ZONAUTARA.com– Kawasan Hunian Tetap (Huntap) Relokasi Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Modisi diresmikan dengan gegap gempita pada 13 Februari 2026. Gubernur Sulawesi Utara hadir. Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) berpidato. Pita digunting. Dua unit Puskesmas Pembantu (Pustu) ikut dibanggakan sebagai bukti keseriusan negara memulihkan kehidupan 845 jiwa penyintas. Tapi apa yang terjadi setelah para pejabat pulang?
Sebulan kemudian, tim Zonautara.com mendatangi dan menginap di Huntap Modisi. Temuan di lapangan berbicara lain dari narasi peresmian. Bangunan Pustu memang berdiri, catnya masih baru, dindingnya kokoh. Namun pada jam yang diklaim sebagai jam layanan, tidak ada satu pun tenaga kesehatan yang berjaga. Tidak ada aktivitas medis. Pustu itu, menurut warga, hanya dibuka saat peresmian. Setelah itu, pintunya kembali tertutup.
Di kawasan yang dihuni ratusan keluarga ini, seorang balita berusia 1 tahun 3 bulan baru mendapat imunisasi sekali sejak lahir. Lansia berusia 80-an tahun mengaku lebih merasa aman saat masih tinggal di pengungsian Bitung, karena di sana setidaknya ada dokter yang siap memeriksa. Seorang suami kebingungan karena istrinya sakit dan tak tahu harus berobat ke mana. Satu-satunya yang bisa diandalkan warga adalah seorang tenaga kesehatan sesama korban erupsi, yang mengobati dengan obat-obatan milik pribadinya sendiri.
Saat dikonfirmasi, pejabat Dinas Kesehatan Bolsel menyatakan tenaga medis sudah ditugaskan dan evaluasi dilakukan setiap minggu. Kepala Puskesmas terdekat mengklaim pelayanan berjalan dengan dua bidan dan satu perawat. Tapi pengakuan itu bertolak belakang dengan apa yang ditemukan langsung oleh tim liputan di lokasi. Ada celah lebar antara laporan administratif dan kenyataan yang dialami warga setiap hari.
Proyek relokasi yang diklaim sebagai percontohan nasional ini menelan anggaran ratusan miliar rupiah dari APBN. Bangunan fisiknya memang megah. Namun ketika fasilitas kesehatan yang sudah dibangun justru tidak berfungsi, pertanyaannya bukan lagi soal anggaran atau infrastruktur, melainkan soal komitmen: siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas nyawa 845 orang yang dipindahkan ke sana?
Pemerintah berjanji layanan gratis dan BPJS Kesehatan untuk seluruh warga. Kenyataannya, warga membeli obat sendiri dari sesama korban bencana. Ini bukan sekadar soal keterlambatan birokrasi. Ini soal hak hidup yang dijamin konstitusi tapi belum sampai benar-benar terwujud di Huntap Modisi.
Baca laporan lengkap tentang ini di Teras.id, melalui link ini
