ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kini dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk PKB dan BBNKB. Bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dibebaskan, memberi kesempatan bagi masyarakat yang terlambat membayar untuk kembali tertib tanpa tambahan beban denda.
Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus atau membuat surat pengajuan untuk pembebasan sanksi ini. Prosesnya dilakukan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah saat pembayaran dilakukan dalam periode program tersebut, sehingga pembayaran menjadi lebih mudah dan praktis.
Selain memberi keringanan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Pembayaran pajak menjadi kontribusi warga dalam mendukung pembangunan Jakarta sebab pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan untuk berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat memanfaatkan pembebasan sanksi administratif yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan membayar pokok pajak kendaraan selama periode ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dengan lebih ringan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Pemprov DKI berharap masyarakat semakin terdorong membayar pajak tepat waktu.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
