ZONAUTARA.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah tekanan inflasi. Menurutnya, masalah data penerima bansos yang acak-acakan masih terjadi, mempengaruhi distribusi yang tepat sasaran.
Selly mengungkapkan bahwa belajar dari pengalaman sebelumnya, proses penyaluran bansos dan verifikasi data seharusnya dapat dilakukan simultan. “Desakan inflasi saat ini membuat penyaluran bansos dan verifikasi data penerima oleh Kemensos harus terintegrasi. Pusdatin dan pendamping wajib memvalidasi sebelum penerima manfaat diumumkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merencanakan penyaluran bansos untuk menjaga daya beli masyarakat dengan skema transfer langsung. Namun, Selly menilai masih ada masalah dalam penentuan desil kesejahteraan yang tidak tepat.
“Verifikasinya harus matang dan tidak berbelit sehingga tidak terjadi pengulangan penerima yang sama terus-menerus,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina.
Selly menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian Sosial di semua lini, termasuk Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), serta pengawalan dari Aparat Penegak Hukum sejak tahap awal pendataan hingga penyaluran.
Ia juga menggarisbawahi perlunya partisipasi publik dalam reformasi data bansos, agar lebih akurat dan transparan. Izin akses publik untuk mengusulkan penerima baru atau melaporkan penyimpangan dianggap krusial untuk perbaikan data.
Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut mengkritisi kendala perbankan dalam pencairan bansos yang sering menyebabkan hambatan bagi penerima.
