ZONAUTARA.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bahwa pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penilaian ini disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Choirul Anam setelah menghadiri sidang tersebut di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Anam, persidangan ini dilakukan dengan memegang teguh asas kepatutan, keadilan, dan kesetaraan hak dalam proses peradilan etik internal Polri. “Kompolnas di sini datang untuk memastikan beberapa hal. Bagaimana prosedur berjalan, terus bagaimana masing-masing pihak memiliki apa namanya, hak yang sama untuk apa, dalam proses ini,” ujar Anam.
Anam menambahkan bahwa majelis sidang etik memberikan ruang yang memadai bagi semua pihak terkait untuk mendalami keterangan dari saksi serta menguji alat bukti yang dihadirkan. Ia mengapresiasi proses persidangan yang dianggap memenuhi standar hukum yang profesional. “Yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana pendalaman terhadap beberapa saksi. Terus juga dengan beberapa bukti,” tambahnya.
Hasil sidang menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta akibat keterlibatannya dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diumumkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir selaku pihak yang berwenang setelah sidang etik.
Meski demikian, Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses banding akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di tingkatan Polri. “Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya, dalam menanggap putusan sidang telah menyatakan banding,” jelas Isir.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
