ZONAUTARA.com — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan agar jajarannya tidak melakukan pemborosan anggaran menyusul disepakatinya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Yulius dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen di Gedung DPRD Sulut, Manado, Selasa (2/9/2026).
Yulius menggarisbawahi bahwa penyesuaian instrumen anggaran bukan sekadar formalitas pencatatan keuangan, melainkan langkah strategis Pemprov Sulut dalam merespons dinamika perekonomian nasional maupun global.
“Perubahan anggaran ini bukan sekadar angka-angka rupiah dalam tabel akuntansi fiskal, melainkan wujud nyata adaptasi strategi pembangunan kita dalam menjawab tantangan perekonomian global maupun nasional, sekaligus menangkap peluang akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Utara,” ujar Yulius.
Tiga instruksi tegas Gubernur
Untuk memastikan penggunaan anggaran perubahan berjalan efisien dan berorientasi pada masyarakat, Gubernur Yulius menyampaikan tiga komitmen utama yang wajib dijalankan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):
Disiplin Anggaran dan Prioritas Rakyat l, alokasi anggaran difokuskan secara disiplin pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta perbaikan kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Stop Pemborosan dan Program Tumpang Tindih, penggunaan sumber daya finansial daerah wajib dioptimalkan tanpa ada pemborosan. Gubernur menekankan tidak boleh ada program yang tumpang tindih agar anggaran dapat menjadi stimulus efektif bagi UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan investasi daerah.
Terapkan Good Governance dan Clean Government, Seluruh tahapan tata kelola keuangan, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan pada regulasi dengan pengawasan internal yang diperketat.
Penyesuaian Postur APBD-P Sulut TA 2026
Rapat Paripurna tersebut menyepakati perubahan postur anggaran daerah sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Semula dianggarkan Rp 3.228.098.809.345, bertambah sebesar Rp 4.569.000.000 sehingga menjadi Rp 3.232.667.809.345.
Belanja Daerah: Semula dianggarkan Rp 3.194.602.859.776,52, mengalami penambahan sebesar Rp 4.569.000.000 menjadi Rp 3.199.171.859.776,52.
Penerimaan Pembiayaan: Tetap sebesar Rp 177.127.381.863,52.
Pengeluaran Pembiayaan: Tetap sebesar Rp 210.623.330.432.
Tindak Lanjuti Hasil Reses DPRD
Selain penandatanganan KUA-PPAS 2026, paripurna ini dirangkaikan dengan penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD, Laporan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026, serta penutupan masa sidang ketiga dan pembukaan masa sidang pertama tahun 2026.
Menanggapi laporan reses legislatif dari seluruh daerah pemilihan, Yulius menginstruksikan jajaran eksekutif untuk menjadikan masukan dewan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di lapangan.
“Hasil reses dari seluruh Dapil se-Sulut memuat potret riil harapan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat, baik terkait infrastruktur desa/kelurahan, fasilitas kesehatan, maupun mutu pendidikan. Hubungan kerja yang saling menguatkan ini adalah aset kepemimpinan daerah yang sangat berharga,” tutur Yulius.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, Sekda Provinsi Tahlis Gallang, jajaran Forkopimda Sulut, pimpinan instansi vertikal, direksi BUMD dan Bank SulutGo, akademisi, serta jajaran pejabat Pemprov Sulut.
