ZONAUTARA.com – Hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Exit Meeting antara Pemerintah Kabupaten Sitaro dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Kantor Bapperida Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penyampaian hasil pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan BPKP terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai tujuan, penggunaan anggaran lebih akuntabel, serta manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Drs. Eddy S. Salindeho, M.Si, yang hadir didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Ir. Novia Tamaka, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan BPKP selama proses pengawasan berlangsung.
“Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan BPKP guna mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ujar Salindeho.
Bagi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Semakin baik sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran, semakin besar pula peluang program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata kepada warga.
Exit Meeting juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPKP. Langkah tersebut penting agar berbagai program pembangunan, pelayanan dasar, dan pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan BPKP, Pemerintah Kabupaten Sitaro diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan dampak yang lebih efektif bagi kesejahteraan masyarakat.
