ZONAUTARA.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 merupakan dasar pemerintah dalam menangkal penyebaran lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ). Hal ini menurutnya sebagai bagian dari upaya mencegah degradasi moral di Indonesia.
Yusril menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dinilai dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pemerintah berkewajiban melindungi rakyat, segenap bangsa dari ancaman degradasi moral yang pada akhirnya akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita,” katanya usai menyampaikan Orasi Kebangsaan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Selasa (7/7).
Menurut Yusril, penyebaran LGBTQ telah dikategorikan sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Peraturan tersebut harus dihormati seluruh lapisan masyarakat sebagai komitmen menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman nonmiliter. Ia menekankan bahwa urusan moralitas bukan hanya tanggung jawab pemuka agama dan pendidik, tetapi juga memerlukan peran negara.
“Karena UUD 1945 mengatakan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan tidak ada agama di tanah air yang memberikan legalitas terhadap LGBTQ. Meski demikian, Yusril menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan debat akademik atau politik terkait kebijakan tersebut, asal ketetapan negara tetap dihormati.
“Kalau dibiarkan berkembang berlarut-larut di negara kita apalagi disahkan keberadaannya, saya kira itu akan merusak etika kebangsaan dan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional,” kata Yusril.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
