ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan inisiatif untuk memperkuat cadangan kedelai yang dikuasai negara, dengan tujuan membantu industri kecil seperti perajin tahu dan tempe. Langkah ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman di Jakarta, pada Selasa (22/9/2026), di tengah kondisi harga kedelai yang masih dikuasai oleh importir.
Menurut Amran, pemerintah membuka kesempatan bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang berminat untuk mengelola cadangan kedelai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau BUMN berminat, saya kasih,” ujar Amran. Menanggapi pertanyaan mengenai apakah ini merupakan sinyal positif bagi Bulog untuk berperan, Amran menegaskan bahwa setiap langkah harus berdasarkan regulasi yang ada.
Situasi harga kedelai dipengaruhi oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat, yang menyebabkan harga kedelai impor naik dari sekitar Rp 700 ribu menjadi Rp 1,2 juta per kuintal. Meskipun demikian, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan bahwa dari segi neraca, pasokan kedelai nasional masih mencukupi dengan proyeksi total ketersediaan mencapai sekitar 3,046 juta ton pada 2026.
Hermawan menyatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk memperkuat Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga. Target pengadaan minimal yang telah ditetapkan sebesar 70 ribu ton pada 2026, dan Perum Bulog telah dipersiapkan untuk mengemban penugasan ini. Dengan adanya cadangan yang dikuasai pemerintah, diharapkan stabilitas harga dan pasokan dapat terjamin.
Sementara itu, Bapanas menyadari bahwa struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor, dengan produksi dalam negeri tahun ini diperkirakan sekitar 131,5 ribu ton. Untuk mengantisipasi kekurangan dan lonjakan harga, pemerintah berencana meningkatkan produksi dalam negeri secara bertahap guna memperkuat cadangan dan mengurangi ketergantungan impor.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
