ZONAUTARA.com – Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, menandatangani petisi ‘Tolak Perampasan Hotel Sultan’ sebagai upaya mendorong dialog dan keadilan dalam sengketa lahan antara Hotel Sultan dan Gelora Bung Karno (GBK). Kalla menegaskan pentingnya penyelesaian yang adil dan berbasis dialog dalam kasus ini.
Kalla menekankan bahwa kasus sengketa ini bukan sekadar persoalan kepemilikan aset, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. “Masalah seperti ini tidak boleh diselesaikan dengan cara sepihak. Harus ada dialog yang adil agar tidak merugikan semua pihak,” ujarnya dalam peluncuran petisi tersebut pada Rabu, 1 April.
Menurut JK, ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa lahan berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan berdampak negatif terhadap iklim usaha. “Kalau tidak diselesaikan dengan adil, ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan berdampak pada iklim usaha,” jelasnya lebih lanjut.
Selain Jusuf Kalla, tokoh lainnya seperti Din Syamsuddin, Amir Syamsuddin, dan Hamdan Zoelva turut menandatangani petisi. Hamdan, yang merupakan kuasa hukum PT Indobuildco, menyatakan bahwa petisi ini diharapkan membuka ruang dialog dengan pemerintah. “Ini bukan berhadapan dengan negara, tetapi berhadapan dengan ketidakadilan. Kami berharap ada ruang dialog agar persoalan ini bisa diselesaikan secara adil,” katanya.
Petisi tersebut menguraikan lima poin utama, di antaranya menolak tindakan perampasan Hotel Sultan tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan, menolak pembatasan usaha saat proses hukum berlangsung, dan menegaskan pengambilalihan oleh negara harus mengikuti mekanisme hukum yang benar dengan ganti rugi kepada pemilik yang sah.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
