ZONAUTARA.com – Korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra yakni di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus bertambah dan menimbulkan kerusakan infrastruktur parah. Hingga Selasa (2/12/2025), total korban meninggal dunia mencapai 753 orang, sebagaimana diupdate dari Dahboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatra Tahun 2025 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada pukul 17:30 WITA.
Sementara itu sebanyak 504 orang dilaporkan masih masih hilang dan puluhan ribu warga mengungsi. Pemerintah pusat, melalui BNPB, mempercepat evakuasi dan distribusi logistik, meski akses ke daerah terisolir masih menjadi tantangan utama akibat hujan deras yang diprediksi berlanjut hingga akhir Desember.
Bencana ini dipicu oleh curah hujan ekstrem sejak akhir November, yang setara dengan curah bulanan dalam hitungan hari, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dampaknya meluas ke 50 kabupaten/kota, merusak ribuan rumah, jembatan, dan fasilitas publik.
Data resmi BNPB yang diakses melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) pada sore hari ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan update sebelumnya. Akses ke portal GIS BNPB khusus bencana Sumatra saat ini terbatas, dengan hanya menampilkan informasi umum geoportal tanpa detail metrik terbaru, sehingga Pusdatin menjadi sumber primer untuk verifikasi.
Korban dan dampak melonjak, Sumut paling parah terdampak
Korban jiwa terus bertambah seiring proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh satgas gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Berdasarkan data Pusdatin BNPB per 2 Desember 2025, rincian korban meninggal dunia adalah sebagai berikut: Sumut 291 jiwa, Sumbar 193 jiwa, dan Aceh 202 jiwa. Selain itu, sebanyak 504 orang masih hilang, 2.600 luka-luka, serta total 3,3 juta jiwa terdampak secara langsung.
Di Sumut, yang menjadi provinsi dengan korban terbanyak, banjir dan longsor menerjang 17 kabupaten/kota seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Deli Serdang. Hingga Selasa sore, tercatat 291 tewas dan 155 hilang di wilayah ini, dengan penambahan signifikan dari penemuan jenazah di Tapanuli Selatan. Kerusakan infrastruktur mencakup ribuan rumah mulai dari rusak berat hingag rusak ringan, serta 32 unit fasilitas pendidikan dan 29 jembatan hancur. Di Aceh, 18 kabupaten/kota terdampak, dengan 204 orang masih hilang dan 1.800 luka, termasuk kerusakan jembatan lintas tengah dan 250 rumah hilang terbawa arus.
Sumbar, meski kondisinya mulai pulih relatif lebih cepat, tetap mencatat 117 hilang dan 112 luka, dengan longsor di Agam dan Padang Pariaman merusak akses transportasi.
Total pengungsi mencapai puluhan ribu jiwa, yang kini bergantung pada tenda sementara dan bantuan makanan. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp68,6 triliun, lebih besar dari penerimaan sektor tambang, menurut Center of Economic and Law Studies (Celios).
Evakuasi dan logistik diperluas, banjir mulai surut
Pemerintah pusat telah mengerahkan seluruh sumber daya nasional sejak hari pertama bencana terjadi pada 25 November. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evakuasi cepat, distribusi logistik, perlindungan pengungsi, dan pemulihan infrastruktur. Kementerian PUPR menginstruksikan balai wilayah untuk normalisasi jalan, sementara Kementerian ESDM mengecek pasokan listrik dan BBM di daerah terisolir.
Kabar baik datang dari BNPB dimana banjir di Aceh dan Sumut mulai berangsur surut per Senin petang, memungkinkan evakuasi gelondongan kayu dan akses bantuan ke wilayah pedalaman. PLN dan PDAM telah menyebar personel untuk pulihkan listrik dan air, meski beberapa daerah masih gelap gulita. Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara sambil memulai rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan apresiasi khusus untuk relawan yang turun langsung.
Status tanggap darurat telah ditetapkan di ketiga provinsi: Aceh hingga 11 Desember, Sumbar hingga 8 Desember, dan Sumut secara bertahap. Meski demikian, ada desakan dari berbagai pihak, termasuk legislator dan aktivis, agar bencana ini dinaikkan menjadi status nasional untuk akses dana lebih luas.
BMKG menyoroti curah hujan ekstrem sebagai pemicu utama, dengan hujan setara bulanan “tumpah” dalam tiga hari (25-27 November), dipengaruhi siklon Senyar dan La Nina lemah. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menuding bencana ini akibat deforestasi masif. Selama 2016-2025, 1,4 juta hektare hutan di tiga provinsi hilang karena 631 perusahaan tambang, sawit, dan energi, merusak Daerah Aliran Sungai kritis di Bukit Barisan.
