ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memacu percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat fondasi fiskal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
​Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel The Sentra Manado, Selasa (20/10/2026).
​Kegiatan bertajuk “Membangun Fondasi Fiskal Daerah yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah” ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut, Direksi Bank SulutGo (BSG), PT Jasa Raharja, perbankan Himbara, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
​Dikatakannya, bahwa kemudahan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah harus diimbangi dengan ketertiban pencatatan serta kepastian masuknya penerimaan ke Kas Daerah.
​”Pendapatan daerah membiayai pelayanan yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Ukuran keberhasilan yang perlu kita rasakan ialah masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya, petugas semakin tertib memberikan layanan, dan pemerintah memperoleh informasi penerimaan yang akuntabel,” ujar Victor.
​Langkah percepatan digitalisasi ini, lanjut Victor, selaras dengan misi Gubernur Sulawesi Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sulut mengapresiasi capaian TP2DD Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil meraih peringkat ketiga tingkat provinsi di wilayah Sulawesi pada ajang Championship TP2DD 2025. Apresiasi juga diberikan kepada Kota Tomohon, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas penghargaan serupa.
​Saat ini, seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara telah resmi masuk dalam Kategori Digital. Pembayaran pajak serta retribusi daerah telah menerapkan sistem nontunai yang didukung oleh Cash Management System (CMS) dan SP2D online.
​Meski demikian, Victor menekankan bahwa jajarannya tidak boleh berpuas diri karena sejumlah kendala operasional masih kerap ditemui di lapangan.
​”Tantangan yang kita hadapi cukup jelas. Di sejumlah wilayah, keterbatasan jaringan masih menghambat akses. Sebagian aparatur dan masyarakat juga membutuhkan pendampingan. Pada saat yang sama, integrasi sistem antara pemerintah daerah dan bank pengelola RKUD masih perlu kita perkuat,” katanya.
​Victor meminta agar setiap hambatan diselesaikan dengan mengutamakan pengalaman pengguna (user experience). Pemerintah daerah diminta menyediakan saluran pengaduan yang responsif serta menempatkan petugas pendamping bagi warga yang mengalami kesulitan transaksi.
Selain evaluasi kinerja, HLM kali ini juga memfokuskan kerja sama layanan elektronik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen BBNKB, serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dari Jasa Raharja.
​Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memperjelas pembagian porsi kewenangan dan memperketat ketertiban penyetoran ke kas daerah. Integrasi layanan juga terus diarahkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mencegah pengisian data berulang.
​”Saya meminta agar pertemuan ini menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas. Bapenda dan TP2DD perlu menghimpun hambatan prioritas, menyepakati langkah penyelesaian bersama mitra, serta menetapkan penanggung jawab dan jadwal pelaksanaannya,” kata Victor kembali.
​Di akhir acara, Pemprov Sulut turut memberikan penghargaan kepada para Duta Retribusi Digital dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk apresiasi atas keteladanan dalam memperluas penggunaan layanan digital di sektor pelayanan publik.
