ZONAUTARA.com – Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, mengkritik wacana pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menurutnya, usulan tersebut mencerminkan inkonsistensi dari lembaga pembuat undang-undang, yakni DPR RI. “Ya, tentu kita menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan itu, tidak obral tanggapan. Namun kami menanggapi sisinya adalah terkait dengan inkonsistensinya lembaga pembuat undang-undang ini,” ujar Bestari saat dihubungi, Jumat (25/9).
Bestari menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan yang tak kunjung selesai terkait pemilu. “Kok enggak kelar-kelar gitu ya? Urusan pemilu ini kok enggak bisa jadi legacy, padahal mereka-mereka yang bikin dulu mungkin sekarang ikut bikin gitu,” katanya.
Wacana pemisahan pileg dan pilpres ini dipicu usulan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang juga Anggota Komisi II DPR RI. Doli berpendapat bahwa pemisahan akan membuat konsentrasi masyarakat tidak terpecah dan lebih fokus terhadap pilihannya di masing-masing jenis pemilu. “Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan,” kata Doli.
Menurut Doli, penyelenggaraan pemilu serentak menyebabkan presiden terpilih kehilangan legitimasi, karena didasarkan pada suara pileg dari lima tahun sebelumnya, serta menambah beban penyelenggara pemilu. Salah satu alasan lain, katanya, adalah agar penyelenggaraan pemilu lebih ringan. Sejumlah partai politik telah merespons usulan ini, di mana PKS dan PDIP mendukung usulan dari Golkar, meski PDIP menginginkan agar hasil pileg tidak menjadi penentu calon pasangan di pilpres.
Bestari Barus terus menyoroti kebiasaan mengutak-atik undang-undang menjelang pemilu. “Sehingga setiap masa pemilu harus berdalih dengan menyempurnakan undang-undang itu. Gitu loh,” tambahnya.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
