Gusdurian Kotamobagu soroti masalah sampah dari hulu ke hilir lewat nobar Pulau Plastik

Yusril Umbola
Penulis: Yusril Umbola
Editor: Redaktur
Foto bersama usai nobar dan diskusi, (Foto: Koleksi Tampa Baca).

ZONAUTARA.com – Sampah yang dibuang dari rumah tidak serta-merta mengakhiri persoalan. Ketika masuk ke sistem pengelolaan yang tidak memadai, sampah dapat berubah menjadi persoalan lingkungan yang dampaknya dirasakan lebih luas.

Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi dan nonton bareng film dokumenter Pulau Plastik yang digelar Gusdurian Kotamobagu bersama Tampa Baca, Bulandu, dan Rumah Baca di Kafe Bukaka, Kelurahan Kotabangon, Kotamobagu, Minggu (24/8/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan Harlah Gus Dur 2026 itu mengangkat tema “Plastik yang Kita Buang, Tidak Pernah Benar-Benar Hilang”. Sejumlah perwakilan komunitas, praktisi, aktivis, jurnalis dan masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Diskusi tidak hanya membicarakan kebiasaan masyarakat dalam menghasilkan dan membuang sampah, tetapi juga mengajak peserta melihat persoalan dari sisi yang lebih luas, termasuk sistem pengelolaan dan dampaknya terhadap lingkungan.

Salah satu pemantik diskusi, jurnalis Tentangpuan, Neno Karlina, mengaitkan pesan dalam film tersebut dengan hasil peliputannya mengenai tata kelola sampah di Kotamobagu.




Menurut Neno, persoalan sampah di daerah tidak cukup dilihat dari seberapa banyak sampah yang dihasilkan atau seberapa sering sampah diangkut. Ada persoalan lain yang terjadi setelah sampah meninggalkan rumah warga.

“Yang terlihat dalam film ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kami temui di lapangan. Ada persoalan lindi yang kemudian mencemari sungai,” kata Neno.

Keberadaan lindi dari kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA), menurut dia, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berhubungan dengan kondisi lingkungan di sekitar lokasi pengelolaan sampah.

Dampaknya pun tidak berhenti di sekitar TPA.

Ketika aliran yang telah tercemar masuk ke sungai, persoalan tersebut berpotensi menjangkau masyarakat lain yang berada di sepanjang aliran dan memanfaatkan sumber air tersebut.

“Plastik yang kita buang memang tidak pernah benar-benar hilang. Persoalannya berpindah, dari tempat kita membuangnya kemudian menjadi persoalan lingkungan dan bisa berdampak kepada orang lain,” ujarnya.

Sampah bukan sekadar persoalan perilaku

Neno menilai, pembicaraan mengenai sampah sering kali berhenti pada perilaku masyarakat. Warga dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena membuang sampah sembarangan.

Padahal, menurutnya, persoalan sampah juga perlu dilihat dari bagaimana pemerintah membangun sistem pengelolaan, bagaimana fasilitas tersedia, bagaimana sampah diproses, hingga bagaimana dampak lingkungan dari proses tersebut diawasi.

Dalam konteks jurnalistik, kondisi tersebut menjadi penting untuk ditelusuri karena persoalan lingkungan kerap memiliki bagian yang tidak terlihat oleh publik.

“Sebagai jurnalis, saya tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah. Tetapi saya bisa memperlihatkan hal-hal yang selama ini tidak terlihat di publik sehingga luput dari perhatian,” katanya.

Ia mengatakan, kerja jurnalistik dapat menjadi salah satu cara untuk mempertemukan apa yang tercatat dalam kebijakan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Karena itu, peliputan mengenai sampah tidak semestinya hanya berbicara tentang volume sampah, jadwal pengangkutan, maupun kebersihan jalan. Kondisi TPA, pencemaran, masyarakat yang terdampak, serta efektivitas sistem pengelolaan juga perlu menjadi bagian dari perhatian.

Mendorong percakapan tentang tata kelola

Diskusi tersebut kemudian menjadi ruang untuk melihat persoalan sampah dari berbagai perspektif. Film Pulau Plastik menjadi pemantik untuk membicarakan hubungan antara konsumsi plastik, lingkungan, kebijakan, hingga tanggung jawab berbagai pihak.

Selain Neno Karlina, kegiatan itu menghadirkan Ketua BMR Forum Hijau, Arman Sani, yang berbicara dari perspektif masyarakat sipil dan praktik pengelolaan sampah nonorganik.

Ketua KNPI Kotamobagu, Shandry Anugrah Hasanuddin, juga sempat dijadwalkan sebagai pemantik dengan perspektif kebijakan, politik, dan pengawasan pemerintah daerah. Namun, ia tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Gusdurian Kotamobagu, Triwardana Mokoagow, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam melihat persoalan sampah.

Menurutnya, menonton film bukan menjadi tujuan akhir kegiatan. Yang lebih penting adalah bagaimana persoalan yang ditampilkan dalam film dapat dikaitkan dengan kondisi nyata di daerah.

Ia berharap, pembahasan mengenai sampah tidak berhenti pada kesadaran individu, tetapi berkembang menjadi percakapan mengenai tata kelola dan tanggung jawab bersama.

“Dengan demikian, persoalan sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai urusan orang yang membuang sampah, tetapi sebagai persoalan bersama yang menyangkut lingkungan, kebijakan, pemerintah, masyarakat, dan sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir,” katanya.

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com