ZONAUTARA.com – Peran strategis perempuan sebagai pemimpin dalam pembangunan bangsa menjadi sorotan utama dalam diskusi Komisi 4 pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang digelar di Jakarta, Sabtu (12/9). Para pakar sepakat bahwa memperkuat kepemimpinan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan, melainkan investasi langsung bagi kesejahteraan keluarga dan kemajuan masyarakat di kawasan Asia Pasifik.
Diskusi yang dipandu oleh Dr. Paramitha Messayu ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro dan praktisi serta akademisi Ledia Hanifa, M.Psi.T. Keduanya membedah urgensi kepemimpinan perempuan melalui tujuh aspek utama yang mencakup bidang sosial, ekonomi, hingga politik.
Meskipun kontribusi perempuan terbukti berdampak positif pada kesejahteraan keluarga, diskusi mengungkap adanya hambatan budaya, sosial, dan struktural yang masih persisten. Hal ini diperkuat dengan data statistik terkini di kawasan Asia Pasifik yang menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis.
Prof. Siti Zuhro menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan harus bergeser dari sekadar representasi angka (kuantitatif) menuju pengaruh substantif dan transformasi sistemik. Menurutnya, orientasi kekuasaan harus diubah dari mendominasi (power over) menjadi berkolaborasi (power with) yang berbasis pada visi, etika, dan nilai publik. “Penting untuk menata partai politik sebagai sekolah kepemimpinan berbasis meritokrasi serta menyediakan ekosistem pendukung bagi policy leader. Karakter kepemimpinan yang empatik, inklusif, kolaboratif, dan responsif merupakan potensi utama untuk menciptakan public value,” jelas Siti Zuhro.
Senada dengan hal tersebut, Ledia Hanifa menyoroti pentingnya penokohan perempuan yang dibangun melalui nilai, karakter, kompetensi, dan karya nyata. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan memerlukan sistem pendukung yang solid karena tidak ada pemimpin yang mampu tumbuh sendirian. Ledia menawarkan solusi berupa penguatan empat pilar kapasitas untuk mengatasi hambatan budaya dan beban ganda, yaitu: “Partai politik bertugas menyiapkan, melindungi, dan memberi ruang memimpin agar suara perempuan menghasilkan kebijakan publik yang ramah keluarga,” pungkas Ledia.
Selain isu domestik, diskusi juga menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi. Hal ini memerlukan kolaborasi lintas negara dan kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem kepemimpinan yang inklusif.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
