ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pengondisian sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Dugaan ini tak hanya melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) saja. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa upaya pengondisian juga terjadi di departemen lain di Kemenhub, dengan menyiapkan vendor-vendor terpilih agar proyek tersebut dapat dimenangkan.
“Tidak hanya di DJKA, namun juga diduga ada beberapa proyek di Kemenhub yang dilakukan pengondisian,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (26/6).
Budi menyatakan bahwa dugaan pengondisian ini berlanjut dengan adanya pemberian sejumlah uang dari pihak swasta kepada individu di Kemenhub yang memuluskan jalan mereka memenangkan proyek. “Artinya, ini saling berkaitan. Dari proses awal pengondisian atau pengaturan pemenang proyek, kemudian adanya fee proyek, sehingga dapat mengarah pada dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,” tambahnya.
Saat ini, KPK tengah menyidik kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA Kemenhub yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, Sudewo. Beberapa dari tersangka tersebut telah ditahan, dan dua perusahaan juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Proyek yang diduga terkontaminasi praktik ini mencakup proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, dan sejumlah proyek lainnya di Jawa dan Sumatera.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
