ZONAUTARA.com – Praktik penggunaan nama warga negara Indonesia (WNI) oleh warga negara asing (WNA) sebagai pemilik tanah di Bali semakin mengkhawatirkan. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, menekankan perlunya penanganan serius terhadap fenomena ini yang telah merajalela meskipun kurang mendapat perhatian publik.
Dalam skema tersebut, WNI dijadikan pemilik formal dalam sertifikat tanah, sementara kendali penuh dan modal sepenuhnya dikelola WNA. Eko menjelaskan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar hukum agraria tetapi juga mengancam stabilitas sektor keuangan di tengah keterbatasan lahan di Bali.
Eko menyampaikan kekhawatiran terkait kemungkinan penyalahgunaan sertifikat tanah hasil praktik ini untuk memperoleh pinjaman perbankan. Modus yang dicurigai adalah menjaminkan sertifikat ke bank dan kemudian secara sengaja membiarkannya macet setelah dana cair. “Kekhawatirannya kalau ini terjadi, orang Indonesia yang beli tanah tetapi di belakangnya ada orang dari luar negeri. Setelah terbit sertifikat kemudian dijaminkan, tujuannya membobol bank. Ini juga perlu dimitigasi,” ujarnya saat bertemu awak media di Denpasar.
Ia menambahkan informasi bahwa aliran dana sering kali dilarikan ke luar negeri. “Informasi yang kami terima, dana itu bisa jebol ke luar negeri. Ini tidak baik untuk investasi. Setelah dicek, ternyata uang tersebut sudah pindah ke luar negeri,” tambahnya.
Eko juga menyoroti peran penting notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menghentikan praktik ini. Menurutnya, transaksi yang mencurigakan seharusnya dibatalkan jika para notaris memiliki integritas. “Seharusnya notaris mengecek semua transaksi pembayaran yang besar dan rekam jejak para pihak,” jelasnya.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
