ZONAUTARA.com – Markas Besar TNI angkat bicara mengenai pelibatan prajurit dalam pengamanan aksi demo mahasiswa yang awalnya direncanakan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6). Aksi tersebut akhirnya tidak jadi digelar di lokasi tersebut karena mahasiswa diadang oleh aparat TNI dan Polri di kawasan Tosari.
Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas mengklarifikasi bahwa kehadiran TNI dalam pengamanan tersebut adalah atas permintaan kepolisian. “Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat.
Dari pengamatan, aparat TNI dan Polri tampak memblokade mahasiswa yang berupaya melakukan demo di Bundaran HI. Aksi tersebut berlangsung di sekitar Jalan MH Thamrin, dengan massa bertahan sejak sore hingga malam, sebelum akhirnya bubar pukul 19.30 WIB.
Massa mahasiswa membawa lima tuntutan, termasuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, dan menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga menuntut presiden saat ini, Prabowo Subianto, untuk mengakui kesalahan pemerintah serta menghentikan militerisme sipil.
Penggunaan prajurit TNI, termasuk Komponen Cadangan (Komcad), dalam pengamanan ini diprotes keras oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi tersebut menilai pengerahan militer untuk menghadapi aksi demonstrasi seharusnya hanya dilakukan sebagai opsi terakhir. Mereka menekankan pentingnya supremasi sipil dan menyoal legalitas pengerahan Komcad dalam konteks ketatanegaraan.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
