ZONAUTARA.com – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepala daerah yang sempat muncul di DPR RI. Wacana tersebut diusulkan oleh Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB agar Pilkada hanya diikuti calon kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah.
Dalam pernyataannya di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8), Hasto menekankan bahwa semangat reformasi memindahkan kedaulatan ke tangan rakyat. “Kami enggak setuju,” ujarnya. Hasto menegaskan bahwa konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah menjadi satu kesatuan dalam sistem pemerintahan.
Hasto menjelaskan, isu yang lebih mendesak bagi PDIP adalah menyiapkan calon kepala daerah secara sistemik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan. “Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah bagaimana kita menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik,” katanya. Selain itu, Hasto menggaris bawahi pentingnya menekan biaya politik tinggi dalam proses pencalonan.
Menurut Hasto, PDIP telah membangun mekanisme sekolah partai untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi. Kepala daerah dari PDIP disebut tidak mengeluarkan dana khusus dalam proses ini karena mengandalkan mekanisme gotong-royong partai. Hasto juga menyatakan perhatian pada kondisi fiskal negara, menyoroti proyek infrastruktur seperti kereta cepat dan pemindahan ibu kota.
Menutup pernyataannya, Hasto menekankan bahwa jabatan wakil kepala daerah tetap diperlukan dalam pemerintahan untuk mengantisipasi keadaan darurat jika kepala daerah berhalangan. “Jadi, bukan kemudian meniadakan salah satu jabatan. Karena juga harus dipikirkan kalau terjadi kondisi darurat,” tegasnya.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
