ZONAUTARA.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada tahun 2019 sebagai badan layanan umum (BLU) untuk menghimpun dan menyalurkan dana internasional. Tujuan pembentukan ini adalah untuk membantu program percepatan pengurangan emisi karbon menuju target Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) 2035.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyatakan bahwa pencapaian target NDC tidak dapat hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPDLH dibentuk untuk memobilisasi dana internasional yang diperlukan untuk mendukung program ini.
Di tengah situasi geopolitik global yang tidak stabil pasca keluarnya Amerika Serikat dari The Paris Agreement, serta ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, likuiditas global menjadi semakin ketat. Untuk mendapatkan aliran dana hibah internasional, dibutuhkan paradigma pendanaan campuran atau blended finance yang bersumber dari dana publik dan korporasi.
BPDLH hadir untuk menjawab persyaratan global ini dengan menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk dana internasional, multilateral, filantropi, dan foundation, serta memiliki kapasitas untuk mengelola dana domestik dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga Corporate Social Responsibility (CSR).
Saat ini, BPDLH memiliki lima tema dalam pengelolaan dana lingkungan hidup, yang meliputi mitigasi dan penanganan bencana baik dari sisi pra, masa bencana, dan pasca bencana. Salah satu caranya adalah dengan pengelolaan dana abadi penanganan bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB), termasuk menangani bencana banjir di Sumatra. Pada tahun 2026, BPDLH memiliki 21 program dan berhasil menyelesaikan 11 di antaranya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
