ZONAUTARA.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk tim pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero) guna menjamin transparansi dan kepastian pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan hal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk pengawasan yang lebih tepat terhadap pengadaan energi primer.
Bahlil menyatakan, “Jadi gini dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan batu bara maka kami, ini dalam rangka transparansi, kami meminta izin sama Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tim pengadaan ini nantinya akan melibatkan internal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Inspektorat Jenderal, serta unsur pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pihak PT PLN (Persero) untuk menyinkronkan data teknis dan administratif.
Bahlil menegaskan, “Di mana tim pengadaannya nanti adalah dari ESDM khususnya Dirjen Minerba, kemudian dari Inspektur Jenderal ESDM, kemudian dari BPKP dan dari PLN. Supaya apa? kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis,” tambahnya.
Pemerintah berusaha meminimalisasi biaya operasional perusahaan, yang semakin tinggi berpotensi menambah beban kompensasi yang harus ditanggung oleh keuangan negara. Bahlil menyatakan, “Nah dalam rangka meminimalisir opex-nya maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional.”
Total kebutuhan batu bara PLN tercatat sebesar 154 juta ton untuk tahun 2026, namun komitmen kontrak baru mencapai 134 juta ton. Tim ini diharapkan segera menyelesaikan kekurangan sekitar 20 juta ton guna menghindari potensi gangguan pelayanan listrik.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
