ZONAUTARA.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak para buruh untuk melaporkan permasalahan mengenai upah, outsourcing, dan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Satgas ini didirikan untuk membantu penyelesaian masalah buruh dan memutus rantai masalah yang panjang.
“Masalah upah buruh, sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah melaunching Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing. Kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang,” kata Dasco saat audiensi dengan buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Dasco menjelaskan bahwa Satgas tersebut akan melibatkan perwakilan buruh agar optimal dalam penanganan kasus di lapangan. “Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah, itu kemudian sudah masuk ke desk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi,” ucapnya.
Pemerintah juga akan membantu perusahaan yang berada dalam kesulitan agar ada kepastian pekerjaan bagi buruh. “Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja,” tambah Dasco.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 untuk pembentukan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Hal ini disampaikannya pada peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat.
Diolah dari laporan Detik.
