ZONAUTARA.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merencanakan integrasi sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system/WBS) di seluruh badan usaha milik negara (BUMN) dengan sistem yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi. Pengumuman tersebut disampaikan usai pertemuan Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara, dengan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Yang kami harapkan nanti akan terintegrasi. Seluruh BUMN harus terintegrasi dengan KPK,” tegas Dony Oskaria, usai pertemuan tersebut. Menurutnya, integrasi ini berkomitmen memastikan pengelolaan BUMN berjalan transparan serta sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Danantara juga menegaskan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu. Dony menegaskan transparansi dan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik adalah fondasi penting pengelolaan BUMN masa depan.
Lebih lanjut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan bahwa lembaganya akan menghubungkan sistem WBS milik KPK dengan sistem pelaporan di lingkungan BUMN. Aminudin berharap kerjasama antara Danantara dan KPK akan lebih dari sekadar kesepakatan formal, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan keseharian BUMN.
KPK juga mendorong peningkatan kepatuhan LHKPN dan penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Danantara dan BUMN. Aminudin menekankan pentingnya setiap unit kerja memiliki personel bersertifikat sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), dan Corruption Risk Assessment (CRA) untuk meminimalisir kemungkinan korupsi.
Diolah dari laporan Antara.
