ZONAUTARA.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat perhatian positif dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah perwakilan United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) mengunjungi langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada 13 April 2026. Kunjungan ini dipimpin oleh Security Adviser and Representative of UNDSS to Indonesia and Timor-Leste, Allan Mendoza, dan diterima oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, serta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, UNDSS menyatakan ketertarikan mereka terhadap perkembangan IKN. Bahkan, badan PBB ini membuka peluang bagi lebih banyak lagi perwakilan internasional untuk datang langsung ke Nusantara. Mendoza mengungkapkan, “Kami tertarik dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Ibu Kota Nusantara. Salah satu latar belakang kunjungan kami adalah untuk menindaklanjuti survei yang dilakukan diplomatic community tahun lalu.”
Mendoza juga menyoroti keterbukaan Otorita IKN terhadap komunitas internasional, termasuk PBB. “Dan, ternyata Otorita IKN sangat membuka pintu bagi UN untuk hal ini, akan kami sampaikan kabar itu. Harapannya, perwakilan kami yang lainnya dapat berkunjung ke sini juga ke depan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, UNDSS merupakan bagian dari Sekretariat PBB yang bertugas mengoordinasikan aspek keselamatan dan keamanan di berbagai negara. Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pembangunan saat ini telah memasuki tahap penguatan kawasan inti pemerintahan dan akan dilanjutkan dengan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif sebagai bagian dari pengembangan hingga 2045. “Saya sampaikan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, terdiri dari lima tahap dari tahun 2022 hingga 2045. Saat ini, kita telah bersiap untuk menyelesaikan segala pembangunan di sektor inti pusat pemerintahan perkantoran,” katanya. “Di tahun mendatang, kami akan berfokus pada pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang sudah kita mulai dari sekarang,” imbuhnya.
Kunjungan UNDSS ini dinilai sebagai sinyal awal meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap IKN. Selain memperkuat dialog dengan PBB, langkah tersebut membuka peluang kolaborasi global yang lebih luas bagi Nusantara di masa depan.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
