baik di ruang nyata maupun di ruang digital.
Sayangnya, partisipasi ini kerap tereduksi oleh maraknya politik uang, polarisasi, dan misinformasi yang memperlemah kualitas demokrasi substantif.
Hari Demokrasi Internasional seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan koreksi arah. Demokrasi Indonesia perlu lebih dari sekadar ritual elektoral lima tahunan. Perlindungan hak asasi, penguatan institusi hukum, serta pembukaan ruang aman bagi aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil adalah syarat mutlak agar demokrasi tetap bernapas.
Di tengah gejolak sosial-politik global, demokrasi Indonesia berada di persimpangan. Ia bisa semakin terkikis jika hanya dijalankan sebagai formalitas politik, tetapi juga bisa diperkuat jika masyarakat terus mengawal dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari penguasa.
Peringatan Hari Demokrasi Internasional tahun ini menjadi pengingat, bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh warga.
