ZONAUTARA.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan bahwa penguatan ideologi Pancasila harus menjadi salah satu fondasi utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan di tengah persaingan geopolitik dan perkembangan teknologi digital yang pesat, serta derasnya pengaruh ideologi global. Bamsoet menyebutkan, Indonesia memerlukan ketahanan ideologi yang semakin kuat untuk menghadapi dinamika tersebut.
Menurut Bamsoet, pemerintah perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan guna menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang memprioritaskan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai agenda nasional. “Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Penguatan Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang diwujudkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Bamsoet usai Rapat Pleno V Wantimpres di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Wantimpres Pratikno, Wakil Ketua Hatta Rajasa, Sekretaris M. Qodari, dan sejumlah anggota Wantimpres lainnya seperti Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Said Aqil Siroj, Jusuf Wanandi, Budi Gunawan, Soekarwo, Rocky Gerung, Philip Kuntjoro Widjaja, Budi Santoso Tanuwibowo, Anwar Usman, Margarito Kamis, John Gluba Gebze, Salim Segaf Aljufri, Chairul Tanjung, dan Yahya Cholil Staquf.
Bamsoet yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dari keberagaman masyarakatnya. Dengan lebih dari 280 juta penduduk dan sekitar 1.340 kelompok suku, Pancasila menjadi perekat persatuan bangsa. Namun, perkembangan teknologi menimbulkan tantangan baru seperti disinformasi, polarisasi sosial, dan masuknya paham ekstrem melalui ruang digital.
Dia mengutip survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026 yang menyebutkan bahwa sekitar 235,26 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Besarnya jumlah pengguna internet ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperluas pendidikan kebangsaan melalui media sosial dan pendekatan kreatif. “Anak muda harus mengenal Pancasila melalui cara yang sesuai dengan zamannya. Gunakan teknologi, media sosial, dan kegiatan kreatif agar mereka bangga sekaligus memahami tanggung jawab menjaga Indonesia,” kata Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini juga menyarankan agar penguatan ideologi Pancasila dilakukan secara terpadu oleh seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Dia menekankan pentingnya keteladanan aparatur negara dalam penegakan hukum yang adil dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
