ZONAUTARA.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi pelaporan terhadap akademisi dan pakar hukum tata negara, Feri Amsari, ke Polda Metro Jaya. Pigai menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan oleh Feri mengenai kebijakan swasembada pangan dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak seharusnya dipermasalahkan secara hukum.
Menyusul laporan dari LBH Tani Nusantara terhadap Feri ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/8/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, Pigai merespons melalui akun media sosialnya pada Sabtu (18/4). “Feri Amsari tidak sadar bahwa dirinya itu pengamat hukum tata negara. Tapi bagi saya kritiknya dijamin konstitusi,” ujar Pigai.
Selain Feri, beberapa aktivis lainnya seperti Saiful Mujani dan Ubedilah Badrun juga mengalami hal serupa di mana pelaporan ke polisi dilakukan atas kritik mereka terhadap pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Pigai, laporan tersebut tidak seharusnya terjadi sebab opini atau kritik adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin hukum.
“Opini atau pandangan publik seharusnya dijawab dengan data, fakta, dan informasi yang kredibel oleh pihak yang memiliki otoritas,” tambah Pigai dalam keterangan tertulisnya. Pigai juga menyatakan bahwa ada potensi skenario yang berusaha memojokkan pemerintahan saat ini sebagai antikritik dan antidemokrasi, meskipun pemerintahan Prabowo-Gibran menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Pigai mengingatkan bahwa kritik adalah bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan mengajak semua pihak untuk menjaga budaya literasi dan ruang diskusi publik yang sehat. Menurutnya, respons terhadap kritik seharusnya tidak berbuntut pada upaya hukum yang dapat menggoyahkan fundasi demokrasi Indonesia yang sedang menuju kedewasaan.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
