ZONAUTARA.com — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Kehadiran Pemprov Sulut dalam Rakornas bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi kebijakan keuangan antara pemerintah pusat, daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD yang telah menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Hingga 2026, tercatat sebanyak 552 TPAKD telah terbentuk di seluruh Indonesia.
“Keberadaan TPAKD ini menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah, sekaligus mendorong pemerataan kesempatan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menyoroti capaian penyaluran kredit bagi masyarakat yang telah mencapai sekitar Rp 53 triliun untuk dua juta penerima manfaat. Ke depan, pemerintah menargetkan lonjakan penyaluran pembiayaan hingga Rp 400 triliun.
Target pembiayaan tersebut menyasar sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan tidak boleh berhenti pada ketersediaan modal semata, melainkan harus membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan keluarga.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara produktif, penertiban konsesi tidak produktif, pengawasan ketat, serta efisiensi BUMN sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Dalam kesempatan yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diinisiasi oleh OJK.
Bagi Provinsi Sulawesi Utara, penguatan TPAKD dipandang strategis untuk memperluas jangkauan pembiayaan, khususnya bagi UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Langkah ini diharapkan dapat memicu produktivitas ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan menghadirkan pembangunan yang berpihak pada rakyat menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera.
