ZONAUTARA.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan potensi risiko ketidakvalidan pada sekitar 400 ribu data antrean calon haji dari total 5,7 juta daftar yang ada. Demi mengatasi masalah ini, pihaknya berencana untuk memvalidasi ulang data-data yang berisiko tersebut.
“Sekitar 400 ribu itu kalau dikali 25 juta, nilainya mencapai 10 triliun. Ini perlu dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan keberadaan orangnya. Bisa jadi beberapa sudah meninggal,” ucapnya dalam rapat di DPR, Jakarta, Rabu.
Dahnil menjelaskan bahwa validasi ini akan dilakukan dengan mencocokkan data kependudukan dari Kemendagri. Beberapa di antaranya mungkin sudah meninggal dan ahli waris tidak tertarik mengambil alih atau mengklaim dana yang sudah dibayarkan.
“Karena ada kepercayaan ‘itu milik orang tua saya’ dan dianggap sudah haji, jadi uangnya masih ada di situ. Ini yang menyebabkan data invalid,” katanya.
Selain itu, Dahnil juga menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah menelusuri perusahaan travel umrah yang berpotensi melakukan penipuan. Hal ini penting mengingat ada sekitar 3 juta orang yang melakukan umrah setiap tahunnya, dengan total dana sekitar Rp90 triliun.
“Kami menelusuri perusahaan atau travel yang harus segera ditutup karena ada banyak jamaah yang terlantar akibat penipuan,” tambahnya.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
