ZONAUTARA.com – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap daftar 40 perusahaan baja yang diduga melakukan pengemplangan pajak di Gedung Juanda, Jakarta, pada pertemuan dengan awak media, Minggu (30/8/2026). Dari hasil penyelidikan tim Kementerian Keuangan, potensi pajak yang bocor dari perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini berasal dari sektor baja dan bahan bangunan. “Dari sektor industri baja yang tidak beroperasi, sesuai aturan seperti beberapa perusahaan asal Tiongkok, potensi kerugian negara bisa lebih dari Rp5 triliun,” ujarnya.
Menteri Keuangan berjanji masalah pengemplangan pajak ini akan diselesaikan pada tahun depan untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan daya saing perusahaan baja nasional. “Perusahaan baja nasional saat ini memang tidak bisa bersaing karena tertekan,” tambah Purbaya.
Purbaya mengidentifikasi bahwa kendala utama dalam menangani kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Masuk berasal dari lambatnya penanganan di direktorat terkait. Menurutnya, modus utama pengemplangan pajak berkaitan dengan impor bodong yang barangnya dijual bebas di dalam negeri tanpa diproses sesuai ketentuan pajak.
“Banyak praktik impor bodong untuk barang-barang yang kemudian dijual bebas di pasar dalam negeri. Jumlah barangnya sangat banyak, kalau saya sebutkan satu per satu nanti menjadi rumit. Selama ini penanganannya belum terlalu serius, dan saya akan membereskannya,” tegas Purbaya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
